Ilustrasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan [suara.com/Nikolaus Tolen]
Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan I Gede Ngurah Arya Winaya menjelaskan tugas dan tanggungjawab Tarmizi kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Tarmizi merupakan panitera PN Jakarta Selatan yang kini menjadi tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara perdata antara PT. Aquamarine Divindo Inspection dan Eastern Jason Fabrication Services Pte. Ltd.
"(Ditanya) struktur organisasi dan tugas dan tanggungjawab panitera saja, tanggungjawab Pak Tarmizi di pengadilan," kata Gede usai diperiksa sebagai saksi di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (8/9/2017).
Gede yang baru bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mulai Juni 2017 mengaku jarang berkomunikasi dengan Tarmizi.
"Nggak, nggak (sering berkomunikasi)," kata Gede.
Gede mengaku tidak banyak tahu kepribadian Tarmizi. Dia juga mengaku tidak tahu peran Tarmizi dalam perkara perdata yang sedang ditangani pengadilan.
"Setahu saya dia ini panitera mendampingi hakim, yang lain tidak tahu," katanya.
Terkait pergantian hakim anggota di tengah proses persidangan, menurut Gede, hal itu merupakan kewenangan ketua pengadilan karena ada hakim yang dirotasi.
"Oh itu karena hakimnya pindah, kemana saya lupa, dipindahtugaskan saja, karena hakim pindah, ya diganti," kata Gede.
Selain memeriksa Gede, hari ini, KPK juga memeriksa tiga hakim Pengadilan Jakarta Selatan sebagai saksi untuk tersangka Tarmizi. Ketiganya yaitu ketua majelis hakim Djoko Indriyanto, Djarwanto dan Agus Widodo yang merupakan anggota majelis hakim yang menyidangkan sengketa Aquamarine dan Eastern.
Aquamarine lewat kuasa hukum, Akhmad, diduga memberikan suap sebesar Rp425 juta kepada Tarmizi agar membantu memenangkan gugatan.
Saat pembacaan putusan pada Senin (21/8/2017), majelis hakim yang menangani perkara itu menolak gugatan yang dilayangkan Eastern Jason dan memenangkan Aquamarine.
Dalam gugatan, Eastern Jason menuntut pembayaran ganti rugi kurang lebih sebesar 7,6 juta dollar AS dan 131 ribu dollar Singapura kepada Aquamarine lantaran dianggap wanprestasi. Selain itu, perusahaan asing itu juga meminta aset Aquamarine disita sebagai jaminan.
"(Ditanya) struktur organisasi dan tugas dan tanggungjawab panitera saja, tanggungjawab Pak Tarmizi di pengadilan," kata Gede usai diperiksa sebagai saksi di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (8/9/2017).
Gede yang baru bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mulai Juni 2017 mengaku jarang berkomunikasi dengan Tarmizi.
"Nggak, nggak (sering berkomunikasi)," kata Gede.
Gede mengaku tidak banyak tahu kepribadian Tarmizi. Dia juga mengaku tidak tahu peran Tarmizi dalam perkara perdata yang sedang ditangani pengadilan.
"Setahu saya dia ini panitera mendampingi hakim, yang lain tidak tahu," katanya.
Terkait pergantian hakim anggota di tengah proses persidangan, menurut Gede, hal itu merupakan kewenangan ketua pengadilan karena ada hakim yang dirotasi.
"Oh itu karena hakimnya pindah, kemana saya lupa, dipindahtugaskan saja, karena hakim pindah, ya diganti," kata Gede.
Selain memeriksa Gede, hari ini, KPK juga memeriksa tiga hakim Pengadilan Jakarta Selatan sebagai saksi untuk tersangka Tarmizi. Ketiganya yaitu ketua majelis hakim Djoko Indriyanto, Djarwanto dan Agus Widodo yang merupakan anggota majelis hakim yang menyidangkan sengketa Aquamarine dan Eastern.
Aquamarine lewat kuasa hukum, Akhmad, diduga memberikan suap sebesar Rp425 juta kepada Tarmizi agar membantu memenangkan gugatan.
Saat pembacaan putusan pada Senin (21/8/2017), majelis hakim yang menangani perkara itu menolak gugatan yang dilayangkan Eastern Jason dan memenangkan Aquamarine.
Dalam gugatan, Eastern Jason menuntut pembayaran ganti rugi kurang lebih sebesar 7,6 juta dollar AS dan 131 ribu dollar Singapura kepada Aquamarine lantaran dianggap wanprestasi. Selain itu, perusahaan asing itu juga meminta aset Aquamarine disita sebagai jaminan.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol
-
KPK: Semua Anggota Komisi XI DPR Berpeluang Jadi Tersangka Korupsi BI-OJK
-
Kader Jadi Tersangka KPK, Golkar Tak Mau Gegabah: Tunggu Status Terdakwa Dulu
-
Bahas Aset Negara, Dedi Mulyadi Sambangi KPK
-
Usai OTT, KPK Tahan Bupati Lampung Tengah
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
12 Orang Tewas dalam Penembakan Massal Saat Perayaan Hanukkah di Australia
-
Menperin Dorong Industri Berubah Total, Targetnya Zero Waste dan Efisiensi Tinggi
-
Akses Bireuen-Aceh Tengah Kembali Tersambung, Jembatan Bailey Teupin Mane Resmi Rampung
-
Cara Daftar Mudik Nataru Gratis Kemenhub, Hanya untuk 3 Ribu Lebih Pendaftar Pertama
-
Jurus 'Dewa Penyelamat' UB Selamatkan 36 Mahasiswa Terdampak Bencana Sumatera
-
Prabowo Panggil Menteri ke Hambalang, Ada Target Soal Pembangunan Hunian Korban Bencana
-
Jadi Biang Kerok Banjir Kemang, Normalisasi Kali Krukut Telan Biaya Fantastis Rp344 Miliar
-
Gubernur Bobby Nasution Lepas Sambut Pangdam, Sumut Solid Atasi Bencana
-
Fakta Baru Pengeroyokan Maut Kalibata, Ternyata Lokasi Bentrokan Lahan Milik Pemprov DKI
-
LPSK Puji Oditur Militer: 22 Senior Penganiaya Prada Lucky Dituntut Bayar Ganti Rugi Rp1,6 Miliar