Anggota Komisi XI Johnny G. Plate [Fraksi Nasdem]
PDI Perjuangan langsung meralat pernyataan anggotanya, Henry Yosodiningrat, terkait tujuan panitia khusus hak angket untuk membekukan Komisi Pemberantasan Korupsi, namun hal itu tidak membantu meredam suasana.
Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Johnny G. Plate menolak keinginan membekukan KPK. Menurut dia sikap tersebut tidak sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang ingin memperkuat kewenangan lembaga antirasuah.
"Bahwa Partai Nasdem mendukung sikap Presiden dan Wakil Presiden dalam menanggapi adanya usulan pembekuan KPK yang menyatakan tidak akan membiarkan KPK justru diperlemah. Karenanya kita harus sama-sama menjaga KPK," kata Johnny di kantornya, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2017).
Masa tugas pansus angket KPK akan berakhir tanggal 28 September 2017. Fraksi Nasional Demokrat, kata dia, akan mengawal kinerja pansus sampai purna. Pansus hak angket akan mengawal hingga masa kerja pansus berakhir.
Johnny menyesalkan polemik yang terjadi antara pansus dan KPK yang justru mempertajam pertentangan.
"Satu sisi KPK menolak menghadiri undangan Pansus, bahkan dukung judicial review terhadap kewenangan konstitusional DPR, dan di sisi lain sebagai otokritik terdapat sikap dari beberapa anggota Pansus membuat pernyataan ingin membekukan KPK sehingga masyarakat menilai terjadi konflik antara DPR dan KPK," tutur Johnny.
Menurut Johnny agar kerja pansus memberikan solusi, harus mengedepankan sikap bersama-sama mencari solusi atas masalah yang muncul.
Menurut Johnny yang menjadi fokus perbaikan pansus bukan keberadaan KPK, melainkan akuntabilitas dan transparansi tugas dan wewenang.
"Tidak ada orang atau lembaga manapun yang sempurna tanpa kesalahan sama sekali. Oleh karena itu apabila terdapat kekurangan, kekeliruan, maupun kesalahan dalam perjalanan penggunaan wewenang, harus tetap dilihat secara objektif dengan pikiran jernih tanpa prasangka buruk bahwa seolah-olah partai politik sedang mencari-cari kesalahan atau melemahkan KPK," ujar Johnny.
"Temuan-temuan dalam proses di pansus harus dilihat sebagai bahan evaluasi bagi kita semua untuk melakukan perbaikan ke depan agar pemberantasan korupsi semakin lebih baik," Johnny menambahkan.
Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Johnny G. Plate menolak keinginan membekukan KPK. Menurut dia sikap tersebut tidak sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang ingin memperkuat kewenangan lembaga antirasuah.
"Bahwa Partai Nasdem mendukung sikap Presiden dan Wakil Presiden dalam menanggapi adanya usulan pembekuan KPK yang menyatakan tidak akan membiarkan KPK justru diperlemah. Karenanya kita harus sama-sama menjaga KPK," kata Johnny di kantornya, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2017).
Masa tugas pansus angket KPK akan berakhir tanggal 28 September 2017. Fraksi Nasional Demokrat, kata dia, akan mengawal kinerja pansus sampai purna. Pansus hak angket akan mengawal hingga masa kerja pansus berakhir.
Johnny menyesalkan polemik yang terjadi antara pansus dan KPK yang justru mempertajam pertentangan.
"Satu sisi KPK menolak menghadiri undangan Pansus, bahkan dukung judicial review terhadap kewenangan konstitusional DPR, dan di sisi lain sebagai otokritik terdapat sikap dari beberapa anggota Pansus membuat pernyataan ingin membekukan KPK sehingga masyarakat menilai terjadi konflik antara DPR dan KPK," tutur Johnny.
Menurut Johnny agar kerja pansus memberikan solusi, harus mengedepankan sikap bersama-sama mencari solusi atas masalah yang muncul.
Menurut Johnny yang menjadi fokus perbaikan pansus bukan keberadaan KPK, melainkan akuntabilitas dan transparansi tugas dan wewenang.
"Tidak ada orang atau lembaga manapun yang sempurna tanpa kesalahan sama sekali. Oleh karena itu apabila terdapat kekurangan, kekeliruan, maupun kesalahan dalam perjalanan penggunaan wewenang, harus tetap dilihat secara objektif dengan pikiran jernih tanpa prasangka buruk bahwa seolah-olah partai politik sedang mencari-cari kesalahan atau melemahkan KPK," ujar Johnny.
"Temuan-temuan dalam proses di pansus harus dilihat sebagai bahan evaluasi bagi kita semua untuk melakukan perbaikan ke depan agar pemberantasan korupsi semakin lebih baik," Johnny menambahkan.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
KPK Geledah Kantor Imigrasi Jaksel, Usut Kasus Gratifikasi Eks Wamen Silmy Karim
-
KPK: Pemerasan Bupati Pemalang Baru Libatkan Staf KPK Dias dan Ayahnya, Perantara Masih Diusut
-
Staf KPK Dicecar Penyidik soal Mekanisme Pemerasan Terkait Perkara Bupati Pemalang
-
Kadis PUPR Kota Bengkulu Dicecar KPK soal Proyek IPAL hingga Dugaan Penerimaan Uang
-
5 Bupati Jawa Tengah Terjaring OTT KPK, Ada yang Niat Nyogok tapi Malah Kena Peras
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan