Suara.com - Kementerian Dalam Negeri dan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat mencapai kesepakatan terkait pengelolaan Keraton Solo.
"Setelah melalui proses yang panjang dengan melibatkan Dirjen Pariwisata, Menpan, Dirjen kebudayaan, Wali Kota dan saya, tepat sore tadi ada kesimpulan yang sama terkait pengelolaan keraton," kata Mendagri Tjahjo Kumolo usai melakukan pertemuan dengan pihak keraton di Solo, Kamis (24/8/2017).
Menurut dia, gagasan pemerintah terkait hal itu semata-mata karena mengikuti peraturan perundangan. Dalam hal ini, dikatakannya, pemerintah hanya memfasilitasi dan hadir terkait pengelolaan keraton.
"Terkait urusan adat mana yang boleh dan mana yang tidak mandatnya tetap dari sinuwun. Mengenai hal ini tanggal 7 September teken. Untuk memastikan aset keraton ini mana yang boleh dipugar, mana yang bisa jadi objek wisata," katanya.
Sedangkan mengenai pembentukan UPT Keraton, dikatakannya, merupakan kewenangan pemerintah karena terkait dengan keuangan negara. Meski demikian tetap akan melibatkan kerabat keraton untuk ikut mengontrol.
"Pada prinsipnya Presiden menginginkan bahwa Solo boleh modern, boleh dibangun 1.000 mal 1.000 hotel. Tetapi keraton jangan terpuruk, jati diri, identitas, kebesaran keraton harus terjaga dengan baik," katanya.
Sementara itu, anak perempuan dari Paku Buwono XII, Gusti Ayu Koes Murtiyah atau akrab disapa Gusti Mung mengatakan, mengenai keputusan pengelolaan keraton tidak bisa dilakukan dengan sembarangan.
"Perlu kecermatan, yang kami sampaikan jangan hanya fisik terutama ke mendagri. Penggajian abdi dalem, ada di menteri dalam negeri, keuangan dan pertahanan. Ini sesuai Keppres 29 Tahun 1964," katanya.
Menurut dia, jika hanya fisik, ia mengklaim dalam waktu 40 tahun ke depan bangunan masih akan baik-baik saja.
Baca Juga: Pilkada 2018 Mendekat, Kemendagri Rampungkan Data e-KTP Tahun Ini
"Tetapi kami ini kan perlu regenerasi. Hak konstitusional keraton harus melandasi itu semua agar ke depan tidak kehilangan generasi," katanya.
Mengenai pembentukan UPT, Gusti Mung mengatakan keraton akan segera melakukannya.
"Kemarin belum sempat melihat email yang disampaikan. Kami sudah bahas, tidak mungkin satu hari saja. Apapun 'kan sinuwun bertanggung jawab atas trah. Sinuwun 'nyuwun wisik' dulu, sebagai 'wong jowo' seperti itu," katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sambut Praja IPDN, Wamendagri Bima Arya Tekankan Fokus Pemulihan Permukiman Warga Aceh Tamiang
-
Sambut HUT PDIP ke-53, Atribut Soekarno Run 2026 Resmi Diluncurkan di GBK
-
Pramono Targetkan Inflasi Jakarta 2026 Jinakkan Angka Nasional
-
Polda Metro Bongkar Jaringan Perdagangan Anak di Jakarta Barat! Empat Balita Berhasil Diselamatkan
-
Timnas Futsal Melaju ke Final Piala Asia 2026, Bahlil Lahadalia: Ah Paten Itu!
-
Benarkah Beras dan Rokok Penentu Garis Kemiskinan Warga Jakarta?
-
Tak Mau Ingkari Putusan Munas Golkar, Bahlil Tegaskan Bakal Dukung Prabowo-Gibran hingga Selesai
-
Waketum PAN Ingin Prabowo Dipasangkan Dengan Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Doa Saja
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Dari Dua Kali Jadi Sekali? MBG Lansia Berpotensi Ikut Skema Rp10 Ribu per Porsi