Suara.com - Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI mencecar Menteri Kesehatan Nila F Moeloek terkait kasus meninggalnya bayi Tiara Debora Simanjorang (4 bulan). Buah hati dari Henny Silalahi itu meninggal akibat terlambat ditangani pihak rumah sakit Mitra Keluarga.
Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Gerindra, Robert Rouw mengatakan bahwa kasus seperti yang menimpa Deborah bukan hal pertama terjadi. Tapi sudah ada sejumlah kasus yang serupa namun belum ada tindakan tegas dari Kementerian Kesehatan.
"Tadi apa yang disampaikan oleh Direktur Yankes, itulah bahasa yang selama ini kami terima. Nanti akan dicatat, nanti akan ini, akan itu. Bu tolong ada satu kepastian bu, untuk rakyat," kata Robert dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX dengan Kemenkes, di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017).
Robert meminta supaya Kemenkes mengeluarkan standar operasional prosedur yang berlaku untuk semua rumah sakit, supaya apabila hal yang serupa terjadi lagi maka pihak rumah sakit tidak berlindung di balik SOP yang dibuatnya sendiri.
"Tolong pemerintah membuat satu SOP untuk seluruh rumah sakit yang ada di republik ini. Supaya itu yang berlaku, bahwa setiap warga negara yang sudah hadir di rumah sakit diberikan pelayanan tanpa harus ada embel-embel yang lain," tutur Robert.
Menurut Robert, kematian Debora adalah salah satu bukti bahwa pihak rumah sakit tidak mengutamakan nyawa pasien lebih dulu, melainkan mengutamakan uang.
"Kalau bayi ini meninggalnya di luar, masih di jalan, kami terima. Tapi ini kan sudah tiba difasilitas kesehatan. Harusnya dilayani," ujar Robert.
Sementara itu, Anggota Komisi IX dari Partai Nasdem, Irma Suryani menanyakan apakah Kemenkes memiliki data terkait rumah sakit mana saja yang sering kali menolak pasien.
"Kenapa saya minta datanya? Karena ini merupakan kerja Kemenkes. Dari situ saya lihat apakah Kementerian Kesehatan benar-benar melakukan pekerjaannya atau tidak," ujar Irma.
Baca Juga: Tim Audit akan Ungkap Kasus Kematian Debora di RS Mitra Keluarga
Irma juga meminta supaya semua rumah sakit yang ada di Indonesia agar tidak dijadikan industri sektor kesehatan. Melainkan harus menjadi bagian dari tanggung jawab moral Kemenkes.
"Jadikanlah ini menjadi bagian dari program ibu yang namanya sehat nusantara itu," kata Irma.
Sementara itu, anggota Komisi IX dari Fraksi PKB, Marwan Dasopang menilai bahwa Kemenkes memiliki keraguan untuk menindak tegas RS Mitra Keluarga. Padahal, Deborah jelas-jelas meninggal di tempat yang tidak semestinya, yakni ruang PICU.
"Pertanyaannya kenapa Kemenkes ragu? Mungkinkah undang-undang atau peraturannya tidak jelas? Dari Kemenkes kenapa ragu? Kasih saja sanksi," kata Marwan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra