DPR: Pembelian Lima Ribu Senjata Harus Diklarifikasi

Suara.com - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon mengatakan Panglima TNI Jenderal harus mengklarifikasi pernyataan Gatot tentang rencana pembelian lima ribu pucuk senjata oleh institusi di luar institusi TNI dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Gatot tidak mau menyebutkan nama institusi yang membeli senjata.

"Mungkin ini yang perlu diklarifikasi," kata Fadli di DPR, Jakarta, Senin (25/9/2017).

Jika benar ada pembelian senjata secara ilegal, Fadli Zon meyakini bukan dilakukan institusi Badan Intelijen Negara dan Polri.

"Saya yakin kok, itu juga bukan institusi yang beredar ya, apakah BIN atau Polri dan sebagainya," tuturnya.

Fadli mengatakan setiap pengadaan senjata yang dilakukan institusi negara sudah jelas aturannya, mulai dari siapa yang memiliki kewenangan dan jenisnya apa saja serta apakah sesuai kebutuhan atau tidak.

"Aturan itu menetapkan siapa yang berhak untuk membeli senjata dan siapa yang tidak berhak membeli senjata," kata dia.

Dua hari setelah Gatot membuat pernyataan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, mengadakan konferensi pers untuk mengklarifikasi. Wiranto menekankan sebenarnya ada komunikasi yang belum tuntas antara TNI, Badan Intelijen Negara, dan Polri. "Setelah dikonfirmasikan kepada panglima TNI, kepala Kepolisian Indonesia, kepala BIN, dan instansi terkait, terdapat pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan PT Pindad oleh BIN untuk keperluan pendidikan intelijen," kata Wiranto. Wiranto menekankan 500 senjata itu juga bukan senjata standar militer.

Fadli mengatakan Wiranto juga harus menjelaskan perihal misscommunication sebagaimana yang disampaikan Wiranto agar tak ada spekulasi di kemudian hari.

"Terkait dengan mungkin yang dikatakan pak Wiranto soal miskomunikasi atau mungkin memang ada, kalau memang tetap ada saya kira itu perlu didudukan," kata dia. "Jangan sampai ada spekulasi macam-macam, mungkin ada pihak yang mempersenjatai diri, mungkin angkatan apa tuh kalau dulu, angkatan ke lima."‎

Gatot mengklarifikasi

Gatot menegaskan tidak pernah merilis tentang adanya institusi di luar TNI yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal ke Indonesia.

"Saya tidak pernah press release (soal senjata), saya hanya menyampaikan kepada purnawirawan, namun berita itu keluar. Saya tidak akan menanggapi terkait itu (senjata ilegal)," kata Panglima TNI usai menutup Kejurnas Karate Piala Panglima TNI tahun 2017 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, semalam.

Namun demikian, dia mengakui bahwa beredarnya video dan rekaman soal itu di dunia maya adalah memang pernyataannya.

"Seribu persen itu benar kata-kata saya. Tapi saya tidak pernah press release, sehingga saya tidak perlu menanggapi hal itu," katanya.

Terkait kebenaran informasi bahwa ada institusi di luar TNI yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal ke Indonesia, Panglima TNI kembali enggan menanggapi soal itu.

Menanggapi pernyataan Menko Polhukam Wiranto bahwa ada masalah komunikasi antara TNI, BIN dan Polri, kata Gatot, bisa ditanyakan langsung kepada Wiranto soal itu.

Ia kembali mengakui bahwa rekaman yang beredar itu benar-benar omongannya, namun dirinya tidak punya kompetensi untuk menanggapi hal itu lantaran dirinya tidak pernah melakukan press release.

"Itu benar omongan saya, 1000 persen, tapi tentang kebenaran isi konten rekaman itu saya tak mau berkomentar," katanya.