Suara.com - Ketua Komisi IX dari Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf meminta pemerintah dan kepolisian menelusuri pengedar pil Paracetamol Cafein Carisoprodol (PCC) atau ”Pil Zombie” yang sudah memakan korban di Kendari, Sulawesi Tenggara.
"Karena yang namanya pil-pil seperti itu perlu resep. Sebagian itu sudah ditarik di peredaran, tapi kok masih beredar. Artinya ada oknum atau mungkin juga pedagang-pedagang yang secara ilegal menjual," kata Dede kepada Suara.com, Jumat (15/9/2017).
Dede juga meyakini adanya oknum yang ahli dalam proses peracikan bahan kimia sehingga menghasilkan obat tersebut.
Sebab,kata dia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah menarik Pil PCC dari peredaran pada tahun 2013.
Dede mencurigai ada oknum yang secara sengaja memproduksi ulang pil tersebut sejak ditarik Badan POM peredaran.
"Jangan-jangan, ketika produk itu ditarik dari peredaran, mereka masih ada yang ’bermain-main’ melihat bahwa ini bisa diproduksi secara rumahan. Jadi bukan pabrik lagi," tutur Dede.
Sebab itu, Dede meminta agar Badan POM melakukan pengecekan pada kandungan PCC yang beredar di Kendari.
Ia juga meminta kepada Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional menelusuri peredaran PCC, karena disinyalir ada kaitannya dengan narkoba.
"Badan POM kami minta untuk melakukan pendampingan untuk mengecek benar nggak bahannya. Jangan-jangan bahannya dicampur juga kan. Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan seharusnya juga melakukan fungsi pengawasan dari mana itu beredarnya," ujar Dede.
Baca Juga: Inikah Bukti kalau Emak-emak Anti-Tilang?
Berita Terkait
-
PCC yang Dijuluki "Pil Zombie" Mulanya untuk Pereda Nyeri
-
'Pil Zombie' yang Tewaskan Pelajar di Kendari Sering Dipakai PSK
-
Geger "Pil Zombie", BPOM Diminta Intensif Awasi Peredaran Obat
-
"Pil Zombie" Ternyata Tak Miliki Izin Edar BPOM Sejak 2013
-
Heboh "Pil Zombie" Bikin Pemakainya Hampir Gila, Ini Kata Menkes
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO