Suara.com - Kementerian Dalam Negeri dan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat mencapai kesepakatan terkait pengelolaan Keraton Solo.
"Setelah melalui proses yang panjang dengan melibatkan Dirjen Pariwisata, Menpan, Dirjen kebudayaan, Wali Kota dan saya, tepat sore tadi ada kesimpulan yang sama terkait pengelolaan keraton," kata Mendagri Tjahjo Kumolo usai melakukan pertemuan dengan pihak keraton di Solo, Kamis (24/8/2017).
Menurut dia, gagasan pemerintah terkait hal itu semata-mata karena mengikuti peraturan perundangan. Dalam hal ini, dikatakannya, pemerintah hanya memfasilitasi dan hadir terkait pengelolaan keraton.
"Terkait urusan adat mana yang boleh dan mana yang tidak mandatnya tetap dari sinuwun. Mengenai hal ini tanggal 7 September teken. Untuk memastikan aset keraton ini mana yang boleh dipugar, mana yang bisa jadi objek wisata," katanya.
Sedangkan mengenai pembentukan UPT Keraton, dikatakannya, merupakan kewenangan pemerintah karena terkait dengan keuangan negara. Meski demikian tetap akan melibatkan kerabat keraton untuk ikut mengontrol.
"Pada prinsipnya Presiden menginginkan bahwa Solo boleh modern, boleh dibangun 1.000 mal 1.000 hotel. Tetapi keraton jangan terpuruk, jati diri, identitas, kebesaran keraton harus terjaga dengan baik," katanya.
Sementara itu, anak perempuan dari Paku Buwono XII, Gusti Ayu Koes Murtiyah atau akrab disapa Gusti Mung mengatakan, mengenai keputusan pengelolaan keraton tidak bisa dilakukan dengan sembarangan.
"Perlu kecermatan, yang kami sampaikan jangan hanya fisik terutama ke mendagri. Penggajian abdi dalem, ada di menteri dalam negeri, keuangan dan pertahanan. Ini sesuai Keppres 29 Tahun 1964," katanya.
Menurut dia, jika hanya fisik, ia mengklaim dalam waktu 40 tahun ke depan bangunan masih akan baik-baik saja.
Baca Juga: Pilkada 2018 Mendekat, Kemendagri Rampungkan Data e-KTP Tahun Ini
"Tetapi kami ini kan perlu regenerasi. Hak konstitusional keraton harus melandasi itu semua agar ke depan tidak kehilangan generasi," katanya.
Mengenai pembentukan UPT, Gusti Mung mengatakan keraton akan segera melakukannya.
"Kemarin belum sempat melihat email yang disampaikan. Kami sudah bahas, tidak mungkin satu hari saja. Apapun 'kan sinuwun bertanggung jawab atas trah. Sinuwun 'nyuwun wisik' dulu, sebagai 'wong jowo' seperti itu," katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Dituding Ikut Demo Bayaran dan Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
Terkini
-
Jokowi Safari Pakai Kemeja PSI, Golkar Santai Tak Khawatir Pemilih Migrasi
-
Jakarta Rangkul Konten Kreator untuk Jembatani Informasi Ibu Kota ke Warga
-
Empat Karyawan di Jaksel Sekap Teman Wanita Gara-gara Urusan Kantor, Begini Kronologinya
-
KPK Endus Aliran Duit Haram di Loket Imigrasi Bali, Biro Jasa Mulai 'Bernyanyi'
-
Kapolda Jabar: Taufik Hidayat Sangat Sadis, Harus Dihukum Maksimal 12 Tahun Penjara!
-
Prabowo Hadiri Konvensi Sains, Beri Taklimat di Hadapan 2.600 Akademisi
-
Identik dengan Gajah, Analis Bongkar Alasan Jokowi Pilih Lampung Jadi Target Safari Politik
-
Kedok Game Keluarga! Disney Timezone di Jakarta Ternyata Sarang Judi Beromzet Rp2,1 Miliar Sebulan
-
Guntur Romli Sebut Safari Politik Jokowi Demi Gibran di 2029
-
3 Peserta Latsarmil Meninggal, KSP Dudung: Belum Ada Kelalaian, Mungkin Faktor Penyakit