Suara.com - Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI mencecar Menteri Kesehatan Nila F Moeloek terkait kasus meninggalnya bayi Tiara Debora Simanjorang (4 bulan). Buah hati dari Henny Silalahi itu meninggal akibat terlambat ditangani pihak rumah sakit Mitra Keluarga.
Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Gerindra, Robert Rouw mengatakan bahwa kasus seperti yang menimpa Deborah bukan hal pertama terjadi. Tapi sudah ada sejumlah kasus yang serupa namun belum ada tindakan tegas dari Kementerian Kesehatan.
"Tadi apa yang disampaikan oleh Direktur Yankes, itulah bahasa yang selama ini kami terima. Nanti akan dicatat, nanti akan ini, akan itu. Bu tolong ada satu kepastian bu, untuk rakyat," kata Robert dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX dengan Kemenkes, di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017).
Robert meminta supaya Kemenkes mengeluarkan standar operasional prosedur yang berlaku untuk semua rumah sakit, supaya apabila hal yang serupa terjadi lagi maka pihak rumah sakit tidak berlindung di balik SOP yang dibuatnya sendiri.
"Tolong pemerintah membuat satu SOP untuk seluruh rumah sakit yang ada di republik ini. Supaya itu yang berlaku, bahwa setiap warga negara yang sudah hadir di rumah sakit diberikan pelayanan tanpa harus ada embel-embel yang lain," tutur Robert.
Menurut Robert, kematian Debora adalah salah satu bukti bahwa pihak rumah sakit tidak mengutamakan nyawa pasien lebih dulu, melainkan mengutamakan uang.
"Kalau bayi ini meninggalnya di luar, masih di jalan, kami terima. Tapi ini kan sudah tiba difasilitas kesehatan. Harusnya dilayani," ujar Robert.
Sementara itu, Anggota Komisi IX dari Partai Nasdem, Irma Suryani menanyakan apakah Kemenkes memiliki data terkait rumah sakit mana saja yang sering kali menolak pasien.
"Kenapa saya minta datanya? Karena ini merupakan kerja Kemenkes. Dari situ saya lihat apakah Kementerian Kesehatan benar-benar melakukan pekerjaannya atau tidak," ujar Irma.
Baca Juga: Tim Audit akan Ungkap Kasus Kematian Debora di RS Mitra Keluarga
Irma juga meminta supaya semua rumah sakit yang ada di Indonesia agar tidak dijadikan industri sektor kesehatan. Melainkan harus menjadi bagian dari tanggung jawab moral Kemenkes.
"Jadikanlah ini menjadi bagian dari program ibu yang namanya sehat nusantara itu," kata Irma.
Sementara itu, anggota Komisi IX dari Fraksi PKB, Marwan Dasopang menilai bahwa Kemenkes memiliki keraguan untuk menindak tegas RS Mitra Keluarga. Padahal, Deborah jelas-jelas meninggal di tempat yang tidak semestinya, yakni ruang PICU.
"Pertanyaannya kenapa Kemenkes ragu? Mungkinkah undang-undang atau peraturannya tidak jelas? Dari Kemenkes kenapa ragu? Kasih saja sanksi," kata Marwan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- Prabowo Singgung Nuklir Iran, Badan Atom Internasional Ungkap Faktanya
Pilihan
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
Terkini
-
Bahlil Ubah Kuota RKAB Minerba 2026, Perusahaan Setor Royalti Terbesar Diprioritaskan
-
Remember Fest x Cube Concert Siap Gebrak Jakarta dengan Nostalgia dan Inovasi
-
Hoaks atau Fakta? Polisi Klarifikasi Isu Pagar Tinggi di Mal-Mal Solo
-
Apakah Pakai Tinted Sunscreen Aman untuk Kulit Berjerawat? Simak Jawabannya di Sini!
-
Kaki Hilang dan Tangan Terikat, Jasad Mutilasi di Depok Ditemukan Saat Warga Bakar Karung
-
Geger di Garut! Dendam Lama Berujung Pembacokan, Pria Serang Kerabat Pakai Golok
-
KPK Geledah Kantor Imigrasi Jaksel, Usut Kasus Gratifikasi Eks Wamen Silmy Karim
-
MBG Telan Korban, BGN Naikkan Status Kasus dan Sanksi Tegas Pelaku
-
Pemerintah Lebih Untung Jika Jalankan Putusan MK Soal MBG di 2027, Pakar UGM Jelaskan Alasannya
-
Lolos Final Piala Presiden 2026, Igor Tolic Justru Ungkap Alarm Bahaya untuk Persib Bandung