Pengunjung bermain di Pantai Ancol, Jakarta, Kamis (17/8).
Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta PT. Pembangunan Jaya Ancol tak mengenakan tiket untuk warga yang ingin menikmati Pantai Ancol, Jakarta Utara.
"Idealnya masuk di Ancol gratis," ujar Djarot di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (19/9/2017).
Menurut Djarot tiket seharusnya hanya dikenakan untuk warga dan mobil yang masuk ke area wahana.
Djarot meminta Ancol meningkatkan pengawasan Pantai Ancol dan mengatur jam kunjungan jika nanti digratiskan.
"Kalau seperti itu harus ada aturan jam buka Ancol, kecuali yang tinggal di apartemen. Kalau masyarakat umum nggak boleh. Dengan cara seperti itu maka Ancol nggak disalahgunakan pada malam hari," kata dia.
Dalam waktu dekat, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta akan bertemu pengelola Ancol untuk membicarakan tuntutan yang disampaikan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Jakarta Utara.
Djarot berharap masuk Pantai Ancol secara gratis bisa direalisasikan sebelum Asian Games yang akan berlangsung pada Agustus 2018.
"Apalagi nanti Ancol itu yang dekat Mercure itu dijadikan venue untuk Asian Games, jet ski di situ. Dengan cara seperti itu, maka masyarakat Jakarta bisa menikmati tanpa ada diskriminasi," kata dia.
Wakil Ketua DPRD Jakarta Mohamad Taufik mendukung masuk Pantai Ancol tanpa tiket. Taufik yakin Ancol tidak akan rugi dengan membebaskan biaya masuk Pantai Ancol.
"Biar publik dapat menikmati pantai Ancol. Rakyat Jakarta (sekarang) ini nggak dapat menikmati pantai publik secara gratis. Makanya di pulau reklamasi itu 10 persen jadi buat area publik gitu lho," ujar Taufik di gedung DPRD.
Jika Ancol menolak, kata Taufik, DPRD akan meminta pengelola untuk membuka keuangan Ancol.
"Kalau Ancol mau beralasan mari kita buka-bukaan, hitung-hitungan berapa persen dari tiket. Kan itu cuma masuknya doang yang diminta gratis. Masuk wahana tidak," kata Taufik.
Jika opsi gratis tak dapat diberikan kepada semua pengunjung, Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta menawarkan solusi yaitu gratis hanya untuk warga Jakarta Utara.
"Anies-Sandi kan salah satu program kampanyenya itu. Ya digratiskan saja. Kalau nggak bisa se-Jakarta, khusus di Utara saja," kata Taufik.
"Idealnya masuk di Ancol gratis," ujar Djarot di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (19/9/2017).
Menurut Djarot tiket seharusnya hanya dikenakan untuk warga dan mobil yang masuk ke area wahana.
Djarot meminta Ancol meningkatkan pengawasan Pantai Ancol dan mengatur jam kunjungan jika nanti digratiskan.
"Kalau seperti itu harus ada aturan jam buka Ancol, kecuali yang tinggal di apartemen. Kalau masyarakat umum nggak boleh. Dengan cara seperti itu maka Ancol nggak disalahgunakan pada malam hari," kata dia.
Dalam waktu dekat, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta akan bertemu pengelola Ancol untuk membicarakan tuntutan yang disampaikan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Jakarta Utara.
Djarot berharap masuk Pantai Ancol secara gratis bisa direalisasikan sebelum Asian Games yang akan berlangsung pada Agustus 2018.
"Apalagi nanti Ancol itu yang dekat Mercure itu dijadikan venue untuk Asian Games, jet ski di situ. Dengan cara seperti itu, maka masyarakat Jakarta bisa menikmati tanpa ada diskriminasi," kata dia.
Wakil Ketua DPRD Jakarta Mohamad Taufik mendukung masuk Pantai Ancol tanpa tiket. Taufik yakin Ancol tidak akan rugi dengan membebaskan biaya masuk Pantai Ancol.
"Biar publik dapat menikmati pantai Ancol. Rakyat Jakarta (sekarang) ini nggak dapat menikmati pantai publik secara gratis. Makanya di pulau reklamasi itu 10 persen jadi buat area publik gitu lho," ujar Taufik di gedung DPRD.
Jika Ancol menolak, kata Taufik, DPRD akan meminta pengelola untuk membuka keuangan Ancol.
"Kalau Ancol mau beralasan mari kita buka-bukaan, hitung-hitungan berapa persen dari tiket. Kan itu cuma masuknya doang yang diminta gratis. Masuk wahana tidak," kata Taufik.
Jika opsi gratis tak dapat diberikan kepada semua pengunjung, Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta menawarkan solusi yaitu gratis hanya untuk warga Jakarta Utara.
"Anies-Sandi kan salah satu program kampanyenya itu. Ya digratiskan saja. Kalau nggak bisa se-Jakarta, khusus di Utara saja," kata Taufik.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Libur Waisak, Pantai Lagoon Ancol Diserbu Pengunjung
-
Libur Cuti Bersama Idul Adha, 22.000 Pengunjung Padati Pantai Ancol
-
Hari Terakhir Liburan, Pantai Ancol Diserbu Wisatawan
-
Libur Nataru, Pantai Ancol Diserbu Wisatawan
-
Jadi Destinasi Favorit Saat Libur Natal, 90 Ribu Orang Kunjungi Pantai Ancol Dalam 1 Hari!
Terpopuler
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- 9 HP Gaming Terjangkau Rekomendasi David GadgetIn Buat Lebaran 2026, Performa Kencang!
- Apa Jawaban Minal Aidin Wal Faizin? Simak Arti dan Cara Membalasnya
- 7 HP Paling Murah yang Bisa Kamu Beli saat Idulfitri 2026
Pilihan
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
Terkini
-
Pelaku Pembunuhan Wanita di Cipayung Tertangkap, Ternyata Mantan Suami Siri Asal Irak
-
Hawaii Diterjang Banjir Terparah Sepanjang 20 Tahun, 5000 Warga Mengungsi
-
Gaspol Reformasi Pendidikan, Prabowo Targetkan Renovasi 300 Ribu Sekolah
-
Prabowo: Lebih Baik Uang untuk Makan Rakyat daripada Dikorupsi
-
Strategi Prabowo Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Dari Dapur MBG hingga Perumahan Rakyat
-
Pertahanan Israel Jebol? Rudal Iran Lolos, Potret Kota Dimona dan Arad Porak-poranda
-
Karakteristik Berbeda dengan Nataru, Malioboro Mulai Dipadati Ribuan Wisatawan Mudik
-
Prabowo Tegas ke AS: Investasi Boleh, Tapi Harus Ikut Aturan Indonesia
-
Prabowo Soal Tarif Resiprokal AS: Kepentingan Nasional Tak Bisa Ditawar-tawar
-
Presiden Prabowo Tegas! Jenderal Pun Bisa Disikat Jika Tak Sejalan Reformasi TNI-Polri