7 Kader Terbelit Korupsi dalam Sebulan, Ini Kata Wasekjen Golkar

Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Dave Laksono, meminta pengurus partai mengevaluasi menyeluruh kader-kader Partai Golkar.

Hal ini menyusul tersangkutnya tujuh kader Partai Golkar dalam pusaran korupsi dalam kurun waktu kurang lebih satu bulan terakhir.

Terakhir, kader partai berlambang pohon beringin tersebut yang tersandung kasus korupsi adalah Aditya Anugrah Moha.

Anggota DPR Komisi XI dari Fraksi Golkar ini terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bersamaan dengan itu, KPK menangkap Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Sudiwardono di sebuah hotel di Jakarta Pusat pada, Jumat (6/10/2017) malam.

KPK langsung menetapkan Aditya dan Sudiwardono sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait putusan banding perkara kasus dugaan korupsi tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa (TPAPD) Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, tahun 2010.

"Ini memang sudah waktunya kita mengevaluasi kader kita bagaimana tindak tanduknya di daerah mereka," kata Dave di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/10/2017).

Secara spesifik, Dave menekankan evaluasi tersebut terhadap kader Partai Golkar yang menjadi kepala daerah dan pimpinan DPRD.

Sebab, menurut Dave, perilaku koruptif seringkali dilakukan dengan memanfaatkan jabatan yang diemban.

Baca Juga: Bayar Rp165 Ribu, 'Tamu' Prostitusi Gay T1 Diberi Fasilitas Ini

"Agar setiap kebijakan atau sikap yang mereka ambil jangan sampai bertabrakan dengan UU yang berlaku. Dan jangan sampai ada main-main anggaran dan aturan yang bertujuan untuk memperkaya diri," ujar Dave.

Di samping itu, putra dari politisi senior Partai Golkar, Agung Laksono, ini mengecam perilaku koruptif kader partai yang telah mencoreng nama baik Partai Golkar.

Dave menjelaskan, sejatinya sudah ada sistem di dalam Partai Golkar yang mengatur terkait perilaku para kadernya. Namun, sistem itu belum dipatuhi sepenuhnya.

Selain itu, ada juga kader yang tidak menyadari bahwa apa yang diperbuat ternyata melanggar aturan.

"Jadi perlu pendidikan lagi supaya aturannya itu lebih dipertegas, lebih jelas. Bisa berbentuk seminar atau Bimtek kalau daerah. Atau short course untuk yang di DPR RI. Supaya benar-benar mengerti, memahami tupoksi kepala daerah. Terutama yang baru menjabat," pungkas Dave.