GNPF MUI Desak Indonesia Usir Dubes Myanmar

Suara.com - Pengacara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI Kapitra Ampera mendesak pemerintah Indonesia mengusir Duta Besar Myanmar. Kapitra menilai pemerintah Myanmar telah membiarkan terjadinya pembunuhan massal terhadap muslim Rohingya.

"Pemerintah Myanmar dengan terang-terangan melakukan pemusnahan etnis Rohingya di depan milyaran mata manusia dunia," kata Kapitra, Minggu (3/9/2017).

Menurut Kapitra perbuatan tersebut merupakan extra ordinary crimes atas kemanusiaan yang disebut sebagai crimes against humanity.

"Melanggar Universal Declaration of Human Right, 10 Desember 1948, di Palais de Chailot, Paris," kata Kapitra.

"Kepala pemerintah Myanmar dapat diseret ke International Criminal Court (Mahkamah Internasional) di Den Haag, Belanda. Wahai umat manusia, mari kita tangkap mereka," Kapitra menambahkan.

Menlu Retno ke Myanmar

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan terbang ke Yangon, Myanmar, sore ini. Menteri Retno membawa misi kemanusiaan untuk membantu krisis kemanusiaan yang menimpa warga muslim Rohingya di negara bagian Rakhine.

"Insya Allah saya sore ini akan melakukan perjalanan ke Myanmar. Perjalanan ini untuk membawa amanah masyarakat Indonesia membantu krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar," kata Retno di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat.

Presiden Joko Widodo, kata Retno, mendukung berbagai upaya untuk menciptakan kedamaian di Myanmar. Retno mengatakan Jokowi sangat peduli dengan masalah kemanusiaan.

"Presiden sangat setuju dan kita akan meneruskan pendekatan konstruktif kita kepada Myanmar tentunya yang paling utama bagaimana pemerintah Myanmar dapat mengembalikan situasi keamanan di Rakhine," kata dia.

Misi kemanusiaan yang diemban Menteri Retno juga sudah diketahui beberapa negara, salah satunya Belanda. Retno mengatakan Eropa sangat mendukung langkah Indonesia ikut menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Myanmar.

"Negara Eropa mendukung apa yang dilakukan Indonesia. Mereka (negara Eropa) siap membantu Indonesia jika membutuhkan bantuan," ujarnya.

Dilansir Reuters, sejak beberapa bulan terakhir, jumlah warga Rohingya yang meninggal di Rakhine mencapai lebih dari seribu orang. Dua badan PBB menyebutkan mereka telah mengalami tindak kekerasan dari tentara dan polisi Myanmar.

Kekerasan dan pembantaian tersebut menyusul serangan ke pos pemeriksaan perbatasan yang menewaskan beberapa aparat pada Oktober tahun lalu.

Pemerintah telah mengevakuasi setidaknya 4 ribu warga desa non-Muslim di tengah bentrokan yang berlangsung di Rakhine barat laut. Ribuan Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.