Suara.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump diperkirakan akan membatalkan kebijakan era Obama yang melindungi hampir 600 ribu imigran yang datang secara ilegal, menurut pejabat senior administrasi pada Kamis.
Meski begitu, Trump berencana membiarkan mereka tinggal sampai izin kerja mereka berakhir.
Keputusan Trump kemungkinan diumumkan secepatnya pada Jumat tapi juga bisa diumumkan minggu depan, menurut pejabat tersebut, yang menambahkan presiden memiliki kecenderungan selalu berubah pikiran.
Trump yang merupakan politisi Partai Republik, telah berjanji pada kampanye pemilihan untuk menghapus semua perintah eksekutif mantan Presiden Barack Obama mengenai imigrasi, termasuk program Tindakan Tangguhan untuk Kedatangan Anak (DACA), atau program "Dreamers." Kelanjutan atas Dreamers telah diperdebatkan secara aktif dalam Gedung Putih dan administrasi Trump. Seorang pejabat senior pemerintah menggambarkan perdebatan tersebut sebagai "tarik tambang " di antara faksi yang mendukung langkah maupun yang menentangnya.
Para pejabat percaya bahwa program DACA pada akhirnya tidak konstitusional, dan menginginkan Kongres memaksakan perbaikan legislatif bagi "Dreamers", menurut dua orang pejabat.
Juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders mengatakan kepada wartawan bahwa Trump dan penasihat seniornya masih meninjau program DACA dan presiden tidak membuat keputusan akhir tentang bagaimana untuk melanjutkan program tersebut.
Ketika ditanya apakah Trump masih dengan pendiriannya terhadap sebuah komentar pada Februari tentang memperlakukan para Dreamers "dengan hati," Sanders mengatakan presiden tentu tetap pada pendiriannya, dan saat ini tengah melakukan peninjauan dari sudut pandang hukum terutama dan sampai tinjauan itu sudah selesai.
Perwakilan AS Steny Hoyer dari Maryland, orang Partai Demokrat ke-2 di Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan pernyataan yang mengungkapkan kekhawatiran tentang laporan bahwa Trump dapat menghentikan program tersebut, dengan mengatakan bahwa hal tersebut akan menelantarkan "Dreamers".
"Dengan tidak adanya Kongres yang memberlakukan reformasi imigrasi bipartisan, yang harus tetap menjadi tujuan kita, presiden harus terus memberikan ketenangan pikiran kepada 'Dreamers' bahwa mereka tidak perlu hidup dalam ketakutan untuk diusir dari satu-satunya rumah yang pernah mereka kenali," ujar Hoyer.
Sepuluh jaksa agung Partai Republik pada Juni mendesak pemerintah Trump untuk membatalkan program DACA, sambil mencatat bahwa pemerintah tidak harus mencabut izin yang telah dikeluarkan.
Jika pemerintah federal tidak menarik DACA pada 5 September, jaksa agung mengatakan bahwa mereka akan mengajukan gugatan hukum terhadap program tersebut di pengadilan federal Texas.
Upaya tersebut dipimpin jaksa agung Texas dan bergabung dengan jaksa agung negara bagian di Alabama, Arkansas, Idaho, Kansas, Louisiana, Nebraska, South Carolina, Tennessee dan West Virginia.
Juru bicara jaksa agung Texas Kayleigh Lovvorn pada Kamis mengatakan bahwa kantornya tidak memiliki rencana untuk mundur pada tanggal 5 September.
Mayoritas imigran Dreamers berasal dari Meksiko dan negara-negara Amerika Latin lainnya. Lebih dari 200 ribu di antaranya tinggal di California, sementara Texas memiliki lebih dari 100 ribu orang. New York, Illinois dan Florida juga memiliki sejumlah besar penerima DACA.
Sebuah koalisi yang lebih besar dari 26 jaksa agung Partai Republik telah menantang kebijakan era Obama yang mencakup orang tua imigran ilegal, dikenal sebagai DAPA, yang telah diblokir pengadilan sebelum diberlakukan. Departemen Keamanan Dalam Negeri membatalkan kembali kebijakan tersebut awal tahun ini.
Imigran memasuki negara tersebut secara ilegal karena anak-anak dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan DACA jika mereka berusia di bawah 31 tahun saat program dimulai pada 15 Juni 2012. Mereka harus memasuki AS sebelum mereka berusia 16 tahun, dan harus hidup terus menerus di negara tersebut sejak 15 Juni 2007. [Antara]
Tag
Berita Terkait
-
Konvoi Presiden Trump Nyaris Ditabrak Sedan dari Semak Belukar
-
Profesor Kenneth: Texas Dilanda Badai karena Pilih Donald Trump
-
Pentagon Kaji Kebijakan Larangan Kaum Transgender di Militer AS
-
Putra Trump Akan Bersaksi Soal Campur Tangan Rusia di Pilpres AS
-
Begini Cara Trump Atasi Bencana Akibat Badai Harvey
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Profil Annas Mustaqim, Calon Hakim Agung yang Kecam KPK Karena Ungkap Tersangka Korupsi
-
Diduga Pengeroyok Driver Ojol yang Tewas di Makassar Ditangkap
-
Breaking News! Keponakan Prabowo Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPR RI Gerindra, Ada Apa?
-
Menteri PPPA Jenguk 13 Anak Demonstran di Cirebon, Tegaskan Keadilan Restoratif Wajib Diterapkan
-
Sebut Alasan Hukum Jadikan Nadiem Tersangka Terpenuhi, Mahfud: Dia Tak Mengerti Prosedur Birokrasi
-
Peran Strategis Beton dalam Konstruksi Infrastruktur Berkelanjutan
-
Bali Dikepung Banjir, Video Kepanikan Warga di Taman Pancing Denpasar Jadi Sorotan
-
Baru Sehari Jabat Menkeu, Purbaya Sadewa dan Anaknya Kompak Minta Maaf tapi Blunder
-
Dihantui Isu Plagiat dan LHKPN Rp51 Miliar, Calon Hakim Agung Triyono Kembali Uji Nasib di DPR
-
Mengapa Sjafrie Sjamsoeddin Jadi Pilihan Prabowo untuk Menko Polkam Ad Interim?