Suara.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M. Syarif memuji ratusan kepala desa dan lurah berprestasi yang menghadiri acara silaturahmi di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (16/8/2017). Laode menilai mereka lebih penting ketimbang Presiden, bahkan KPK.
"Saya kalau urus KTP pasti butuh kepala desa, saya kalau urus nikah adik saya pasti cari kepala desa. Jadi sekali lagi tidak penting Presiden itu, menteri, atau KPK itu nggak penting, tidak penting sama sekali," kata Syarif di depan ratusan kepala desa dan lurah.
Ratusan kepala desa dan lurah tersebut berasal dari berbagai wilayah di Indonesia.
Syarif mengatakan mereka lebih penting ketimbang Kepala Negara karena setiap hari yang berhubungan langsung dengan rakyat.
"Karena yang berhubungan dengan masyarakat itu bukan Presiden. Presiden ke tempat bapak ibu berapa kali setahun? Saya dari Kabupaten Muna di Sulawesi Tenggara, sampai hari ini tidak ada presiden Republik Indonesia ke kabupaten itu," katanya.
Syarif kemudian mengingatkan agar pengelolaan dana desa yang totalnya mencapai sekitar Rp60 triliun untuk tahun ini.
"Tapi saya berharap karena bapak dan ibu yang ke sini adalah yang berprestasi. Dikasih uang seberapa pun bisa dimanfaatkan untuk kebajikan dan kemaslahatan warga desa," kata Syarif.
Syarif mengatakan kemungkinan nilai anggaran tersebut naik dua kali lipat pada tahun 2018. Dia mengingatkan dana tersebut harus dipakai sesuai dengan tujuannya.
Syarif kemudian menyebut enam kesalahan yang biasa terjadi dalam penggunaan dana desa oleh pejabat desa. Pertama, pengadaan barang atau jasa fiktif. Kedua mark up anggaran dalam pembelian barang. Ketiga, masyarakat tak dilibatkan dalam musyawarah desa.
Keempat, penyelewengan dana desa dipakai untuk kepentingan pribadi. Kelima, lemahnya pengawasan dari aparat desa dan keenam penggelapan honor aparat desa.
"Saya minta, jangan lakukan enam poin itu. Karena jika tak lakukan yang enam ini, insyaallah kita tidur nyenyak, nggak kepikiran polisi," kata Syarif.
Tag
Berita Terkait
-
Sidang Perdana Eks Menag Yaqut Digelar 11 Agustus, Termasuk Tiga Orang Lainnya
-
Datangi Rutan KPK, Pengacara Febrie Adriansyah Beberkan Dugaan Kejanggalan pada Sprindik Kejagung
-
Anwar Sadad Mangkir dari Pemeriksaan KPK Terkait Kasus Hibah Pokmas Jatim
-
Geledah Jakarta Sampai Pemalang, KPK Sita Mobil-Motor Mewah Hingga Emas
-
Dewas Bakal Periksa Setya Budi Dias, Staf KPK yang Jadi Tersangka Pemerasan Bupati Pemalang
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Karhutla Memanas, Kabut Asap Selimuti Kota Palembang
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!