Ilustrasi gedung DPR dan MPR [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan pembangunan apartemen untuk seluruh anggota DPR bisa tidak menggunakan anggaran dari DPR, melainkan dari sektor swasta. Kemudian dia menceritakan gagasan lama yang kemudia ditolak publik ketika itu.
"Di luar sana ada tanah namanya tanah punya setneg (Sekretariat Negara), (bekas) Taman Ria. Tanah itu tadinya mau dibangun mal oleh pengembangnya," kata Fahri di DPR, Senin (14/8/2017).
Fahri menambahkan ide pembangunan apartemen untuk anggota dewan sudah muncul sejak DPR periode 2009-2014. Tapi, ketika itu tidak terwujud karena keburu ditolak masyarakat. Ide itu kemudian muncul lagi dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Fahri ketimbang lahan bekas Taman Ria dibangun mal, lebih baik jadi apartemen.
"Ditentang oleh anggota DPR periode lalu. Akhirnya ditutup nggak jadi (dibangun mall)," kata Fahri di DPR, Jakarta, Senin (14/8/2017). "Kami mengatakan setelah diskusi dengan Setneg dikusi dengan kementerian terkait daripada dibikin mal mendingan dibikin apartemen."
Fahri mengatakan DPR menyerahkan kepada Sekretariat Negara mengenai proses pembangunan apartemen tersebut.
"Jadi anggaran swasta. Bukan dari kita," tuturnya.
Menurut Fahri waktu anggota DPR akan lebih efektif jika tinggal di apartemen yang terletak di dekat gedung DPR. Selain itu, kata dia, apartemen tersebut juga akan menghemat anggaran DPR.
"Jadi nanti anggota DPR tidak perlu tinggal jauh dari DPR seperti sekarang. Orang harus punya rumah, di rumahnya ada AC, mesin cuci, setiap hari ini ribut, dan setiap hari ini sekretariat DPR beli, beli rumah, beli AC, Ngapain beli rumah beli AC, mesin cuci, mesin fax? Nggak perlu lagi. Ngontrak aja di deket-deket sini," kata dia.
"Kalau dia sudah punya rumah mungkin dia nggak mau karena rumahnya sudah dekat sini. Itu maksudnya," Fahri menambahkan.
Anggaran untuk pembangunan apartemen, menurut Fahri, prosesnya berbeda dengan penganggaran pembangunan gedung baru DPR.
"Itu sudah lama (gedung baru). Itu sudah diprogramkan lama. Ya untuk alun-alun (demokrasi) aja sama gedung (baru DPR)," kata dia.
Lebih jauh Fahri menceritakan kondisi gedung DPR sekarang. Saat dibangun pada 1988, gedung ini hanya dihuni 40 anggota DPR tanpa staf ahli. Tetapi sekarang kondisi sudah berubah.
"Sekarang ini ada 575 anggota DPR dengan staf yang banyak. Satu orang bisa tujuh perbandingannya. Belum lagi tambahnya tenaga ahli. Belum lagi muncul unit baru, satker baru, sekjen juga nambah, dan seterusnya. Manusianya nambah," kata dia.
Fahri menambahkan jika DPR sudah memiliki gedung baru, gedung lama bisa diserahkan kepada Dewan Perwakilan Daerah untuk memaksimalkan kinerja mereka.
"Jadi (bisa) dpakai DPD. DPD juga kan belum punya tempat. Habis ditangkap ketua umumnya belum punya gedung," ujar dia.
"Di luar sana ada tanah namanya tanah punya setneg (Sekretariat Negara), (bekas) Taman Ria. Tanah itu tadinya mau dibangun mal oleh pengembangnya," kata Fahri di DPR, Senin (14/8/2017).
Fahri menambahkan ide pembangunan apartemen untuk anggota dewan sudah muncul sejak DPR periode 2009-2014. Tapi, ketika itu tidak terwujud karena keburu ditolak masyarakat. Ide itu kemudian muncul lagi dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Fahri ketimbang lahan bekas Taman Ria dibangun mal, lebih baik jadi apartemen.
"Ditentang oleh anggota DPR periode lalu. Akhirnya ditutup nggak jadi (dibangun mall)," kata Fahri di DPR, Jakarta, Senin (14/8/2017). "Kami mengatakan setelah diskusi dengan Setneg dikusi dengan kementerian terkait daripada dibikin mal mendingan dibikin apartemen."
Fahri mengatakan DPR menyerahkan kepada Sekretariat Negara mengenai proses pembangunan apartemen tersebut.
"Jadi anggaran swasta. Bukan dari kita," tuturnya.
Menurut Fahri waktu anggota DPR akan lebih efektif jika tinggal di apartemen yang terletak di dekat gedung DPR. Selain itu, kata dia, apartemen tersebut juga akan menghemat anggaran DPR.
"Jadi nanti anggota DPR tidak perlu tinggal jauh dari DPR seperti sekarang. Orang harus punya rumah, di rumahnya ada AC, mesin cuci, setiap hari ini ribut, dan setiap hari ini sekretariat DPR beli, beli rumah, beli AC, Ngapain beli rumah beli AC, mesin cuci, mesin fax? Nggak perlu lagi. Ngontrak aja di deket-deket sini," kata dia.
"Kalau dia sudah punya rumah mungkin dia nggak mau karena rumahnya sudah dekat sini. Itu maksudnya," Fahri menambahkan.
Anggaran untuk pembangunan apartemen, menurut Fahri, prosesnya berbeda dengan penganggaran pembangunan gedung baru DPR.
"Itu sudah lama (gedung baru). Itu sudah diprogramkan lama. Ya untuk alun-alun (demokrasi) aja sama gedung (baru DPR)," kata dia.
Lebih jauh Fahri menceritakan kondisi gedung DPR sekarang. Saat dibangun pada 1988, gedung ini hanya dihuni 40 anggota DPR tanpa staf ahli. Tetapi sekarang kondisi sudah berubah.
"Sekarang ini ada 575 anggota DPR dengan staf yang banyak. Satu orang bisa tujuh perbandingannya. Belum lagi tambahnya tenaga ahli. Belum lagi muncul unit baru, satker baru, sekjen juga nambah, dan seterusnya. Manusianya nambah," kata dia.
Fahri menambahkan jika DPR sudah memiliki gedung baru, gedung lama bisa diserahkan kepada Dewan Perwakilan Daerah untuk memaksimalkan kinerja mereka.
"Jadi (bisa) dpakai DPD. DPD juga kan belum punya tempat. Habis ditangkap ketua umumnya belum punya gedung," ujar dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Usai dari DPR, Prabowo Dijadwalkan Hadir ke Pameran Pengusaha Minyak
-
Istana Ungkap Alasan Prabowo Hadiri Paripurna DPR pada Hari Kebangkitan Nasional
-
DPR Desak Pemerintah Jamin Keselamatan 9 WNI yang Ditangkap Militer Israel
-
Besok Prabowo Hadiri Sidang Paripurna DPR, Ini Agendanya
-
Dasco Optimistis IHSG Menguat Setelah 29 Mei, Ada Strategi Rahasia
Terpopuler
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- Film Pesta Babi Bercerita tentang Apa? Ini Sinopsis dan Maknanya
- Bantah Kepung Rumah dan Sandera Anak Ahmad Bahar, GRIB Jaya: Kami Datang Persuasif Mau Tabayun!
- Koperasi Merah Putih Viral, Terekam Ambil Stok dari Gudang Indomaret
- Bagaimana Cara Menonton Film Pesta Babi? Ini Syarat dan Prosedurnya
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Kondisi Masih Rawan, Pemerintah Terus Siaga Soal WNI Ditahan Israel
-
Imigrasi Palopo Terapkan 90 Persen Layanan Digital, Pemohon Paspor Makin Dimudahkan
-
Usai dari DPR, Prabowo Dijadwalkan Hadir ke Pameran Pengusaha Minyak
-
Ahmad Bahar Tegaskan Damai dengan GRIB Jaya Tak Berlaku untuk Kasus Putrinya
-
Dosen UPN Veteran Yogyakarta Dinonaktifkan Usai Dilaporkan Terkait Kasus Kekerasan Seksual
-
WNA Filipina di Palopo Ditahan Imigrasi karena Miliki e-KTP Indonesia
-
Dudung Warning Oknum di Program MBG: Jangan Jual Titip dan Cari Keuntungan
-
Wapres Gibran Panggil KSP Dudung, Bahas Persoalan MBG
-
Bandingkan Aturan Kuota Haji Muhadjir vs Gus Yaqut, KPK Temukan Anomali 'Separuh-separuh'
-
Status Jabatan Sekda Tangsel Menggantung, BKN Didesak Segera Keluarkan Surat Pengukuhan