Suara.com - Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI mencecar Menteri Kesehatan Nila F Moeloek terkait kasus meninggalnya bayi Tiara Debora Simanjorang (4 bulan). Buah hati dari Henny Silalahi itu meninggal akibat terlambat ditangani pihak rumah sakit Mitra Keluarga.
Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Gerindra, Robert Rouw mengatakan bahwa kasus seperti yang menimpa Deborah bukan hal pertama terjadi. Tapi sudah ada sejumlah kasus yang serupa namun belum ada tindakan tegas dari Kementerian Kesehatan.
"Tadi apa yang disampaikan oleh Direktur Yankes, itulah bahasa yang selama ini kami terima. Nanti akan dicatat, nanti akan ini, akan itu. Bu tolong ada satu kepastian bu, untuk rakyat," kata Robert dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX dengan Kemenkes, di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017).
Robert meminta supaya Kemenkes mengeluarkan standar operasional prosedur yang berlaku untuk semua rumah sakit, supaya apabila hal yang serupa terjadi lagi maka pihak rumah sakit tidak berlindung di balik SOP yang dibuatnya sendiri.
"Tolong pemerintah membuat satu SOP untuk seluruh rumah sakit yang ada di republik ini. Supaya itu yang berlaku, bahwa setiap warga negara yang sudah hadir di rumah sakit diberikan pelayanan tanpa harus ada embel-embel yang lain," tutur Robert.
Menurut Robert, kematian Debora adalah salah satu bukti bahwa pihak rumah sakit tidak mengutamakan nyawa pasien lebih dulu, melainkan mengutamakan uang.
"Kalau bayi ini meninggalnya di luar, masih di jalan, kami terima. Tapi ini kan sudah tiba difasilitas kesehatan. Harusnya dilayani," ujar Robert.
Sementara itu, Anggota Komisi IX dari Partai Nasdem, Irma Suryani menanyakan apakah Kemenkes memiliki data terkait rumah sakit mana saja yang sering kali menolak pasien.
"Kenapa saya minta datanya? Karena ini merupakan kerja Kemenkes. Dari situ saya lihat apakah Kementerian Kesehatan benar-benar melakukan pekerjaannya atau tidak," ujar Irma.
Baca Juga: Tim Audit akan Ungkap Kasus Kematian Debora di RS Mitra Keluarga
Irma juga meminta supaya semua rumah sakit yang ada di Indonesia agar tidak dijadikan industri sektor kesehatan. Melainkan harus menjadi bagian dari tanggung jawab moral Kemenkes.
"Jadikanlah ini menjadi bagian dari program ibu yang namanya sehat nusantara itu," kata Irma.
Sementara itu, anggota Komisi IX dari Fraksi PKB, Marwan Dasopang menilai bahwa Kemenkes memiliki keraguan untuk menindak tegas RS Mitra Keluarga. Padahal, Deborah jelas-jelas meninggal di tempat yang tidak semestinya, yakni ruang PICU.
"Pertanyaannya kenapa Kemenkes ragu? Mungkinkah undang-undang atau peraturannya tidak jelas? Dari Kemenkes kenapa ragu? Kasih saja sanksi," kata Marwan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga