BPIW Tinjau Sistem Konektivitas ke Kawasan Labuhan Bajo

Suara.com - Guna mengembangkan sistem konektivitas yang mendukung pariwisata di Labuhan Bajo, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) meninjau progress pembangunan jalan, Minggu (30/7/2017).

Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan mengatakan, peninjauan ini merupakan pemenuhan kebutuhan data sebagai dasar untuk bahan kajian pengembangan kondisi yang telah ada. Berdasarkan survei, lanjutnya, Labuhan Bajo memiliki beberapa ruas jalan nasional dengan total panjang 6,51 kilometer (km).

Jalan-jalan itu terdiri dari Jalan Waemata sepanjang 1,6 km dengan kondisi baik, Jalan Van Beckhum sepanjang 0,81 km dengan kondisi jalan cukup baik, Jalan Yohanis Sahadun sepanjang 1,1 km dengan kondisi cukup baik, dan Jalan TPI–SP Komodo sepanjang 3,0 km, yang yang merupakan jalan utama untuk akses pelabuhan dan kawasan wisata.

“Jalan tersebut satu arah, yang mengalami kerusakan di beberapa tempat,” terangnya.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya sedang menbangun jalan akses Bandara Komodo sepanjang 8,20 km.  Rido berharap, dalam jangka menengah akan diusulkan agar jalan akses ke bandara dapat dihubungkan dengan jalan lintas utara pulau Flores, yang berguna untuk menghubungkan Labuhan Bajo dengan Reo.
 
“Reo ini merupakan pelabuhan penting di utara Flores yang digunakan sebagai distribusi produk barang. Dengan adanya jalan lintas utara Pulau Flores ini, diharapkan dapat mempersingkat waktu angkutan BBM dan menjadi jalur alternatif," terangnya.

Rido juga mengatakan, jalan lintas Utara Labuhan Bajo–Roe memiliki total panjang 136,6 km.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Wilayah III P2JN wilayah NTT, Yosua B Anarato menjelaskan, dalam paket akses bandara tahun anggaran 2015, ada jalan sepanjang 918 meter yang belum diaspal, karena status kepemilikan lahannya merupakan milik pribadi.

“Namun dengan adanya sosialisasi antara pemerintah daerah dengan Kementerian PUPR, maka perbaikan jalan tersebut diizinkan oleh pemilik lahan,” ujar Yosua.

Ia juga menjelaskan, untuk penataan kawasan pada 2017, akan dilakukan penataan Kampung Ujung dan Desa Komodo di Pulau Komodo.  Saat ini semuanya sedang dalam proses lelang.

“Peningkatan infrastruktur di Kampung Ujung dilakukan untuk meningkatkan kondisi pedestrian yang padat dengan pedagang dan aktivitas kuliner pada malam hari, agar tak mengganggu pemandangan dan lalu lintas. Sedangkan peningkatan di Desa Komodo perlu dilakukan untuk meningkatkan kondisi jalan lingkungan dan sanitasi di desa tersebut,” ungkapnya.

(**Artikel ini merupakan kerja sama Kementerian PUPR dan Suara.com)