Suara.com - Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center Roy Salam mengatakan wacana pembangunan apartemen untuk tempat tinggal anggota DPR hrus ditolak.
"Kalau DPR tetap buat rancangan (apartemen) seperti ini harus ditolak," ujar Roy di D'Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Pusat, Senin (14/8/2017).
Menurut Roy alasan mengusulkan pembangunan apartemen di bekas kawasan Taman Ria Senayan agar dapat menghemat waktu anggota DPR, tidak masuk akal.
"Berbagai alibi, misalnya macet sehingga telat, makanya (rumah dinas) harus dipindah dari Kalibata ke Taman Ria nggak logis juga. Itu aset mau dikemanakan aset di Kalibata. Katanya dijual aja, nggak segampang itu jual aset negara," kata dia.
Roy juga tak yakin fasilitas apartemen yang dibangun di dekat gedung DPR dapat mengoptimalkan kinerja anggota dewan, rajin menghadiri rapat misalnya.
"Kalau misalnya di pindah ke Taman Ria apakah sama akan hadir, atau jangan-jangan keterlambatan mereka bukan dari Kalibata, tapi dari tempat lain atau sengaja telat datang. Jadi nggak logis aja argumentasinya pengadaan apartemen karena anggota DPR nya sering telat," tutur Roy.
Roy mengatakan wacana pembangunan gedung baru DPR sudah digulirkan sejak tahun 2010. Namun Roy menilai wacana pembangunan gedung DPR belum sesuai dengan kebutuhan anggota dewan dan ketika itu ditolak publik.
Roy menambahkan seharusnya yang dilakukan DPR adalah merenovasi gedung dengan menyesuaikan kebutuhan, bukan mendirikan gedung baru yang biayanya sangat mahal.
"Kalau pun penambahan gedung baru itu atau sebetulnya menambah gedung yang ada, kan banyak pilihan tidak dalam kategori baru dalam membongkar, tapi bisa milsanya menambah gedung yang ada sekarang atau nambah ruangan. Tidak mesti ada pilihan nambah kategori baru (gedung baru)," kata dia.
Berita Terkait
-
Jangan Cuma Salahkan Sopir! DPR Soroti Kondisi Jalan Nasional di Balik Kecelakaan Maut Bus ALS
-
DPR Soroti Langkah Pemerintah Gandeng Homeless Media: Jangan Sampai Timbulkan Konflik Kepentingan
-
Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Terancam Hak Angket, DPR: Kepala Daerah Harus Sensitif Isu Publik
-
Waka DPR Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Pendidikan: Harus Ada Efek Jera dan Sanksi Berat!
-
Dukung Rekomendasi Reformasi Polri, Abdullah Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara