- KPK memeriksa tiga perangkat desa Pati terkait dugaan pemerasan dalam pengisian formasi jabatan perangkat desa.
- Dugaan pemerasan oleh Bupati Pati Sudewo ini dimulai November 2025 untuk pengisian formasi Maret 2026.
- KPK mengamankan Rp 2,6 miliar dari OTT pada 19 Januari 2026 di Kabupaten Pati.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi terkait dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
Adapun korupsi dalam perkara ini berupa pemerasan dalam pengisian formasi jabatan perangkat desa.
Diketahui, ketiga orang saksi yang diperiksa oleh penyidik KPK merupakan perangkat desa di Kabupaten Pati.
Adapun tiga perangkat desa yang diperiksa oleh penyidik KPK yakni Perangkat Desa Sukorukun, Rukin.
Selanjutnya, pemeriksaan juga dilakukan terhadap Kepala Desa Bumiayu, Karyadi, serta Camat Gabus Kabupaten Pati, Suranta.
“Pemeriksaan dilakukan di Polda Jawa Tengah,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (2/2/2026).
Kasus ini bermula ketika Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan akan membuka formasi pengisian jabatan perangkat desa pada Maret 2026. Namun, pengumuman tersebut justru dimanfaatkan oleh Bupati Pati, Sudewo, bersama tim suksesnya untuk memeras para calon perangkat desa.
Pemerasan ini diduga dimulai sejak November 2025, ketika Sudewo bersama anggota timnya mulai mempersiapkan pengisian jabatan tersebut dan meminta uang dalam jumlah besar sebagai “biaya” untuk mendapatkan posisi.
Pengisian jabatan yang seharusnya berdasarkan kemampuan justru ditentukan oleh besaran uang yang dibayarkan.
Baca Juga: Didakwa Korupsi, Noel Malah Ngaku Ingin Jadi Pimpinan atau Jubir KPK
Setelah melalui penyelidikan, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 19 Januari 2026 di Kabupaten Pati.
Dalam konferensi pers yang digelar pada 20 Januari 2026, KPK mengungkapkan bahwa uang sebesar Rp 2,6 miliar diamankan dari para kepala desa yang berada di bawah pengaruh Bupati Sudewo.
Para calon perangkat desa diminta membayar antara Rp 165.000.000 hingga Rp 225.000.000 untuk mendapatkan posisi di pemerintahan desa.
Total uang senilai Rp 2,6 miliar diamankan KPK sebagai barang bukti dari praktik korupsi yang diduga dilakukan secara sistematis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
Berita Terkait
-
Didakwa Korupsi, Noel Malah Ngaku Ingin Jadi Pimpinan atau Jubir KPK
-
KPK Panggil 6 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Pajak, Mayoritas Berasal dari PT Wanatiara Persada
-
KPK Panggil Eks-Direktur Keselamatan Perkeretaapian, Kasus Korupsi DJKA Jatim Makin Memanas!
-
Tak Terima Diminta Jubir KPK untuk Fokus Jalani Sidang, Noel: Juru Nyinyir!
-
Terlibat Kasus Korupsi, 9 Klub Super League Disanksi Pengurangan Poin
Terpopuler
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- Film Pesta Babi Bercerita tentang Apa? Ini Sinopsis dan Maknanya
- Bantah Kepung Rumah dan Sandera Anak Ahmad Bahar, GRIB Jaya: Kami Datang Persuasif Mau Tabayun!
- Koperasi Merah Putih Viral, Terekam Ambil Stok dari Gudang Indomaret
- Dompet Penarik Rejeki Warna Apa? Ini Pilihan agar Kamu Beruntung sesuai Shio dan Feng Shui
Pilihan
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
Terkini
-
Film Pesta Babi Viral, Haedar Nashir Wanti-wanti soal Dominasi Politik di Papua
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
APJII: Penetrasi Internet Indonesia 2026 Capai 81,72 Persen, Jawa Masih Mendominasi
-
RS Sumber Waras Bantah Rawat Selebgram Ansy Jan De Vries usai Diduga jadi Korban Begal
-
Pemindahan Ibu Kota Negara Masih Tunggu Keppres, Pakar Desak Pemerintah Segera Tetapkan Arah Jelas
-
Kondisi Masih Rawan, Pemerintah Terus Siaga Soal WNI Ditahan Israel
-
Imigrasi Palopo Terapkan 90 Persen Layanan Digital, Pemohon Paspor Makin Dimudahkan
-
Usai dari DPR, Prabowo Dijadwalkan Hadir ke Pameran Pengusaha Minyak
-
Ahmad Bahar Tegaskan Damai dengan GRIB Jaya Tak Berlaku untuk Kasus Putrinya
-
Dosen UPN Veteran Yogyakarta Dinonaktifkan Usai Dilaporkan Terkait Kasus Kekerasan Seksual