Suara.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M. Syarif memuji ratusan kepala desa dan lurah berprestasi yang menghadiri acara silaturahmi di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (16/8/2017). Laode menilai mereka lebih penting ketimbang Presiden, bahkan KPK.
"Saya kalau urus KTP pasti butuh kepala desa, saya kalau urus nikah adik saya pasti cari kepala desa. Jadi sekali lagi tidak penting Presiden itu, menteri, atau KPK itu nggak penting, tidak penting sama sekali," kata Syarif di depan ratusan kepala desa dan lurah.
Ratusan kepala desa dan lurah tersebut berasal dari berbagai wilayah di Indonesia.
Syarif mengatakan mereka lebih penting ketimbang Kepala Negara karena setiap hari yang berhubungan langsung dengan rakyat.
"Karena yang berhubungan dengan masyarakat itu bukan Presiden. Presiden ke tempat bapak ibu berapa kali setahun? Saya dari Kabupaten Muna di Sulawesi Tenggara, sampai hari ini tidak ada presiden Republik Indonesia ke kabupaten itu," katanya.
Syarif kemudian mengingatkan agar pengelolaan dana desa yang totalnya mencapai sekitar Rp60 triliun untuk tahun ini.
"Tapi saya berharap karena bapak dan ibu yang ke sini adalah yang berprestasi. Dikasih uang seberapa pun bisa dimanfaatkan untuk kebajikan dan kemaslahatan warga desa," kata Syarif.
Syarif mengatakan kemungkinan nilai anggaran tersebut naik dua kali lipat pada tahun 2018. Dia mengingatkan dana tersebut harus dipakai sesuai dengan tujuannya.
Syarif kemudian menyebut enam kesalahan yang biasa terjadi dalam penggunaan dana desa oleh pejabat desa. Pertama, pengadaan barang atau jasa fiktif. Kedua mark up anggaran dalam pembelian barang. Ketiga, masyarakat tak dilibatkan dalam musyawarah desa.
Keempat, penyelewengan dana desa dipakai untuk kepentingan pribadi. Kelima, lemahnya pengawasan dari aparat desa dan keenam penggelapan honor aparat desa.
"Saya minta, jangan lakukan enam poin itu. Karena jika tak lakukan yang enam ini, insyaallah kita tidur nyenyak, nggak kepikiran polisi," kata Syarif.
Tag
Berita Terkait
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Modus Licik Eks Pejabat MA Zarof Ricar Sembunyikan Aset Rp35 Miliar, Ternyata Atas Nama Dua Anaknya
-
KPK Kejar Jejak Uang Korupsi Haji, Giliran Bendahara Asosiasi Travel Diperiksa
-
Korupsi Kuota Haji: KPK Endus Aliran Duit Haram Sampai ke Meja Dirjen, Hilman Latief Dicecar 11 Jam
-
KPK Panggil Nursatyo Argo sebagai Saksi, Korupsi LNG Temui Titik Terang?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD