Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo siap patuhi perintah Presiden Joko Widodo yang berharap para menteri tidak ikut kampanye pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Meskipun dirinya juga anggota partai, namun Tjahjo berkomitmen tetap fokus bekerja sebagai menteri tanpa terlibat kampanye.
"Saya sebagai pembantu presiden setuju, walaupun saya orang partai, tapi saya kan sudah diberikan amanah untuk menjadi Mendagri," kata Tjahjo di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/9/2017).
"Saya ikut arahan presiden yang mana tugas saya kalau tidak ada halangan tetap sampai 20 Oktober 2019. Saya harus concern pada apa yang menjadi perintah tugas untuk bekerja," lanjutnya.
Dia juga mengimbau, semua menteri seyogyanya harus mengikuti perintah presiden. Hal ini mengingat masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla hingga 20 Oktober 2019.
Sementara, mulai Agustus 2018, sudah memasuki tahap pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019.
"Jabatan Pak Jokowi termasuk saya yang membantu beliau kan sampai selesainya 20 Oktober 2019, ya sudah kita fokus ke sana (kerja--red). Kalau saya sebagai Mendagri tidak punya agenda lain, agendanya ya hanya sebagai menteri," ujar dia.
Dia menambahkan, meski Presiden Jokowi tidak ada memberikan arahan langsung mengenai larangan menteri untuk ikut kampanye, seharusnya sudah menjadi keharusan semua menteri mengikuti sikap sang pemimpin.
"Ini nggak ada aturan, sudah tegak lurus bahwa menteri harus ikuti presiden dan wakil presiden," kata politikus PDI Perjuangan.
Baca Juga: Selain Novel, Dirdik KPK Juga Laporkan Pemberitaan di Media Massa
Sebelumnya di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Projo di Sport Mall, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (4/9/2017) malam, Jokowi mengatakan menteri tidak boleh ikut kampanye.
Jokowi yang juga akan kembali maju dalam Pilpres 2019 nanti tidak akan kampanye. Dia menegaskan akan fokus bekerja menyelesaikan program-program pemerintahannya.
Berita Terkait
-
Pengamat Sorot Gebrakan Mendagri di Sumatra, Dinilai Perkuat Penanganan Bencana
-
Beban Polri di Pundak Prabowo, Pengamat Sebut Warisan 'Dosa' Politik Jokowi yang Merusak
-
Sebut Polri Terjebak Permainan Politik Jokowi, Prof Ryaas Rasyid: Mereka Tidak Sadar!
-
Mendagri dan Menko PMK Bahas Kebutuhan Masyarakat Aceh Tamiang dan Aceh Timur Pascabencana
-
Bambang Tri Siap Jadi Saksi Sidang Ijazah Jokowi, Klaim Punya Bukti Baru dari Buku Sri Adiningsih
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- 5 Mobil Sedan Bekas yang Jarang Rewel untuk Orang Tua
- 5 Sepatu Lari Hoka Diskon 50% di Sports Station, Akhir Tahun Makin Hemat
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman Skechers Buat Jalan-Jalan, Cocok Buat Traveling dan Harian
- 6 Mobil Bekas untuk Pemula atau Pasangan Muda, Praktis dan Serba Hemat
Pilihan
-
Bukan Sekadar Tenda: Menanti Ruang Aman bagi Perempuan di Pengungsian
-
4 Rekomendasi HP Xiaomi Murah, RAM Besar Memori Jumbo untuk Pengguna Aktif
-
Cek di Sini Jadwal Lengkap Pengumuman BI-Rate Tahun 2026
-
Seluruh Gubernur Wajib Umumkan Kenaikan UMP 2026 Hari Ini
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
Terkini
-
Bukan Alam, Jaksa Agung Sebut Bencana Sumatra Akibat Alih Fungsi Hutan
-
Selain UMP Naik, Pramono Anung Siapkan Subsidi Pangan dan Transportasi Buat Buruh
-
Ini Dia! Daftar 5 Provinsi dengan Kenaikan UMP Tertinggi
-
Gus Yahya Tolak Keputusan Lirboyo, Minta Konflik NU Diselesaikan lewat Muktamar
-
Prahara PBNU: Gus Yahya Beri Instruksi Keras, Pengurus Wilayah Jangan Sampai Terbengkalai
-
Pramono Anung Tetapkan UMP 2026: Kenaikannya di Atas Inflasi!
-
BPPTKG: Gunung Merapi Masih Aman Dikunjungi Saat Libur Nataru
-
Boyamin Datangi Dewas KPK, Pertanyakan Bobby Nasution Tak Diperiksa Kasus Pembangunan Jalan Sumut
-
Ngebet Islah, Gus Yahya: Biar Semua Masalah Diselesaikan Muktamirin di Muktamar
-
16.078 Warga Binaan Terima Remisi Natal 2025: 174 Napi Langsung Bebas, Negara Hemat Rp9,4 Miliar