Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya diundur dari hari Kamis (28/9/2017) menjadi Jumat (29/9/2017). Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan perubahan agenda rapat tidak ada kaitan dengan sidang praperadilan yang diajukan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.
"Tidak, tidak, tidak ada hubungannya, rapat jalan terus," ujar Nurdin di Hotel Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (28/9/2017).
Perubahan agenda rapat pleno terjadi karena Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham memiliki pertimbangan lain.
"Hanya karena sekjen punya pertimbangan untuk ditunda besok (Jumat). itu saja," kata dia.
Rapat pleno besok merupakan lanjutan dari rapat sebelumnya yang berisi permintaan Novanto segera menunjuk pelaksana tugas ketua umum.
Novanto, kata Nurdin, juga telah mengetahui pengunduran waktu rapat pleno.
"Sudah (tahu diundur). Iya saya belum belum ketemu. Jadi nanti kalau rapat pleno kemudian hanya sekjen yang melapor sendiri, sementara yang ditugaskan kan ketua harian dan sekjen," kata Nurdin.
Mengenai siapa calon pelaksana tugas ketua umum Partai Golkar yang akan menggantikan Novanto, Nurdin mengatakan belum ditentukan. Namun berdasarkan hierarki organisasi, ketua harian yang bakal ditunjuk.
"Belum ada. Kalau sesuai hierarki organisasi ya ketua harian, tapi saya tidak ambisi karena mau konsentrasi di Makassar, jadi nanti kita lihat," tutur Nurdin.
"Harusnya yang nunjuk ketua umum. makanya hasil kajian itu memberi kewenangan kepada ketua umum, tapi kalau ketua umum tidak menggunakan haknya, kemudian DPP sudah memandang perlu ada pelaksana tugas, DPP juga bisa mengambil keputusan," Nurdin menambahkan.
Surat permintaan pengunduran rapat pleno DPP Partai Golkar beredar di kalangan wartawan. Dalam surat dijelaskan, selain karena alasan sakit, Novanto juga masih menjalani proses praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Praperadilan diajukan karena Novanto tidak terima ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait skandal dugaan korupsi e-KTP.
"Tidak, tidak, tidak ada hubungannya, rapat jalan terus," ujar Nurdin di Hotel Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (28/9/2017).
Perubahan agenda rapat pleno terjadi karena Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham memiliki pertimbangan lain.
"Hanya karena sekjen punya pertimbangan untuk ditunda besok (Jumat). itu saja," kata dia.
Rapat pleno besok merupakan lanjutan dari rapat sebelumnya yang berisi permintaan Novanto segera menunjuk pelaksana tugas ketua umum.
Novanto, kata Nurdin, juga telah mengetahui pengunduran waktu rapat pleno.
"Sudah (tahu diundur). Iya saya belum belum ketemu. Jadi nanti kalau rapat pleno kemudian hanya sekjen yang melapor sendiri, sementara yang ditugaskan kan ketua harian dan sekjen," kata Nurdin.
Mengenai siapa calon pelaksana tugas ketua umum Partai Golkar yang akan menggantikan Novanto, Nurdin mengatakan belum ditentukan. Namun berdasarkan hierarki organisasi, ketua harian yang bakal ditunjuk.
"Belum ada. Kalau sesuai hierarki organisasi ya ketua harian, tapi saya tidak ambisi karena mau konsentrasi di Makassar, jadi nanti kita lihat," tutur Nurdin.
"Harusnya yang nunjuk ketua umum. makanya hasil kajian itu memberi kewenangan kepada ketua umum, tapi kalau ketua umum tidak menggunakan haknya, kemudian DPP sudah memandang perlu ada pelaksana tugas, DPP juga bisa mengambil keputusan," Nurdin menambahkan.
Surat permintaan pengunduran rapat pleno DPP Partai Golkar beredar di kalangan wartawan. Dalam surat dijelaskan, selain karena alasan sakit, Novanto juga masih menjalani proses praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Praperadilan diajukan karena Novanto tidak terima ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait skandal dugaan korupsi e-KTP.
Komentar
Berita Terkait
-
Sinyal Bahaya? Legislator Golkar Soroti Tekanan Struktural di Balik Melebarnya Defisit APBN 2025
-
Ingatkan Pemerintah Jangan Terburu-buru Naikkan Harga BBM, DPR: Harus Jadi Opsi Paling Akhir
-
Hadir di Acara Golkar, Pramono Anung Merasa Di Rumah Sendiri
-
Golkar 'Sentil' Bupati Fadia: Fokus Proses Hukum di KPK, Tak Perlu Alasan Tak Paham Birokrasi
-
Pusaran Korupsi Fadia Arafiq Seret Suami yang Anggota DPR dan Anak, Begini Respons Golkar
Terpopuler
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- 9 HP Gaming Terjangkau Rekomendasi David GadgetIn Buat Lebaran 2026, Performa Kencang!
- Apa Jawaban Minal Aidin Wal Faizin? Simak Arti dan Cara Membalasnya
- 7 HP Paling Murah yang Bisa Kamu Beli saat Idulfitri 2026
Pilihan
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
Terkini
-
Inggris Tak Mampu Tahan Rudal Iran, London Kini Dalam Jangkauan Sejjil
-
Duka di Maybrat: Dua Prajurit TNI AL Gugur Usai Kontak Tembak dengan KKB, Senjata Dirampas
-
Mengenal 2 Konsep Huntap yang Akan Dibangun Satgas PRR untuk Penyintas Bencana Sumatera
-
MAKI Sindir KPK Soal Penahanan Rumah Yaqut Secara Diam-diam: Layak Masuk Rekor MURI
-
Siapa Fuad? Sosok WNA Iran Terduga Pembunuh Cucu Mpok Nori yang Ditangkap di Tol Tangerang-Merak
-
Pelaku Pembunuhan Wanita di Cipayung Tertangkap, Ternyata Mantan Suami Siri Asal Irak
-
Hawaii Diterjang Banjir Terparah Sepanjang 20 Tahun, 5000 Warga Mengungsi
-
Mudik Lebaran Lancar dan Kondusif, Kakorlantas Polri: Terima Kasih untuk Semua Pihak yang Terlibat
-
Gaspol Reformasi Pendidikan, Prabowo Targetkan Renovasi 300 Ribu Sekolah
-
Prabowo: Lebih Baik Uang untuk Makan Rakyat daripada Dikorupsi