Suara.com - Dewan Sekretaris Nasional Setara Institute Benny Susetyo mengatakan publik tidak perlu menanggapi pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tentang rencana pembelian lima ribu senjata dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo secara berlebihan.
"Sebenarnya kita nggak usahlah merespon berlebihan. Kan itu sudah cukup. Kita harus mulai memikirkan tantangan Indonesia secara global," kata Benny kepada Suara.com, Kamis (28/9/2017).
Rohaniawan Katolik menambahkan sekarang ini sudah memasuki zaman komodifikasi, dimana setiap bangsa dituntut untuk lebih kreatif, cepat tanggap, dan efisien.
Jika bangsa ini masih terus menerus berkutat pada hal-hal yang justru melemahkan kekuatan, Indonesia akan ketinggalan jauh dari negara-negara lain.
"Jadi sebenarnya jangan terlalu diresponlah. Kalau kita meresponnya dan terus membesarkannya, nanti akan muncul pahlawan kesiangan," ujar Benny.
Menurut Benny yang semestinya menjadi perhatian saat ini adalah maraknya perilaku korupsi di kalangan pejabat. Masalah tersebut harus menjadi fokus bersama karena budaya korupsi akan menular kepada anak cucu apabila tidak diatasi dari sekarang.
"Jadi ini persoalan kita, peradaban bangsa ini akan hancur kalau terus-menerus korupsi menggerogoti jiwa bangsa ini," tutur Benny.
Benny mengatakan korupsi merupakan penyebab dari ketimpangan sosial dan tumbuhnya radikalisme. Itu sebabnya, jika bangsa ini ingin sejahtera, korupsi harus diperangi.
"Maka lebih baik energi kita fokus untuk bagaimana menata mentalitas bangsa ini. Supaya mentalnya tidak menerabas," kata Benny.
Sudah clear
Juru bicara Presiden Joko Widodo, Johan Budi SP, mengatakan polemik penyataan Panglima TNI sudah selesai dan tak perlu diperpanjang lagi.
"Sudah clear dengan penjelasan Pak Wiranto (menkopolhukam). Presiden juga sudah mendapatkan penjelasan, laporan, jadi tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi," kata Johan Budi.
Usai kunjungan dari daerah, Presiden Jokowi sudah mendapatkan penjelasan secara langsung dari Panglima TNI di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (26/9/2017).
Dalam pertemuan di bandara, Johan ikut mendengarkan penjelasan Panglima TNI.
"Sudah dilaporkan Pak Gatot kemarin di Halim, Presiden juga sudah mendapat laporan secara lengkap," ujar dia.
Mengenai Gatot menghadap Jokowi di Istana pada Rabu (27/0/2017), sore, menurut Johan tidak terkait dengan polemik pembelian senjata. Gatot datang untuk melaporkan persiapan HUT TNI yang akan diselenggarakan pada Oktober.
"Benar Panglima TNI menghadap Presiden, dalam pertemuan itu yang disampaikan adalah persiapan HUT TNI pada 5 Oktober nanti. Termasuk meminta Presiden menonton pertunjukan wayang menyambut HUT TNI," kata dia.
Berita Terkait
-
Gatot Nurmantyo dan Eks Panglima TNI Bahas Izin Lintas Udara, Menhan Sjafrie: Kepentingan Nasional
-
Panglima TNI, Gatot Nurmantyo hingga Agum Gumelar Kumpul di Kantor Menhan Sjafrie, Ada Agenda Apa?
-
Bukan Sekadar Isu! Said Didu Bongkar Alasan JK Khawatir Indonesia Chaos Juli-Agustus Mendatang
-
Sekjen KAKI: Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Harus Nasehati Gatot Nurmantyo Dkk
-
Pengamat: Dasco Temani Prabowo saat Umumkan Kabinet Jadi Simbol Partisipasi Rakyat
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
Terkini
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta
-
Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan
-
Gibran Kecam Keras Pelecehan 50 Santriwati di Pati: Tidak Bisa Ditoleransi!
-
Pengakuan Serka MN Buang Kacab Bank, Diseret 2 Meter Lalu Ditinggal Telungkup
-
PAN dan Demokrat Buka Suara soal Dana Parpol: Sudah Diaudit BPK, Tepis Isu Mahar