Kasus Bayi Debora, DPR: Rumah Sakit Jangan Cuma Pikirkan Untung!

Suara.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Daulay meminta seluruh rumah sakit harus mengutamakan penanganan pasien tanpa pengecualian, ketimbang terlebih dulu mengurus pembiayaannya.

Saleh menuturkan, prinsip itu harus dicamkan oleh RS swasta maupun pemerintah, karena RS hakikatnya adalah pelayan kemanusiaan.

Penegasan Saleh itu merupakan respons atas meninggalnya bayi berusia 4 bulan bernama Tiara Deborah Simanjorang, karena ditolak Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres beberapa waktu lalu.‎

"Jadi, rumah-rumah sakit tidak boleh hanya berorientasi keuntungan finansial dan mengabaikan aspek sosial dan kemanusiaan. Bersedia membuka rumah sakit, tentu harus bersedia pula mengabdi pada kepentingan sosial dan kemanusian," kata Saleh dihubungi suara.com, Jakarta, Senin (11/9/2017).‎

Karena kasus kematian bayi Debora itu, Saleh pesimistis pemerintah bisa mencapai target implementasi universal health coverage (UHC).

UHC adalah target yang dibuat untuk memastikan setiap warga memeroleh akses secara adil pada pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau dalam pembiayaan.

"Kalau masih ada kejadian seperti ini, saya UHC yang digaung-gaungkan akan sulit tercapai. Harus ada keseriusan dan keikhlasan semua pihak untuk berpartisipasi. Termasuk rumah-rumah sakit swasta yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan," kata politikus PAN ini.

Saleh menerangkan, dalam kasus bayi Debora, Kementerian Kesehatan harus menggelar investigasi serius sehingga tak terulang.

Investigasi boleh melibatkan perkumpulan rumah-rumah sakit yang ada. Jika ditemukan kesalahan dalam prosedur pelayanan RS Mitra Keluarga Kalideres, harus diberikan sanksi tegas.

Baca Juga: Lecehkan Bendera, Pekerja Asing Dihukum Hormat ke Merah Putih

Dia juga menambahkan, pemerintah perlu membuat aturan khusus terkait pelayanan kesehatan di rumah-rumah sakit.

Dengan begitu, rumah-rumah sakit tidak begitu saja menolak pasien yang tak memunyai cukup biaya pengobatan. Apalagi, pasien tersebut memiliki kartu BPJS kesehatan yang perlindungan kesehatannya dijamin oleh negara.‎

"Kalau membaca ceritanya, ini kan situasinya darurat. Mestinya ada pengecualian dalam situasi seperti ini," tukasnya.

Sementara pengelola BPJS Kesehatan, didesak Saleh untuk memperluas kerjasama dengan rumah-rumah sakit.