Amnesty International: Pemerintah Myanmar Tak Konsisten

Deputi Direktur Amnesty International Kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik Yosef Roy Benedict menilai sikap pemerintah Myanmar tidak konsisten terhadap persoalan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine State.

"Kami lihat langkah-langkah yang mereka lakukan ini tidak cukup sampai sekarang. Mereka pada awalnya menolak apa yang terjadi di daerah Rakhine, tapi sekarang apa yang mereka bilang, ini adalah orang-orang Rohingya yang bakar rumah-rumah mereka sendiri," kata Yosef di kantor Amnesty International Indonesia, Jalan Probolinggo, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2017).

Yosef menekankan Amnesty International sudah memiliki bukti yang berada di belakang masalah etnis Rohingya adalah militer Myanmar, selain kelompok kepentingan yang lain.

"Ini sudah jelas dibuktikan, jadi mereka harus memerintahkan kepada militer harus menghentikan kekerasan dengan secepatnya dan memastikan ada bantuan kepada komunitas-komunitas Rohingya yang ada di dalam Rakhine, yang belum bisa keluar," kata Yosef.

Yosef mengatakan kekerasan terhadap etnis Rohingya sudah berlangsung sejak bertahun-tahun yang lalu, tetapi tidak diselesaikan pemerintah Myanmar.

"Di belakang isu ini adalah sistem persekusi dan diskriminasi terhadap Rohingya yang sudah berlangsung bertahun-tahun di sana. Dan kalau sampai isu ini tidak diselesaikan oleh pemerintah Myanmar, isu ini tidak akan berhenti. Karena ada satu rancangan yang jelas untuk mengusir orang-orang Rohingya dari Myanmar," kata Yosef.

Yosef memuji sikap pemerintah Indonesia yang aktif menggalang dukungan internasional untuk menangani persoalan di negara itu.

"Tapi, tidak ada koordinasi antara negara-negara Asean yang lain untuk melakukan mungkin satu pertemuan yang darurat. Itu sebenarnya sangat penting. Dan harus memastikan suara-suara dari pemerintahan Indonesia bisa didengar di Myanmar," katanya.

"Yang terpenting adalah mereka harus menghormati HAM, itu yang paling penting dan pastikan ada bantuan kemanusiaan. Memastikan akses terhadap tim PBB yang bekerja untuk mencari fakta, sampai sekarang belum mendapatkan akses ke Myanmar," Yosef menambahkan.