Suara.com - Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center Roy Salam mengatakan wacana pembangunan apartemen untuk tempat tinggal anggota DPR hrus ditolak.
"Kalau DPR tetap buat rancangan (apartemen) seperti ini harus ditolak," ujar Roy di D'Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Pusat, Senin (14/8/2017).
Menurut Roy alasan mengusulkan pembangunan apartemen di bekas kawasan Taman Ria Senayan agar dapat menghemat waktu anggota DPR, tidak masuk akal.
"Berbagai alibi, misalnya macet sehingga telat, makanya (rumah dinas) harus dipindah dari Kalibata ke Taman Ria nggak logis juga. Itu aset mau dikemanakan aset di Kalibata. Katanya dijual aja, nggak segampang itu jual aset negara," kata dia.
Roy juga tak yakin fasilitas apartemen yang dibangun di dekat gedung DPR dapat mengoptimalkan kinerja anggota dewan, rajin menghadiri rapat misalnya.
"Kalau misalnya di pindah ke Taman Ria apakah sama akan hadir, atau jangan-jangan keterlambatan mereka bukan dari Kalibata, tapi dari tempat lain atau sengaja telat datang. Jadi nggak logis aja argumentasinya pengadaan apartemen karena anggota DPR nya sering telat," tutur Roy.
Roy mengatakan wacana pembangunan gedung baru DPR sudah digulirkan sejak tahun 2010. Namun Roy menilai wacana pembangunan gedung DPR belum sesuai dengan kebutuhan anggota dewan dan ketika itu ditolak publik.
Roy menambahkan seharusnya yang dilakukan DPR adalah merenovasi gedung dengan menyesuaikan kebutuhan, bukan mendirikan gedung baru yang biayanya sangat mahal.
"Kalau pun penambahan gedung baru itu atau sebetulnya menambah gedung yang ada, kan banyak pilihan tidak dalam kategori baru dalam membongkar, tapi bisa milsanya menambah gedung yang ada sekarang atau nambah ruangan. Tidak mesti ada pilihan nambah kategori baru (gedung baru)," kata dia.
Berita Terkait
-
Tiga Manajer KDMP dan KNMP Meninggal di Latsarmil! DPR Desak Evaluasi Total Latihan Fisik
-
Cuma di Indonesia TNI Turun ke Sawah, DPR Bela Prabowo: Tentu Jadi Kebanggaan
-
Tak Lagi Dianaktirikan, Menkes Pastikan BPJS Dokter Magang Kini Ditanggung Negara
-
Gaji Dokter Timpang! Menkes: Ada yang Miliaran, Ada yang Selevel Tukang Parkir
-
Komisi VI DPR Usul PaDi UMKM Jadi Marketplace Nasional, Dorong Perlindungan Pelaku Usaha Kecil
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan