Suara.com - Israel menuai kecaman lantaran tetap mengizinkan perusahaan militernya, TAR Ideal Concepts, menjual persenjataan dan melatih tentara Myanmar meski terjadi krisis kemanusiaan di wilayah Rakhine.
Seperti diberitakan Telesurtv.net, Rabu (6/9/2017), sejumlah organisasi hak asasi manusia mengungkapkan TAR Ideal Concepts menjual sedikitnya 100 tank, kapal, dan persenjataan ringan kepada militer Myanmar.
Tak hanya itu, TAR juga melatih unit-unit pasukan khusus Myanmar yang turut diterjunkan dalam operasi militer di Rakhine, dan menyebabkan ratusan ribu warga Rohingya melarikan diri ke perbatasan Bangladesh, sejak Kamis (25/8) pekan lalu.
Sejumlah pengacara dan aktivis HAM Israel, sudah mengajukan petisi ke pengadilan tinggi agar pemerintah melarang TAR melanjutkan bisnisnya di Myanmar.
"Namun, petisi kami ditolak pengadilan, karena mereka tak memunyai alasan hukum untuk melarang bisnis tersebut. Mereka menilai bisnis itu legal karena adanya hubungan diplomatik," ungkap Eitay Mack, pengacara yang mempresentasikan petisi tersebut.
Ia menegaskan, sistem hukum maupun pemerintah Israel seharusnya peka terhadap krisis kemanusiaan Rohingya di Myanmar, dan menjadikannya sebagai alasan ekstrajudisial guna melarang bisnis TAR-militer Myanmar.
"Israel tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di Myanmar setelah menjual persenjataan dan melatih militer mereka. Militer yang dilatih TAR juga diterjunkan ke wilayah Rohingya di Rakhine," tegasnya.
Aktivis HAM Israel, Ofer Neiman, mengungkapkan pemerintahnya sudah sejak lama membuat kesepakatan bisnis dengan militer Myanmar.
"September 2015, komandan tertinggi militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing melakukan 'perjalanan belanja' ke Israel. Sejak saat itu, pemerintah Israel menjual persenjataan ke junta militer Myanmar," ungkapnya.
Baca Juga: Ganjar Pranowo: FPI Batalkan Aksi di Candi Borobudur
Ia mengatakan, penjualan senjata ke Myanmar itu juga berhubungan dengan agresi militer negaranya ke wilayah Palestina.
"Sebab, militer Israel mengujicobakan senjata-senjata itu dalam peperangan melawan Palestina. Peperangan itu akan meningkatkan daya jual persenjataan ke negara lain, termasuk ke Myanmar," terangnya.
Untuk diketahui, persekusi terhadap warga sipil Rohingya kembali terjadi sejak Kamis (25/8) dua pekan lalu. Tepatnya setelah kelompok bersenjata Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) menyerang 25 pos polisi dan menewaskan puluhan orang.
Setelah insureksi ARSA, militer Myanmar menetapkan Rakhine sebagai daerah operasi militer, yang mengakibatkan 400 orang tewas. Sementara 14.000 Rohingya melarikan diri ke perbatasan Bangladesh.
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Usut Korupsi Dana CSR BI, KPK Periksa Istri Polisi untuk Lancak Aset Tersangka Anggota DPR
-
Demi Generasi Digital Sehat: Fraksi Nasdem Dukung Penuh RUU Perlindungan Siber, Apa Isinya?
-
Kasus TBC di Jakarta Capai 49 Ribu, Wamenkes: Kematian Akibat TBC Lebih Tinggi dari Covid-19
-
Mensesneg Klarifikasi: Game Online Tidak Akan Dilarang Total, Ini Faktanya!
-
Berantas TBC Lintas Sektor, Pemerintah Libatkan TNI-Polri Lewat Revisi Perpres
-
Pemerintah Kaji Amnesti untuk Pengedar Narkotika Skala Kecil, Ini Kata Yusril
-
Pramono Anung Kukuhkan 1.005 Pelajar Jadi Duta Ketertiban: Jadi Mitra Satpol PP
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal
-
Istana Pastikan Patuhi Putusan MK, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur
-
Polemik Internal Gerindra: Dasco Sebut Penolakan Budi Arie Dinamika Politik Biasa