Suara.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M. Syarif memuji ratusan kepala desa dan lurah berprestasi yang menghadiri acara silaturahmi di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (16/8/2017). Laode menilai mereka lebih penting ketimbang Presiden, bahkan KPK.
"Saya kalau urus KTP pasti butuh kepala desa, saya kalau urus nikah adik saya pasti cari kepala desa. Jadi sekali lagi tidak penting Presiden itu, menteri, atau KPK itu nggak penting, tidak penting sama sekali," kata Syarif di depan ratusan kepala desa dan lurah.
Ratusan kepala desa dan lurah tersebut berasal dari berbagai wilayah di Indonesia.
Syarif mengatakan mereka lebih penting ketimbang Kepala Negara karena setiap hari yang berhubungan langsung dengan rakyat.
"Karena yang berhubungan dengan masyarakat itu bukan Presiden. Presiden ke tempat bapak ibu berapa kali setahun? Saya dari Kabupaten Muna di Sulawesi Tenggara, sampai hari ini tidak ada presiden Republik Indonesia ke kabupaten itu," katanya.
Syarif kemudian mengingatkan agar pengelolaan dana desa yang totalnya mencapai sekitar Rp60 triliun untuk tahun ini.
"Tapi saya berharap karena bapak dan ibu yang ke sini adalah yang berprestasi. Dikasih uang seberapa pun bisa dimanfaatkan untuk kebajikan dan kemaslahatan warga desa," kata Syarif.
Syarif mengatakan kemungkinan nilai anggaran tersebut naik dua kali lipat pada tahun 2018. Dia mengingatkan dana tersebut harus dipakai sesuai dengan tujuannya.
Syarif kemudian menyebut enam kesalahan yang biasa terjadi dalam penggunaan dana desa oleh pejabat desa. Pertama, pengadaan barang atau jasa fiktif. Kedua mark up anggaran dalam pembelian barang. Ketiga, masyarakat tak dilibatkan dalam musyawarah desa.
Keempat, penyelewengan dana desa dipakai untuk kepentingan pribadi. Kelima, lemahnya pengawasan dari aparat desa dan keenam penggelapan honor aparat desa.
"Saya minta, jangan lakukan enam poin itu. Karena jika tak lakukan yang enam ini, insyaallah kita tidur nyenyak, nggak kepikiran polisi," kata Syarif.
Tag
Berita Terkait
-
Fakta Baru OTT KPK: Siapa Saja 9 Sosok yang Diserahkan ke Kejaksaan Agung?
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Kejagung Buka Kemungkinan Tersangka Baru Kasus Pemerasan Jaksa, Pimpinan Juga Bisa Terseret
-
Kejagung Tetapkan 3 Orang Jaksa jadi Tersangka Perkara Pemerasan Penanganan Kasus ITE
-
OTT KPK di Banten: Jaksa Diduga Peras Animator Korsel Rp2,4 M, Ancam Hukuman Berat Jika Tak Bayar
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Jaksa Bongkar Akal Bulus Proyek Chromebook, Manipulasi E-Katalog Rugikan Negara Rp9,2 Miliar
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra
-
7 Fakta Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih yang Bikin Mendagri Minta Maaf