Pemprov-Ancol akan Ketemu Bahas Polemik Gratiskan Masuk Pantai

Polemik masuk Pantai Ancol, Jakarta Utara, diwajibkan membayar tiket masuk menjadi pembahasan hangat.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Tinia Budiati akan bertemu PT. Pembangunan Jaya Ancol untuk membicarakan tuntutan yang disampaikan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Jakarta Utara.

"Kita harus bicara dulu dengan pengelola Ancol-nya ya. Karena ini kan juga semua pihak punya kepentingan dalam hal ini dan juga ada aturannya," ujar Tinia di Balai Kota Jakarta, Senin (18/9/2017).

Tinia mengatakan kebijakan tersebut merupakan kewenangan Ancol. Tetapi, Gubernur Djarot Saiful Hidayat bisa mengintervensinya.

"Kan kebijakan itu dari pengelola Ancol-nya ya. Biasanya itu keputusan pembebasan penggratisan itu biasanya keputusan pemimpin tertinggi, gubernur dalam hal ini," kata dia.

Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengusulkan agar pengelola kawasan rekreasi Pantai Ancol menggratiskan tiket masuk bagi warga. Pengenaan tarif, kata Djarot, sebaiknya dikenakan untuk kendaraan saja.

"Yang kena itu harusnya parkir mobil. Kalau masuk ke wahana baru bayar, ini usul saya," katanya, Jumat (15/9/2017).

Dijelaskan Djarot, karena tidak memungut tarif masuk orang, penerapan tarif parkir bisa dikenakan secara progresif berdasarkan lama kunjungan. Dengan begitu, tarif parkir pun bisa diterapkan dengan standar rata-rata tinggi.

Menurut Djarot pengenaan tarif orang baru dikenakan saat pengunjung memanfaatkan wahana seperti Dunia Fantasi, Ocean Dream Samudera dan lainnya. Seperti halnya kawasan Monumen Nasional, pengunjung baru dikenakan retribusi saat memasuki bagian monumen.

Penerapan pola tarif seperti itu menurutnya juga bakal memberi dampak positif bagi Pasar Seni Ancol yang selama ini sepi pengunjung. Selain itu, Djarot juga berharap pembebasan tarif orang dibarengi peningkatan pengawasan dan pembatasan jam operasional.

"Sistem pembayarannya juga dibenahi biar jelas. Makanya kita dorong semua pelayanan pakai cashless," kata dia.