Anggota Komisi XI Johnny G. Plate [Fraksi Nasdem]
PDI Perjuangan langsung meralat pernyataan anggotanya, Henry Yosodiningrat, terkait tujuan panitia khusus hak angket untuk membekukan Komisi Pemberantasan Korupsi, namun hal itu tidak membantu meredam suasana.
Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Johnny G. Plate menolak keinginan membekukan KPK. Menurut dia sikap tersebut tidak sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang ingin memperkuat kewenangan lembaga antirasuah.
"Bahwa Partai Nasdem mendukung sikap Presiden dan Wakil Presiden dalam menanggapi adanya usulan pembekuan KPK yang menyatakan tidak akan membiarkan KPK justru diperlemah. Karenanya kita harus sama-sama menjaga KPK," kata Johnny di kantornya, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2017).
Masa tugas pansus angket KPK akan berakhir tanggal 28 September 2017. Fraksi Nasional Demokrat, kata dia, akan mengawal kinerja pansus sampai purna. Pansus hak angket akan mengawal hingga masa kerja pansus berakhir.
Johnny menyesalkan polemik yang terjadi antara pansus dan KPK yang justru mempertajam pertentangan.
"Satu sisi KPK menolak menghadiri undangan Pansus, bahkan dukung judicial review terhadap kewenangan konstitusional DPR, dan di sisi lain sebagai otokritik terdapat sikap dari beberapa anggota Pansus membuat pernyataan ingin membekukan KPK sehingga masyarakat menilai terjadi konflik antara DPR dan KPK," tutur Johnny.
Menurut Johnny agar kerja pansus memberikan solusi, harus mengedepankan sikap bersama-sama mencari solusi atas masalah yang muncul.
Menurut Johnny yang menjadi fokus perbaikan pansus bukan keberadaan KPK, melainkan akuntabilitas dan transparansi tugas dan wewenang.
"Tidak ada orang atau lembaga manapun yang sempurna tanpa kesalahan sama sekali. Oleh karena itu apabila terdapat kekurangan, kekeliruan, maupun kesalahan dalam perjalanan penggunaan wewenang, harus tetap dilihat secara objektif dengan pikiran jernih tanpa prasangka buruk bahwa seolah-olah partai politik sedang mencari-cari kesalahan atau melemahkan KPK," ujar Johnny.
"Temuan-temuan dalam proses di pansus harus dilihat sebagai bahan evaluasi bagi kita semua untuk melakukan perbaikan ke depan agar pemberantasan korupsi semakin lebih baik," Johnny menambahkan.
Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Johnny G. Plate menolak keinginan membekukan KPK. Menurut dia sikap tersebut tidak sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang ingin memperkuat kewenangan lembaga antirasuah.
"Bahwa Partai Nasdem mendukung sikap Presiden dan Wakil Presiden dalam menanggapi adanya usulan pembekuan KPK yang menyatakan tidak akan membiarkan KPK justru diperlemah. Karenanya kita harus sama-sama menjaga KPK," kata Johnny di kantornya, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2017).
Masa tugas pansus angket KPK akan berakhir tanggal 28 September 2017. Fraksi Nasional Demokrat, kata dia, akan mengawal kinerja pansus sampai purna. Pansus hak angket akan mengawal hingga masa kerja pansus berakhir.
Johnny menyesalkan polemik yang terjadi antara pansus dan KPK yang justru mempertajam pertentangan.
"Satu sisi KPK menolak menghadiri undangan Pansus, bahkan dukung judicial review terhadap kewenangan konstitusional DPR, dan di sisi lain sebagai otokritik terdapat sikap dari beberapa anggota Pansus membuat pernyataan ingin membekukan KPK sehingga masyarakat menilai terjadi konflik antara DPR dan KPK," tutur Johnny.
Menurut Johnny agar kerja pansus memberikan solusi, harus mengedepankan sikap bersama-sama mencari solusi atas masalah yang muncul.
Menurut Johnny yang menjadi fokus perbaikan pansus bukan keberadaan KPK, melainkan akuntabilitas dan transparansi tugas dan wewenang.
"Tidak ada orang atau lembaga manapun yang sempurna tanpa kesalahan sama sekali. Oleh karena itu apabila terdapat kekurangan, kekeliruan, maupun kesalahan dalam perjalanan penggunaan wewenang, harus tetap dilihat secara objektif dengan pikiran jernih tanpa prasangka buruk bahwa seolah-olah partai politik sedang mencari-cari kesalahan atau melemahkan KPK," ujar Johnny.
"Temuan-temuan dalam proses di pansus harus dilihat sebagai bahan evaluasi bagi kita semua untuk melakukan perbaikan ke depan agar pemberantasan korupsi semakin lebih baik," Johnny menambahkan.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Fakta Baru OTT KPK: Siapa Saja 9 Sosok yang Diserahkan ke Kejaksaan Agung?
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Kejagung Buka Kemungkinan Tersangka Baru Kasus Pemerasan Jaksa, Pimpinan Juga Bisa Terseret
-
Kejagung Tetapkan 3 Orang Jaksa jadi Tersangka Perkara Pemerasan Penanganan Kasus ITE
-
OTT KPK di Banten: Jaksa Diduga Peras Animator Korsel Rp2,4 M, Ancam Hukuman Berat Jika Tak Bayar
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Jaksa Bongkar Akal Bulus Proyek Chromebook, Manipulasi E-Katalog Rugikan Negara Rp9,2 Miliar
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra
-
7 Fakta Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih yang Bikin Mendagri Minta Maaf