Suara.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump diperkirakan akan membatalkan kebijakan era Obama yang melindungi hampir 600 ribu imigran yang datang secara ilegal, menurut pejabat senior administrasi pada Kamis.
Meski begitu, Trump berencana membiarkan mereka tinggal sampai izin kerja mereka berakhir.
Keputusan Trump kemungkinan diumumkan secepatnya pada Jumat tapi juga bisa diumumkan minggu depan, menurut pejabat tersebut, yang menambahkan presiden memiliki kecenderungan selalu berubah pikiran.
Trump yang merupakan politisi Partai Republik, telah berjanji pada kampanye pemilihan untuk menghapus semua perintah eksekutif mantan Presiden Barack Obama mengenai imigrasi, termasuk program Tindakan Tangguhan untuk Kedatangan Anak (DACA), atau program "Dreamers." Kelanjutan atas Dreamers telah diperdebatkan secara aktif dalam Gedung Putih dan administrasi Trump. Seorang pejabat senior pemerintah menggambarkan perdebatan tersebut sebagai "tarik tambang " di antara faksi yang mendukung langkah maupun yang menentangnya.
Para pejabat percaya bahwa program DACA pada akhirnya tidak konstitusional, dan menginginkan Kongres memaksakan perbaikan legislatif bagi "Dreamers", menurut dua orang pejabat.
Juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders mengatakan kepada wartawan bahwa Trump dan penasihat seniornya masih meninjau program DACA dan presiden tidak membuat keputusan akhir tentang bagaimana untuk melanjutkan program tersebut.
Ketika ditanya apakah Trump masih dengan pendiriannya terhadap sebuah komentar pada Februari tentang memperlakukan para Dreamers "dengan hati," Sanders mengatakan presiden tentu tetap pada pendiriannya, dan saat ini tengah melakukan peninjauan dari sudut pandang hukum terutama dan sampai tinjauan itu sudah selesai.
Perwakilan AS Steny Hoyer dari Maryland, orang Partai Demokrat ke-2 di Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan pernyataan yang mengungkapkan kekhawatiran tentang laporan bahwa Trump dapat menghentikan program tersebut, dengan mengatakan bahwa hal tersebut akan menelantarkan "Dreamers".
"Dengan tidak adanya Kongres yang memberlakukan reformasi imigrasi bipartisan, yang harus tetap menjadi tujuan kita, presiden harus terus memberikan ketenangan pikiran kepada 'Dreamers' bahwa mereka tidak perlu hidup dalam ketakutan untuk diusir dari satu-satunya rumah yang pernah mereka kenali," ujar Hoyer.
Sepuluh jaksa agung Partai Republik pada Juni mendesak pemerintah Trump untuk membatalkan program DACA, sambil mencatat bahwa pemerintah tidak harus mencabut izin yang telah dikeluarkan.
Jika pemerintah federal tidak menarik DACA pada 5 September, jaksa agung mengatakan bahwa mereka akan mengajukan gugatan hukum terhadap program tersebut di pengadilan federal Texas.
Upaya tersebut dipimpin jaksa agung Texas dan bergabung dengan jaksa agung negara bagian di Alabama, Arkansas, Idaho, Kansas, Louisiana, Nebraska, South Carolina, Tennessee dan West Virginia.
Juru bicara jaksa agung Texas Kayleigh Lovvorn pada Kamis mengatakan bahwa kantornya tidak memiliki rencana untuk mundur pada tanggal 5 September.
Mayoritas imigran Dreamers berasal dari Meksiko dan negara-negara Amerika Latin lainnya. Lebih dari 200 ribu di antaranya tinggal di California, sementara Texas memiliki lebih dari 100 ribu orang. New York, Illinois dan Florida juga memiliki sejumlah besar penerima DACA.
Sebuah koalisi yang lebih besar dari 26 jaksa agung Partai Republik telah menantang kebijakan era Obama yang mencakup orang tua imigran ilegal, dikenal sebagai DAPA, yang telah diblokir pengadilan sebelum diberlakukan. Departemen Keamanan Dalam Negeri membatalkan kembali kebijakan tersebut awal tahun ini.
Imigran memasuki negara tersebut secara ilegal karena anak-anak dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan DACA jika mereka berusia di bawah 31 tahun saat program dimulai pada 15 Juni 2012. Mereka harus memasuki AS sebelum mereka berusia 16 tahun, dan harus hidup terus menerus di negara tersebut sejak 15 Juni 2007. [Antara]
Tag
Berita Terkait
-
Konvoi Presiden Trump Nyaris Ditabrak Sedan dari Semak Belukar
-
Profesor Kenneth: Texas Dilanda Badai karena Pilih Donald Trump
-
Pentagon Kaji Kebijakan Larangan Kaum Transgender di Militer AS
-
Putra Trump Akan Bersaksi Soal Campur Tangan Rusia di Pilpres AS
-
Begini Cara Trump Atasi Bencana Akibat Badai Harvey
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
Menkeu Purbaya Jawab Kritik, Sebut Gaya 'Koboi' Perintah Langsung dari Presiden Prabowo
-
KPK Ungkap Alasan Penghentian Kasus Lahan RS Sumber Waras
-
Praperadilan Delpedro Ditolak, Pendukung Beri Kartu Merah ke Hakim: Bebaskan Kawan Kami!
-
Tangis Histeris Ibunda Pecah di Pengadilan Usai Praperadilan Delpedro Ditolak
-
Geger Grup WA 'Mas Menteri', Pengacara Nadiem Bantah Atur Proyek Chromebook
-
Sudah Diizinkan Hakim untuk Pindah, Jaksa Agung Ngotot Minta Anak Riza Chalid 'Dikembalikan'!
-
Jakarta Punya 111 Stasiun Aktif Jaga Lingkungan, Warga Akui Pentingnya Data Valid Kualitas Udara
-
Sambangi KPK, Pelapor Ketua Bawaslu Serahkan Bukti Dugaan Korupsi Proyek Renovasi Gedung
-
Prabowo Wacanakan Bahasa Portugis Masuk Kurikulum, DPR Langsung 'Todong' Syarat: Uji Coba di NTT
-
Bikin Merinding, Video Viral Penyelamatan Pria yang Celananya Dimasuki Ular Kobra