Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya diundur dari hari Kamis (28/9/2017) menjadi Jumat (29/9/2017). Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan perubahan agenda rapat tidak ada kaitan dengan sidang praperadilan yang diajukan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.
"Tidak, tidak, tidak ada hubungannya, rapat jalan terus," ujar Nurdin di Hotel Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (28/9/2017).
Perubahan agenda rapat pleno terjadi karena Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham memiliki pertimbangan lain.
"Hanya karena sekjen punya pertimbangan untuk ditunda besok (Jumat). itu saja," kata dia.
Rapat pleno besok merupakan lanjutan dari rapat sebelumnya yang berisi permintaan Novanto segera menunjuk pelaksana tugas ketua umum.
Novanto, kata Nurdin, juga telah mengetahui pengunduran waktu rapat pleno.
"Sudah (tahu diundur). Iya saya belum belum ketemu. Jadi nanti kalau rapat pleno kemudian hanya sekjen yang melapor sendiri, sementara yang ditugaskan kan ketua harian dan sekjen," kata Nurdin.
Mengenai siapa calon pelaksana tugas ketua umum Partai Golkar yang akan menggantikan Novanto, Nurdin mengatakan belum ditentukan. Namun berdasarkan hierarki organisasi, ketua harian yang bakal ditunjuk.
"Belum ada. Kalau sesuai hierarki organisasi ya ketua harian, tapi saya tidak ambisi karena mau konsentrasi di Makassar, jadi nanti kita lihat," tutur Nurdin.
"Harusnya yang nunjuk ketua umum. makanya hasil kajian itu memberi kewenangan kepada ketua umum, tapi kalau ketua umum tidak menggunakan haknya, kemudian DPP sudah memandang perlu ada pelaksana tugas, DPP juga bisa mengambil keputusan," Nurdin menambahkan.
Surat permintaan pengunduran rapat pleno DPP Partai Golkar beredar di kalangan wartawan. Dalam surat dijelaskan, selain karena alasan sakit, Novanto juga masih menjalani proses praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Praperadilan diajukan karena Novanto tidak terima ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait skandal dugaan korupsi e-KTP.
"Tidak, tidak, tidak ada hubungannya, rapat jalan terus," ujar Nurdin di Hotel Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (28/9/2017).
Perubahan agenda rapat pleno terjadi karena Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham memiliki pertimbangan lain.
"Hanya karena sekjen punya pertimbangan untuk ditunda besok (Jumat). itu saja," kata dia.
Rapat pleno besok merupakan lanjutan dari rapat sebelumnya yang berisi permintaan Novanto segera menunjuk pelaksana tugas ketua umum.
Novanto, kata Nurdin, juga telah mengetahui pengunduran waktu rapat pleno.
"Sudah (tahu diundur). Iya saya belum belum ketemu. Jadi nanti kalau rapat pleno kemudian hanya sekjen yang melapor sendiri, sementara yang ditugaskan kan ketua harian dan sekjen," kata Nurdin.
Mengenai siapa calon pelaksana tugas ketua umum Partai Golkar yang akan menggantikan Novanto, Nurdin mengatakan belum ditentukan. Namun berdasarkan hierarki organisasi, ketua harian yang bakal ditunjuk.
"Belum ada. Kalau sesuai hierarki organisasi ya ketua harian, tapi saya tidak ambisi karena mau konsentrasi di Makassar, jadi nanti kita lihat," tutur Nurdin.
"Harusnya yang nunjuk ketua umum. makanya hasil kajian itu memberi kewenangan kepada ketua umum, tapi kalau ketua umum tidak menggunakan haknya, kemudian DPP sudah memandang perlu ada pelaksana tugas, DPP juga bisa mengambil keputusan," Nurdin menambahkan.
Surat permintaan pengunduran rapat pleno DPP Partai Golkar beredar di kalangan wartawan. Dalam surat dijelaskan, selain karena alasan sakit, Novanto juga masih menjalani proses praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Praperadilan diajukan karena Novanto tidak terima ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait skandal dugaan korupsi e-KTP.
Komentar
Berita Terkait
-
Sindir PDIP, Misbakhun Golkar: Kritik yang Disampaikan Semestinya Lebih Matang
-
Golkar Hormati Sikap Politik PDIP sebagai Penyeimbang: Biar Rakyat yang Menilai
-
Jawab Isu Penggulingan Prabowo, Golkar: Raison dEtre Gejolak Politik Masih Bisa Dicegah!
-
Banyak Masyarakat Masih Mampu Berkurban, Golkar Sebut Ekonomi Indonesia Masih Oke
-
Bahlil Sumbang Hewan Kurban ke Seluruh DPD Golkar, Totalnya Lebih dari 40 Ekor
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
Terkini
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!
-
Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan
-
Sasar 5 Provinsi, Program Lanskap Berkelanjutan Targetkan Konservasi Jutaan Hektare Kawasan
-
Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?
-
Hotel Sultan Bakal Dirobohkan! Prabowo Ingin Bangun Ikon Baru Berstandar Internasional
-
OPSI Desak Pemerintah Awasi Karir Hub, Cegah Perusahaan Manipulasi Loker Demi KPI HRD
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Usut Aliran Uang Pemerasan! KPK Perpanjang Penahanan Silmy Karim 40 Hari
-
Kemensos Kawal Sekolah Rakyat Bener Meriah, Bantuan Jadup Rp3,07 Miliar Segera Disalurkan