Suara.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M. Syarif memuji ratusan kepala desa dan lurah berprestasi yang menghadiri acara silaturahmi di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (16/8/2017). Laode menilai mereka lebih penting ketimbang Presiden, bahkan KPK.
"Saya kalau urus KTP pasti butuh kepala desa, saya kalau urus nikah adik saya pasti cari kepala desa. Jadi sekali lagi tidak penting Presiden itu, menteri, atau KPK itu nggak penting, tidak penting sama sekali," kata Syarif di depan ratusan kepala desa dan lurah.
Ratusan kepala desa dan lurah tersebut berasal dari berbagai wilayah di Indonesia.
Syarif mengatakan mereka lebih penting ketimbang Kepala Negara karena setiap hari yang berhubungan langsung dengan rakyat.
"Karena yang berhubungan dengan masyarakat itu bukan Presiden. Presiden ke tempat bapak ibu berapa kali setahun? Saya dari Kabupaten Muna di Sulawesi Tenggara, sampai hari ini tidak ada presiden Republik Indonesia ke kabupaten itu," katanya.
Syarif kemudian mengingatkan agar pengelolaan dana desa yang totalnya mencapai sekitar Rp60 triliun untuk tahun ini.
"Tapi saya berharap karena bapak dan ibu yang ke sini adalah yang berprestasi. Dikasih uang seberapa pun bisa dimanfaatkan untuk kebajikan dan kemaslahatan warga desa," kata Syarif.
Syarif mengatakan kemungkinan nilai anggaran tersebut naik dua kali lipat pada tahun 2018. Dia mengingatkan dana tersebut harus dipakai sesuai dengan tujuannya.
Syarif kemudian menyebut enam kesalahan yang biasa terjadi dalam penggunaan dana desa oleh pejabat desa. Pertama, pengadaan barang atau jasa fiktif. Kedua mark up anggaran dalam pembelian barang. Ketiga, masyarakat tak dilibatkan dalam musyawarah desa.
Keempat, penyelewengan dana desa dipakai untuk kepentingan pribadi. Kelima, lemahnya pengawasan dari aparat desa dan keenam penggelapan honor aparat desa.
"Saya minta, jangan lakukan enam poin itu. Karena jika tak lakukan yang enam ini, insyaallah kita tidur nyenyak, nggak kepikiran polisi," kata Syarif.
Tag
Berita Terkait
-
JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai
-
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus DJKA ke Eks Menhub Budi Karya Sumadi
-
Mensos Gus Ipul Berencana Temui KPK Besok, Laporkan Proses Pengadaan di Sekolah Rakyat
-
KPK Cecar Fadia Arafiq Soal Penukaran Valas yang Diduga dari Hasil Korupsi
-
KPK: ASN Cilacap Sampai Harus Ngutang demi Setor Uang Rp10 Juta ke Bupati Syamsul Auliya
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Terkait Reformasi Polri, Boni Hargens Apresiasi Komitmen Kapolri Listyo Sigit
-
Banyak Kasus Terlambat Ditangani, Dokter Ingatkan Pentingnya Deteksi Dini Kanker Paru
-
Terbongkar! WNA China Sulap Apartemen Jakarta Jadi Pabrik Vape Narkoba Etomidate
-
Alih Fungsi Kali Ciputat dan Kelalaian Proyek Jadi Biang Kerok Banjir di Taman Mangu Indah?
-
Hakim Militer Minta Ahli Kimia Uji Campuran Air Keras dalam Kasus Andrie Yunus
-
Ade Armando Pamit dari PSI: Tameng untuk Jokowi atau Sekadar Strategi 'Cuci Tangan' Politik?
-
Siasat Licin Teroris JAD di Sulteng: Jualan Buah di Siang Hari, Sebar Propaganda ISIS di Medsos
-
Waka DPR Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Pendidikan: Harus Ada Efek Jera dan Sanksi Berat!
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat