Anggota MPR RI Wiryanti Sukamdani menyarankan agar isu mengenai komunisme jangan menjadi pemicu dan sumber perpecahan baru di Tanah Air.
Wiryanti Sukamdani di Jakarta, Kamis (21/9/2017), mengatakan pentingnya setiap elemen bangsa untuk melawan setiap ancaman perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) termasuk mengenai komunisme.
"Jangan mudah terpancing oleh berbagai isu dan hasutan yang tidak beranggung jawab," kata Wiryanti yang mewakili Fraksi PDI Perjuangan itu.
Ia mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir, marak berbagai isu serta kegiatan yang mengatasnamakan dan membawa simbol-simbol komunis.
Oleh karena itu, Wiryanti menekankan agar hal itu jangan dijadikan sebagai alat untuk perpecahan dan disintegrasi bangsa.
Menurut dia, seluruh elemen masyarakat harus kembali kepada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan NKRI yang merupakan empat pilar kebangsaan.
Ia berpendapat, Indonesia memiliki beragam ancaman perpecahan karena merupakan bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras.
"Jadi kita harus turut serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menjunjung tinggi kebhinekaan," katanya.
Ia menekankan bahwa selama ini prinsip-prinsip kebhinekaan dan Pancasila terbukti telah mampu mempertahankan dan menjaga NKRI.
Baca Juga: Komunisme Sudah Bangkrut, Apa yang Perlu Ditakuti
"Kami berharap seluruh elemen masyarakat semakin mengerti pentingnya toleransi, kebhinekaan, dan nasionalisme di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk melawan berbagai isu termasuk komunisme dan radikalisme," katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Bobol BPJS Rp21,7 Miliar Pakai Klaim Fiktif, Kejati DKI Tangkap Tersangka berinisial RAS
-
Mengapa Penanganan Banjir Sumatra Lambat? Menelisik Efek Pemotongan Anggaran
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo