Suara.com - Kementerian Dalam Negeri dan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat mencapai kesepakatan terkait pengelolaan Keraton Solo.
"Setelah melalui proses yang panjang dengan melibatkan Dirjen Pariwisata, Menpan, Dirjen kebudayaan, Wali Kota dan saya, tepat sore tadi ada kesimpulan yang sama terkait pengelolaan keraton," kata Mendagri Tjahjo Kumolo usai melakukan pertemuan dengan pihak keraton di Solo, Kamis (24/8/2017).
Menurut dia, gagasan pemerintah terkait hal itu semata-mata karena mengikuti peraturan perundangan. Dalam hal ini, dikatakannya, pemerintah hanya memfasilitasi dan hadir terkait pengelolaan keraton.
"Terkait urusan adat mana yang boleh dan mana yang tidak mandatnya tetap dari sinuwun. Mengenai hal ini tanggal 7 September teken. Untuk memastikan aset keraton ini mana yang boleh dipugar, mana yang bisa jadi objek wisata," katanya.
Sedangkan mengenai pembentukan UPT Keraton, dikatakannya, merupakan kewenangan pemerintah karena terkait dengan keuangan negara. Meski demikian tetap akan melibatkan kerabat keraton untuk ikut mengontrol.
"Pada prinsipnya Presiden menginginkan bahwa Solo boleh modern, boleh dibangun 1.000 mal 1.000 hotel. Tetapi keraton jangan terpuruk, jati diri, identitas, kebesaran keraton harus terjaga dengan baik," katanya.
Sementara itu, anak perempuan dari Paku Buwono XII, Gusti Ayu Koes Murtiyah atau akrab disapa Gusti Mung mengatakan, mengenai keputusan pengelolaan keraton tidak bisa dilakukan dengan sembarangan.
"Perlu kecermatan, yang kami sampaikan jangan hanya fisik terutama ke mendagri. Penggajian abdi dalem, ada di menteri dalam negeri, keuangan dan pertahanan. Ini sesuai Keppres 29 Tahun 1964," katanya.
Menurut dia, jika hanya fisik, ia mengklaim dalam waktu 40 tahun ke depan bangunan masih akan baik-baik saja.
Baca Juga: Pilkada 2018 Mendekat, Kemendagri Rampungkan Data e-KTP Tahun Ini
"Tetapi kami ini kan perlu regenerasi. Hak konstitusional keraton harus melandasi itu semua agar ke depan tidak kehilangan generasi," katanya.
Mengenai pembentukan UPT, Gusti Mung mengatakan keraton akan segera melakukannya.
"Kemarin belum sempat melihat email yang disampaikan. Kami sudah bahas, tidak mungkin satu hari saja. Apapun 'kan sinuwun bertanggung jawab atas trah. Sinuwun 'nyuwun wisik' dulu, sebagai 'wong jowo' seperti itu," katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- 7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
Terkini
-
Konflik Lahan di Lebak Memanas, DPR Panggil Perusahaan dan KLHK
-
Di Hadapan Buruh, Aher Usul Kontrak Kerja Cukup Setahun dan Outsourcing Dibatasi
-
Aher Terima Curhat Buruh: RUU Ketenagakerjaan Jadi Sorotan, PHK Sepihak Jadi Ancaman
-
Tips Akhir Tahun Ga Bikin Boncos: Maksimalkan Aplikasi ShopeePay 11.11 Serba Hemat
-
Deolipa Tegaskan Adam Damiri Tidak Perkaya Diri Sendiri dalam Kasus Korupsi Asabri
-
Tak Hadir Lagi di Sidang Sengketa Tambang Nikel Haltim, Dirut PT WKS Pura-pura Sakit?
-
Gubernur Pramono Lanjutkan Uji Coba RDF Rorotan Meski Diprotes: Tidak Kapasitas Maksimum
-
Hasto: PDIP Dorong Rote Ndao Jadi Pusat Riset Komoditas Rakyat, Kagum pada Tradisi Kuda Hus
-
Di Rote Ndao, Hasto PDIP Soroti Potensi Wilayah Terluar RI
-
Gelar Pahlawan untuk Soeharto, KontraS: Upaya Cuci Dosa Pemerintah