Putri Khairunnisa [suara.com/Bowo Raharjo]
Ketua Bidang Komunikasi Gerakan Muda Nurani Rakyat Putri Khairunnisa menyatakan siap jihad ke Myanmar untuk membantu warga Rohingya yang menjadi korban kekerasan, jika pemerintah Indonesia tidak bertindak.
"Itu langkah masih kita pikirkan. Tapi intinya kita siap jihad," kata Putri ketika aksi di depan gedung Kedutaan Besar Myanmar untuk Indonesia, Jalan K. H. Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2017).
"Jihad itu artinya ketika kita ingin berjihad tidak ada tindakan yang konkrit dari pemerintah Indonesia. Kita tentunya akan lebih kritis dan rela jihad," Putri menambahkan.
Putri meminta Presiden Joko Widodo memprakarsai gerakan negara-negara anggota ASEAN dan masyarakat dunia untuk menekan Myanmar agar menghentikan kekerasan terhadap muslim Rohingya.
Dia juga mendesak pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Myanmar dan memulangkan duta besar Myanmar jika kekerasan tetap terjadi.
"Mendesak pemerintah bersama dengan anggota Asean untuk menjatuhkan hukuman berupa embargo ekonomi selama pembantaian etnis rohingnya masih berlangsung," kata dia.
Aksi damai di depan Kedubes Myanmar dilakukan oleh berbagai komunitas masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Intinya, mereka mengutuk perlakuan terhadap etnis Rohingya.
"Itu langkah masih kita pikirkan. Tapi intinya kita siap jihad," kata Putri ketika aksi di depan gedung Kedutaan Besar Myanmar untuk Indonesia, Jalan K. H. Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2017).
"Jihad itu artinya ketika kita ingin berjihad tidak ada tindakan yang konkrit dari pemerintah Indonesia. Kita tentunya akan lebih kritis dan rela jihad," Putri menambahkan.
Putri meminta Presiden Joko Widodo memprakarsai gerakan negara-negara anggota ASEAN dan masyarakat dunia untuk menekan Myanmar agar menghentikan kekerasan terhadap muslim Rohingya.
Dia juga mendesak pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Myanmar dan memulangkan duta besar Myanmar jika kekerasan tetap terjadi.
"Mendesak pemerintah bersama dengan anggota Asean untuk menjatuhkan hukuman berupa embargo ekonomi selama pembantaian etnis rohingnya masih berlangsung," kata dia.
Aksi damai di depan Kedubes Myanmar dilakukan oleh berbagai komunitas masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Intinya, mereka mengutuk perlakuan terhadap etnis Rohingya.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Di Balik Jeruji Besi: Nasib Tragis Ratusan Pengungsi Rohingya di Penjara Bangladesh
-
Ini Alasan Warga Aceh Tidak Ingin Menerima Pengungsi Rohingya
-
Puluhan Pengungsi Etnis Rohingya Dipindahkan dari Gedung PMI ke Kantor Bupati Aceh Barat, Mengapa?
-
Masa Depan Pengungsi Rohingya di Tanah Rencong, Sempat Ditolak Dua Kali Warga
-
Asal-usul Pengungsi Rohingya: Alami Persekusi di Myanmar dan Ditolak di Aceh
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- 5 HP Infinix Kamera Bagus dan RAM Besar, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- 5 HP Samsung Kamera Bagus dan RAM Besar, Pas buat Multitasking
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Awas Wajah Rusak! Bareskrim Bongkar 'Pabrik' Skincare Bermerkuri di Bogor, Dijual Murah Rp35 Ribu
-
Anak Presiden Uganda Ancam Erdogan: Kirim Cewek Cantik untuk Saya atau Diplomat Anda Diusir
-
IDAI Ingatkan Risiko Tinggi Balita Mendaki Gunung Usai Kasus Hipotermia di Ungaran
-
Prabowo Bertemu Putin di Moskow, Kedua Negara Bahas Penguatan Kemitraan Strategis
-
Imigrasi: WNA Tiongkok Paling Banyak Langgar Aturan
-
Dokter Anak Ingatkan Bahaya Jemur Bayi di Bawah Matahari Terik
-
Tepis Isu Prabowo Antikritik, KSP: Kritik Silakan, Tapi Pakai Data dan Teori
-
Pramono Anung Jamin Aturan Penyediaan Air Tak Akan 'Sandera' Kebutuhan Warga Jakarta
-
DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perlindungan Saksi-Korban ke Paripurna
-
Survei Poltracking: Prabowo Unggul di Top of Mind Capres 2029, Dedi Mulyadi dan Anies Menyusul