Menteri PUPR: TOD Merupakan Solusi Masalah Perumahan dan Macet

Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung pengembangan hunian vertikal yang diintegrasikan dengan konsep transit oriented development (TOD), sebagai salah satu solusi terhadap permasalahan perumahan dan kemacetan di kota  besar. Hal tersebut diungkapkan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dalam sambutannya pada groundbreaking proyek rumah susun sederhana milik (rusunami) TOD di Stasiun Pondok Cina, Depok, Jawa Barat.

Pembangunan TOD Depok secara simbolis diawali dengan penekanan tombol sirine oleh Menteri Basuki, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, Dirjen Infrastruktur Keagrariaan, Muh. Adi Darmawan, dan Dirjen Perkeretaapian, Umiyatun Hayati Triastuti, dan Dirut Perumnas, Bambang Triwibowo.

"Pembangunan TOD Depok merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat agar bisa beralih ke transportasi publik. Saya harap, kita semua mendukung. Masyarakat yang tinggal pada kawasan ini akan sangat beruntung, karena bisa diantar-jemput oleh kereta api," kata Basuki.

Ia juga menjelaskan, pemerintah telah mengusung program "Satu Juta Rumah" untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sejalan dengan konsep TOD. Selain itu, ia menyatakan apresiasinya atas kerja sama antara Perumnas dan PT KAI sebagai BUMN yang hadir dengan menyediakan rumah rakyat.

Pembangunan rusunami dengan konsep TOD di Pondok Cina, Depok merupakan proyek kedua yang terdiri dari empat menara (tower), yang mencakup 3.693 unit, di atas lahan seluas 27.706 m2. Untuk membangun proyek ini, Perumnas menginvestasikan dana sebesar Rp 1,45 triliun.

Hingga akhir 2017, Rini menargetkan akan mulai membangun sembilan TOD, dengan 30 persen jumlah unit akan diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kalau biasanya dalam satu proyek, porsi MBR hanya 25 persen, maka untuk setiap pembangunan yang dilakukan perusahaan BUMN harus minimal 30 persen," jelasnya.

Untuk TOD Depok, 1.020 unit akan diperuntukan bagi MBR, dengan harga Rp 7 juta per m2. Luasan minimalnya pun lebih besar dari semula, yaitu menjadi 32 m2, dari sebelumnya 22 m2.

"Unitnya harus lebih luas, karena kalau MBR biasanya untuk satu keluarga," kata Rini.

Sementara itu, Bambang, menambahkan, proyek TOD Depok dilaksanakan setelah melihat animo masyarakat yang tinggi untuk mendapat hunian yang terintegrasi dengan moda transportasi massal dan mengurangi polusi di Jabodetabek. Selain itu, TOD Depok juga memiliki konektivitas dengan pusat pendidikan dan pusat kegiatan utama di Depok.

Turut hadir dalam acara tersebut, anggota Komisi V DPR RI, Nusyirwan Soedjono, Direktur Jenderal (Dirjen) Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin, Kepala Balitbang PUPR, Danis H. Sumadilaga, Kepala Biro Komunikasi Publik, Endra S. Atmawidjaja.

Konsep TOD mengoptimalkan pemanfaatan transportasi massal berbasis koridor eksklusif yang  meliputi mass rapid transport, monorel, commuter train, bus rapid transit, dengan kawasan permukiman dan pusat kegiatan lainnya, terutama komersial.  

Selain itu, TOD merupakan bentuk inovasi dalam penyediaan rumah vertikal di lokasi strategis, sehingga  dapat  mengintegrasikan  hunian, kantor,  atau  ritel  dengan  berbagai  hal  yang mudah ditempuh  dengan  berjalan  kaki, dan tak  jauh  dari  angkutan  publik  berkualitas. Inovasi  ini juga  mengoptimalkan  peruntukan ruang  terbuka  hijau.

(** Artikel ini merupakan kerja sama Kementerian PUPR dengan Suara.com)