Suara.com - Ketua Tanfidziyah PBNU Marsudi Syuhud mempersilakan wacana pembentukan investigasi video unjuk rasa santri yang viral karena didalamnya diduga terselip umpatan 'Bunuh Menteri'.
Marsudi mengatakan, fokus PBNU hanya terkait penolakan kebijakan Full Day School (FDS) yang juga menjadi pokok utama aksi demonstrasi yang dilakukan puluhan santri di Lumajang, Jawa Timur, 7 Agustus lalu.
"Bentuk aja (investigasi), gitu aja repot. Wong kita merasa nggak ada persoalan. Jadi, persoalan kan kebijakannya bukan itunya (video--red). Jadi, kalau persoalannya kebijakan, jangan urusan yang lagi memperjuangkan kebijakan yang dipersoalkan," kata Marsudi ditemui di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (15/8/2017).
Dalam video berdurasi 1 menit 3 detik, tampak puluhan anak-anak yang mengenakan baju koko, sarung, dan kopiah melakukan unjuk rasa.
Tampak anak-anak tersebut membentangkan spanduk penolakan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Full Day School.
Pada aksi itu, peserta demonstrasi tak hanya membentangkan bendera Merah Putih, namun juga bendera Nahdlatul Ulama.
Terlihat pula seseorang mengenakan seragam yang mirip dengan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) NU yang tengah mengatur anak-anak tersebut.
Terkait dugaan umpatan 'Bunuh Menteri', Marsudi mengatakan pihaknya tidak begitu jelas mendengar teriakan yang diduga tersebut.
"Kalimatnya tidak se-clear itu lah kalimatnya, apa membunuh, apa mundur, apa gusur," ujar Marsudi.
Baca Juga: Viral Video Santri Diduga Teriak 'Bunuh Menteri', Ini Kata PBNU
Marsudi juga membantah umpatan itu terjadi di sebuah acara Istighosah. Menurutnya, teriakan itu terjadi disaat ketika dalam perjalanan ke lokasi Istighosah.
"Tapi, itu di luar acara. Acaranya kan Istigosah. Itu orang lagi mau berangkat menuju Istiqhosah. Ketika di acara Istigosah nggak apa-apa," tegas dia.
Berita Terkait
-
Aizzudin Abdurrahman Sudah Diperiksa, KPK Punya Bukti Aliran Dana Kasus Haji ke Petinggi PBNU
-
Ketua Bidang Ekonomi PBNU Bantah Terima Aliran Uang dari Hasil Korupsi Kuota Haji
-
Petinggi PBNU Bantah Terima Aliran Dana Korupsi Haji Usai Diperiksa KPK
-
KPK Ungkap Petinggi PBNU Diduga Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji
-
Giliran PBNU Tegaskan Pelapor Pandji Pragiwaksono Bukan Organ Resmi: Siapa Mereka?
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- 5 Sampo Penghitam Rambut yang Tahan Lama, Solusi Praktis Tutupi Uban
- 5 Mobil Nissan Bekas yang Jarang Rewel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- 4 Bedak Wardah Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Samarkan Kerutan
- 7 Sepatu Skechers Wanita Tanpa Tali, Simple Cocok untuk Usia 45 Tahun ke Atas
Pilihan
-
John Herdman Termotivasi Memenangi Piala AFF 2026, Tapi...
-
Purbaya Sebut Bisnis Sektor Media Cerah: Saham DIGI, TMPO, dan VIVA Langsung Ceria
-
Dari 'Kargo Gelap' Garuda ke Nakhoda Humpuss: Kembalinya Ari Askhara di Imperium Tommy Soeharto
-
Tanpa Bintang Eropa, Inilah Wajah Baru Timnas Indonesia Era John Herdman di Piala AFF 2026
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
Terkini
-
Dedi Mulyadi dan Willy Bongkar Sisi Gelap Gunung Emas: 70 Ribu Gurandil dan Raup 250 Ton Emas Sehari
-
Ada Proyek Pipa PAM Jaya, Dishub DKI Terapkan Rekayasa Lalin di R.A. KartiniFatmawati Mulai Besok
-
Malam-malam Mendiktisaintek Brian Yuliarto Datangi Istana, Dibonceng Patwal
-
Suara.com Bersama LMC Gelar 'AI Tools Training for Journalists' di Yogyakarta
-
Pengaduan Pelanggaran Hak Anak ke KPAI Melonjak, Identitas 66 Persen Pelaku Tidak Diungkap
-
Antisipasi Banjir, Pemprov DKI Perpanjang Operasi Modifikasi Cuaca Hingga 22 Januari
-
Hirup Udara Bebas, Laras Faizati Ingin Ziarah ke Makam Ayah Hingga Main ke Mal
-
Pakar Hukum Sebut Pilkada Lewat DPRD Suburkan Oligarki dan Renggut Kedaulatan Rakyat
-
Mendagri Pimpin Rakor Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
-
DPRD DKI Pastikan Tiang Monorel Rasuna Said Kembali ke Adhi Karya usai Dibongkar Pemprov