Suara.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump diperkirakan akan membatalkan kebijakan era Obama yang melindungi hampir 600 ribu imigran yang datang secara ilegal, menurut pejabat senior administrasi pada Kamis.
Meski begitu, Trump berencana membiarkan mereka tinggal sampai izin kerja mereka berakhir.
Keputusan Trump kemungkinan diumumkan secepatnya pada Jumat tapi juga bisa diumumkan minggu depan, menurut pejabat tersebut, yang menambahkan presiden memiliki kecenderungan selalu berubah pikiran.
Trump yang merupakan politisi Partai Republik, telah berjanji pada kampanye pemilihan untuk menghapus semua perintah eksekutif mantan Presiden Barack Obama mengenai imigrasi, termasuk program Tindakan Tangguhan untuk Kedatangan Anak (DACA), atau program "Dreamers." Kelanjutan atas Dreamers telah diperdebatkan secara aktif dalam Gedung Putih dan administrasi Trump. Seorang pejabat senior pemerintah menggambarkan perdebatan tersebut sebagai "tarik tambang " di antara faksi yang mendukung langkah maupun yang menentangnya.
Para pejabat percaya bahwa program DACA pada akhirnya tidak konstitusional, dan menginginkan Kongres memaksakan perbaikan legislatif bagi "Dreamers", menurut dua orang pejabat.
Juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders mengatakan kepada wartawan bahwa Trump dan penasihat seniornya masih meninjau program DACA dan presiden tidak membuat keputusan akhir tentang bagaimana untuk melanjutkan program tersebut.
Ketika ditanya apakah Trump masih dengan pendiriannya terhadap sebuah komentar pada Februari tentang memperlakukan para Dreamers "dengan hati," Sanders mengatakan presiden tentu tetap pada pendiriannya, dan saat ini tengah melakukan peninjauan dari sudut pandang hukum terutama dan sampai tinjauan itu sudah selesai.
Perwakilan AS Steny Hoyer dari Maryland, orang Partai Demokrat ke-2 di Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan pernyataan yang mengungkapkan kekhawatiran tentang laporan bahwa Trump dapat menghentikan program tersebut, dengan mengatakan bahwa hal tersebut akan menelantarkan "Dreamers".
"Dengan tidak adanya Kongres yang memberlakukan reformasi imigrasi bipartisan, yang harus tetap menjadi tujuan kita, presiden harus terus memberikan ketenangan pikiran kepada 'Dreamers' bahwa mereka tidak perlu hidup dalam ketakutan untuk diusir dari satu-satunya rumah yang pernah mereka kenali," ujar Hoyer.
Sepuluh jaksa agung Partai Republik pada Juni mendesak pemerintah Trump untuk membatalkan program DACA, sambil mencatat bahwa pemerintah tidak harus mencabut izin yang telah dikeluarkan.
Jika pemerintah federal tidak menarik DACA pada 5 September, jaksa agung mengatakan bahwa mereka akan mengajukan gugatan hukum terhadap program tersebut di pengadilan federal Texas.
Upaya tersebut dipimpin jaksa agung Texas dan bergabung dengan jaksa agung negara bagian di Alabama, Arkansas, Idaho, Kansas, Louisiana, Nebraska, South Carolina, Tennessee dan West Virginia.
Juru bicara jaksa agung Texas Kayleigh Lovvorn pada Kamis mengatakan bahwa kantornya tidak memiliki rencana untuk mundur pada tanggal 5 September.
Mayoritas imigran Dreamers berasal dari Meksiko dan negara-negara Amerika Latin lainnya. Lebih dari 200 ribu di antaranya tinggal di California, sementara Texas memiliki lebih dari 100 ribu orang. New York, Illinois dan Florida juga memiliki sejumlah besar penerima DACA.
Sebuah koalisi yang lebih besar dari 26 jaksa agung Partai Republik telah menantang kebijakan era Obama yang mencakup orang tua imigran ilegal, dikenal sebagai DAPA, yang telah diblokir pengadilan sebelum diberlakukan. Departemen Keamanan Dalam Negeri membatalkan kembali kebijakan tersebut awal tahun ini.
Imigran memasuki negara tersebut secara ilegal karena anak-anak dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan DACA jika mereka berusia di bawah 31 tahun saat program dimulai pada 15 Juni 2012. Mereka harus memasuki AS sebelum mereka berusia 16 tahun, dan harus hidup terus menerus di negara tersebut sejak 15 Juni 2007. [Antara]
Tag
Berita Terkait
-
Konvoi Presiden Trump Nyaris Ditabrak Sedan dari Semak Belukar
-
Profesor Kenneth: Texas Dilanda Badai karena Pilih Donald Trump
-
Pentagon Kaji Kebijakan Larangan Kaum Transgender di Militer AS
-
Putra Trump Akan Bersaksi Soal Campur Tangan Rusia di Pilpres AS
-
Begini Cara Trump Atasi Bencana Akibat Badai Harvey
Terpopuler
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- 7 HP Samsung Terbaik untuk Orang Tua: Layar Besar, Baterai Awet
- 30 Link Twibbon Idul Fitri 2026 Simpel Elegan, Cocok Dibagikan ke Grup Kantor dan Rekan Kerja
Pilihan
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
Terkini
-
Tak Ada di Rutan KPK, Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah
-
Open House Anies Baswedan: Momen Sampaikan Aspirasi Hingga Karya Lukis
-
Prabowo Minta Kasus Andrie Yunus Diusut Tuntas, Anies Baswedan: Aparat Harus Wujudkan
-
4 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Andrie Yunus, Anies Baswedan: Selidiki Sampai Pemberi Perintah!
-
Tak Hadir Open House Anies Baswedan, Tom Lembong Sudah Kirim Pesan Ucapan Lebaran
-
Ngeri! Iran Tembakkan Rudal Balistik Sejauh 2500 Mil Serang Pangkalan AS-Inggris
-
Jangan Salah Paham! Begini Aturan Main Skema WFH 1 Hari Seminggu yang Sedang Digodok Pemerintah
-
Pemerintah Godok Skema WFH untuk ASN, Ini Alasannya
-
Iran Tolak Gencatan Senjata, Menlu Abbas Araghchi: Apa Jaminannya AS-Israel Tak Lagi Menyerang?
-
Sempat Ribut dengan Trump, Presiden Kolombia Dituduh AS Terima Dana dari Kartel Narkoba