Suara.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin tidak mendukung rencana demonstrasi pada Jumat (29/9/2017). Menurut Ma'ruf PKI sudah tidak ada di negeri ini.
Tetapi, Presidium Alumni 212 tetap akan unjuk rasa di depan gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Isu yang mereka usung, selain menolak PKI adalah menolak Peraturan Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2017.
Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Maarif dalam jumpa pers di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta, Rabu (27/9/2017), mengatakan perrpu tersebut berpotensi melahirkan kekuasaan yang otoriter
"Jika Perppu ini dipaksakan menjadi undang-undang dikhawatirkan berpotensi menjadi alat pembungkaman ormas Islam yang berbeda pandangan dengan pemerintah tanpa melalui jalur pengadilan," tutur dia.
Slamet kemudian menyebut indikasi kebangkitan PKI, di antaranya banyak seminar yang mengangkat isu PKI.
"Parlemen pun nyata mulai menampakan dirinya, pro PKI dengan menulis buku Aku Bangga jadi Anggota PKI, dan Anak PKI Masuk Parlemen. Serta banyaknya pihak yang keberatan dan sewot ketika ada usulan pemutaran film G30S/PKI," kata Slamet.
Slamet memprediksi massa yang akan ikut turun ke jalan sebanyak lima ribu orang.
Tag
Berita Terkait
-
Simbol Palu Arit PKI Ditemukan di Kampus Unmul, Pihak Rektorat: Itu Peraga Pembelajaran
-
Logo PKI dan Bir Mahal Jadi Barang Bukti Demo Polres Samarinda, Panen Cibiran publik
-
Penyintas Tragedi 1965 : Puluhan Tahun Dibungkam, Tak Berani Ungkap Identitas ke Publik
-
Kehadiran Habib Rizieq Berujung Bentrokan di Pemalang, FPI Tuding 'Neo PKI' Jadi Biang Kerok!
-
Masih Keturunan PKI, Ananta Rispo Ungkap Kisah G30S Versi Keluarganya
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu