Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun. [Dok DPR RI]
Komisi Pemberantasan Korupsi diminta mengawasi anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun karena sikapnya yang kontra dengan upaya penguatan kewenangan KPK.
"Kami meminta KPK memantau saudara Misbakhun dan aktivitas politiknya sebagai legislator. Ingat, Misbakhun, wakil rakyat yang pernah dipecat dari keanggotaan dewan karena (diduga) terlibat dalam skandal Bank Century," kata Koordinator Aliansi Pendukung KPK, Muklis Indra, di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (11/9/2017).
Indra meminta KPK bekerjasama dengan Partai Golkar dalam membangun sistem di internal partai. Menurut Indra hal itu perlu dilakukan agar bisa mendeteksi kader Golkar yang terindikasi korupsi sehingga di masa mendatang Golkar menjadi partai berintegritas.
"Kami menilai bahwa terindikasi menjadi salah satu otak di balik penggembosan kinerja KPK. KPK dan Golkar pun harus bergerak sejalan demi pemberantasan korupsi," katanya.
Muklis mengatakan Misbakhun permah mengancam akan menyandera anggaran untuk pemberantasan korupsi. Misbakhun, katanya, juga pernah meminta kewenangan KPK untuk untuk melakukan penuntutan dicabut.
"Bagaimana mungkin KPK bisa bekerja maksimal jika anggaran dan fungsi-fungsi strategisnya dicabut. Kami menilai bahwa Misbakhun terindikasi menjadi salah satu otak dibalik penggembosan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi," katanya.
"Kami meminta KPK memantau saudara Misbakhun dan aktivitas politiknya sebagai legislator. Ingat, Misbakhun, wakil rakyat yang pernah dipecat dari keanggotaan dewan karena (diduga) terlibat dalam skandal Bank Century," kata Koordinator Aliansi Pendukung KPK, Muklis Indra, di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (11/9/2017).
Indra meminta KPK bekerjasama dengan Partai Golkar dalam membangun sistem di internal partai. Menurut Indra hal itu perlu dilakukan agar bisa mendeteksi kader Golkar yang terindikasi korupsi sehingga di masa mendatang Golkar menjadi partai berintegritas.
"Kami menilai bahwa terindikasi menjadi salah satu otak di balik penggembosan kinerja KPK. KPK dan Golkar pun harus bergerak sejalan demi pemberantasan korupsi," katanya.
Muklis mengatakan Misbakhun permah mengancam akan menyandera anggaran untuk pemberantasan korupsi. Misbakhun, katanya, juga pernah meminta kewenangan KPK untuk untuk melakukan penuntutan dicabut.
"Bagaimana mungkin KPK bisa bekerja maksimal jika anggaran dan fungsi-fungsi strategisnya dicabut. Kami menilai bahwa Misbakhun terindikasi menjadi salah satu otak dibalik penggembosan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi," katanya.
Komentar
Berita Terkait
-
KPK Kejar Jejak Uang Korupsi Haji, Giliran Bendahara Asosiasi Travel Diperiksa
-
Korupsi Kuota Haji: KPK Endus Aliran Duit Haram Sampai ke Meja Dirjen, Hilman Latief Dicecar 11 Jam
-
KPK Panggil Nursatyo Argo sebagai Saksi, Korupsi LNG Temui Titik Terang?
-
Dicecar Hampir 12 Jam di KPK, Hilman Latief Terseret Pusaran Korupsi Kuota Haji
-
Asal Muasal Uang Khalid Basalamah yang Disita Resmi Terkuak, Ini Kata KPK
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
Terkini
-
BREAKING NEWS! Prabowo Tunjuk Dony Oskaria Jadi Plt Menteri BUMN Gantikan Erick Thohir
-
Jalur Tol Gratis dari Gerbang Tol Fatmawati 2 Kurangi Macet 24 Persen, Bakal Dibuka hingga Oktober?
-
Bantah Aktivis Syahdan Husein Mogok Makan di Tahanan, Polisi Tunjukkan Bukti Ini!
-
Warning dari Senayan Buat Erick Thohir: Boleh Rangkap Jabatan, Tapi....
-
Nasib Wali Kota Prabumulih Buntut Ulah Anak: Disemprot Kemendagri, LHKPN Diubek-ubek KPK
-
Imbas Ramal Prabowo Rombak Kabinet, Rocky Gerung Curhat Banjir Protes Publik: Reshuffle Terburuk!
-
Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
-
KPK Kejar Jejak Uang Korupsi Haji, Giliran Bendahara Asosiasi Travel Diperiksa
-
Viral Brutal! Anak Polisi Hajar Wakil Kepsek di Ruang BK SMA Sinjai, Ayah Hanya Menonton?
-
Riwayat Pendidikan Gibran di KPU Jadi Sorotan, Masa SMA Ditempuh 5 Tahun