Suara.com - Rapat pleno DPP Parta Golkar terkait jawaban Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto diundur menjadi, Jumat (29/9/2017) besok. Sedianya, rapat itu digelar hari ini, Kamis (28/9/2017).
Rapat tersebut merupakan lanjutan dari rapat serupa awal pekan ini yang meminta Novanto segera menunjuk pelaksana tugas ketua umum.
Permintaan itu menyusul kesehatan Novanto yang saat ini masih terbaring sakit di Rumah Sakit Premier, Jatinegara, Jakarta Timur.
"Ya diundur," kata Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid, memastikan rapat pleno diundur saat dihubungi.
Mantan ketua umum PSSI ini mengaku tidak tahu alasan pemunduran jadwal rapat pleno. Pasalnya, Nurdin mengklaim, belum bertemu Novanto dan rencananya baru hari ini menjenguk lelaki yang juga menjabat ketua DPR itu.
"Iya rencananya hari ini," ujar Nurdin.
Surat permintaan pemnnduran rapat pleno DPP Partai Golkar beredar di kalangan wartawan. Dalam surat itu dijelaskan, selain karena alasan sakit, Novanto juga masih menjalani proses hukum praperadilannya.
Praperadilan ini terkait penetapan Novanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KTP) terkait skandal dugaan korupsi e-KTP.
"Demikian disampaikan mohon maklum dan atas perhatian kerja samanya diucapkan terima kasih," demikian pernyataan dalam surat dinas memo yang ditandatangani Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.
Baca Juga: Jangan Berlebihan Tanggapi Isu dari Jenderal Gatot
Surat memo dinas tersebut bertanggal 27 September 2017 yang berasal dari sekjen DPP Partai Golkar dan berperihal hasil pertemuan sekjen dan ketua umum.
Dalam surat tersebut dijelaskan usai rapat pleno, pada Senin (25/7/2017), keesokan harinya, Idrus menemui Novanto.
Pertemuan ini untuk menyampaikan hasil Tim Kajian Elektabilitas terkait rekomendasi permintaan agar Novanto menunjuk pelaksana tugas. Dan, lewat surat ini, jawaban Novanto dikirimkan ke DPP Partai Golkar.
Berikut surat memo dinas DPP Partai Golkar yang beredar di kalangan wartawan:
Berita Terkait
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Gubernurnya Tertangkap KPK, Riau Masuk Provinsi Terkorup di Indonesia
-
KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
-
Gubernur Riau Terjaring OTT, Begini Reaksi Ketua DPR Puan Maharani
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting