Suara.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Daulay meminta seluruh rumah sakit harus mengutamakan penanganan pasien tanpa pengecualian, ketimbang terlebih dulu mengurus pembiayaannya.
Saleh menuturkan, prinsip itu harus dicamkan oleh RS swasta maupun pemerintah, karena RS hakikatnya adalah pelayan kemanusiaan.
Penegasan Saleh itu merupakan respons atas meninggalnya bayi berusia 4 bulan bernama Tiara Deborah Simanjorang, karena ditolak Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres beberapa waktu lalu.
"Jadi, rumah-rumah sakit tidak boleh hanya berorientasi keuntungan finansial dan mengabaikan aspek sosial dan kemanusiaan. Bersedia membuka rumah sakit, tentu harus bersedia pula mengabdi pada kepentingan sosial dan kemanusian," kata Saleh dihubungi suara.com, Jakarta, Senin (11/9/2017).
Karena kasus kematian bayi Debora itu, Saleh pesimistis pemerintah bisa mencapai target implementasi universal health coverage (UHC).
UHC adalah target yang dibuat untuk memastikan setiap warga memeroleh akses secara adil pada pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau dalam pembiayaan.
"Kalau masih ada kejadian seperti ini, saya UHC yang digaung-gaungkan akan sulit tercapai. Harus ada keseriusan dan keikhlasan semua pihak untuk berpartisipasi. Termasuk rumah-rumah sakit swasta yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan," kata politikus PAN ini.
Saleh menerangkan, dalam kasus bayi Debora, Kementerian Kesehatan harus menggelar investigasi serius sehingga tak terulang.
Investigasi boleh melibatkan perkumpulan rumah-rumah sakit yang ada. Jika ditemukan kesalahan dalam prosedur pelayanan RS Mitra Keluarga Kalideres, harus diberikan sanksi tegas.
Baca Juga: Lecehkan Bendera, Pekerja Asing Dihukum Hormat ke Merah Putih
Dia juga menambahkan, pemerintah perlu membuat aturan khusus terkait pelayanan kesehatan di rumah-rumah sakit.
Dengan begitu, rumah-rumah sakit tidak begitu saja menolak pasien yang tak memunyai cukup biaya pengobatan. Apalagi, pasien tersebut memiliki kartu BPJS kesehatan yang perlindungan kesehatannya dijamin oleh negara.
"Kalau membaca ceritanya, ini kan situasinya darurat. Mestinya ada pengecualian dalam situasi seperti ini," tukasnya.
Sementara pengelola BPJS Kesehatan, didesak Saleh untuk memperluas kerjasama dengan rumah-rumah sakit.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?