Suara.com - Direktur Center of Strategic and International Studies Philips Jusario Vermonte mendorong pemerintah Indonesia mendekati militer Myanmar agar menghormati hak asasi manusia. Hal ini menyusul pembunuhan melampaui batas hukum yang dituduhkan kepada militer Myanmar terhadap warga Rohingya di kawasan Rakhine.
"Pemerintah harus melakukan pendekatan dengan militer Myanmar untuk memasukkan pemahaman untuk menghormati HAM agar mereka tidak lagi menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan konflik," kata Philips di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (3/9/2017).
Menurut Philips Indonesia memiliki peluang yang besar untuk ikut menyelesaikan krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Indonesia, katanya, memiliki kedekatan dengan Myanmar.
"Ini kan masalah transisi politik, Indonesia juga pernah mengalaminya saat tahun 98. Jadi Indonesia sangat tepat untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini. Salah satunya dengan memasukkan paham penghormatan kepada HAM seperti yang pernah dilakukan ke tentara Indonesia," katanya.
Philips juga mendorong negara-negara di ASEAN ikut membantu menangani krisis kemanusiaan di Myanmar.
Menurut Philips harus segera dilakukan pertemuan darurat ASEAN, mengingat korban sipil di Myanmar terus berjatuhan.
"Semua pihak saat ini harus fokus untuk hentikan segera kekerasan yang terjadi di Rakhine. Tekanan yang kuat harus diberikan kepada pihak militer Myanmar yang secara de facto memegang kendali pemerintahan Myanmar. Agar kejadian ini tidak dialami oleh negara lain," katanya.
Amnesty International Indonesia
Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah Indonesia aktif ikut menyelesaikan krisis kemanusiaan di Myanmar.
Amnesty International melaporkan di tahun 2016, militer Myanmar melakukan banyak sekali pelanggaran HAM terhadap muslim Rohingya.
Itu sebabnya, pemerintah Indonesia didorong tidak tinggal diam.
Direktur Amnesy International Usman Hamid mengatakan pemerintah Indonesia harus menempuh upaya diplomatik untuk memastikan korban dan para pengungsi bisa ditangani.
"Seharusnya pemerintah bisa segera mengambil tindakan diplomatik. Untuk memastikan bahwa masalah pengungsi bisa ditangani. Dan juga masalah-masalah kemanusiaan di sana bisa dihentikan," kata Usman Hamid.
Usman mengatakan Indonesia memiliki kedekatan dengan Myanmar.
"Sebenarnya dengan kita punya Ibu Retno, yang sudah memiliki kedekatan lah dengan Daw Suu Kyi, bisa jadi modal untuk pemerintah Indonesia mengkomunikasikan soal kejahatan HAM yang terjadi di Rohingya," kata Usman.
Tag
Berita Terkait
-
Di Balik Jeruji Besi: Nasib Tragis Ratusan Pengungsi Rohingya di Penjara Bangladesh
-
Ini Alasan Warga Aceh Tidak Ingin Menerima Pengungsi Rohingya
-
Puluhan Pengungsi Etnis Rohingya Dipindahkan dari Gedung PMI ke Kantor Bupati Aceh Barat, Mengapa?
-
Masa Depan Pengungsi Rohingya di Tanah Rencong, Sempat Ditolak Dua Kali Warga
-
Asal-usul Pengungsi Rohingya: Alami Persekusi di Myanmar dan Ditolak di Aceh
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
Terkini
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Polda Metro Jaya Periksa Pandji Pragiwaksono Hari Ini Terkait Kasus Mens Rea
-
Truk Tabrak Separator, Ribuan Penumpang Transjakarta Terjebak Macet Parah di Tanjung Duren
-
OTT Bea Cukai: KPK Sita Rp40,5 Miliar, Termasuk Emas 5,3 Kg dan Uang Valas
-
Manipulasi Jalur Merah, KPK Tahan Direktur P2 Bea Cukai dan Empat Tersangka Korupsi Importasi
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Terjaring OTT dan Resmi Ditahan KPK, Kepala Pajak Banjarmasin Akui Salah Terima Janji Suap
-
Gandeng Lembaga Riset Negara, Pemkab Sumbawa Akhiri Polemik Komunitas Cek Bocek
-
Menkeu Purbaya Apresiasi Inovasi UMKM Sawit Binaan BPDP di Magelang
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan