Suara.com - Pemimpin Catalonia Carles Puigdemont menghadapi tekanan agar membatalkan rencana-rencana mendeklarasikan kawasan itu merdeka dari Spanyol, dimana Jerman dan Prancis menyatakan dukungannya bagi persatuan negara itu.
Pemerintah Madrid, yang berjuang mengatasi krisis politik terbesar di Spanyol sejak usaha kudeta militer pada 1981, menjelaskan pada Senin (9/10/2017) bahwa pihaknya akan segera menanggapi deklarasi sepihak seperti itu.
Sepekan sejak referendum mengenai kemerdekaan yang pemerintah pusat tolak, pemungutan suara tersebut berdampak pada iklim usaha di kawasan terkaya di Spanyol itu. Puigdemont dijadwalkan akan berpidato di parlemen regional pada Selasa siang waktu setempat dan pemerintah Madrid khawatir parlemen akan memberikan suara bagi deklarasi kemerdekaan sepihak.
Para pejabat Catalonia mengatakan orang-orang memberikan suara bulat bagi pemisahan di tempat-tempat pemungutan suara, yang dinyatakan ilegal oleh pemerintah dan ditandai oleh kekerasan oleh polisi terhadap para pendukung kemerdekaan.
Tetapi isu tersebut telah memecah belah bagian timur laut itu sendiri dan juga bangsa Spanyol. Ratusan ribu serikat pekerja turun ke jalan-jalan di Barcelona pada akhir pekan untuk memprotes pemisahan kawasan itu.
Setelah ditopang oleh dukungan tersebut, Wakil Perdana Menteri Soraya Saenz de Santamara mengatakan pada Senin (9/10/2017),"Saya menyerukan orang-orang yang sensitif dalam pemerintahan Catalonia ...jangan melampaui batas karena Anda akan membawa orang-orang bersama Anda. Jika terjadi deklarasi kemerdekaan sepihak akan ada keputusan-keputusan untuk memulihkan hukum dan demokrasi," kata Saenz de Santamara kepada stasiuan radio COPE.
Dukungan juga datang dari kekuatan-kekuatan utama Eropa yakni Jerman dan Prancis. Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan kepada PM Spanyol Mariano Rajoy pada Sabtu mengenai krisis itu, kata juru bicaranya pada Senin. Ia menekankan dukungannya bagi persatuan Spanyol tapi juga mendorong untuk dialog-dialog.
Prancis menyatakan pihaknya tidak akan mengakui Catalonia jika kawasan itu secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan. Dengan melakukan hal itu mengarah kepada keluarnya Catalonia secara otomatis dari Uni Eropa.
"Krisis ini perlu diselesaikan melalui dialog di semua level politik Spanyol," kata Menteri Prancis untuk Urusan Eropa Nathalie Loiseau.
Uni Eropa tidak menunjukkan ketertarikannya terhadap Catalonia yang merdeka, walau Puigdemont telah menyerukan Brussel untuk jadi mediator dalam krisis tersebut. (Antara/Reuters)
Berita Terkait
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
Terkini
-
Iran Tuntut Keadilan Dunia Atas Pembunuhan Pejabat Akibat Serangan Militer Israel
-
Kelola Selat Hormuz, Iran Proyeksikan Pendapatan Hingga Rp258 Triliun
-
Tak Ingin Publik Curiga, TB Hasanuddin 'Wanti-wanti' Sidang Militer Kasus Andrie Yunus Harus Terbuka
-
Kawal Kasus di UI, Menteri Brian Tegaskan Tak Ada Toleransi bagi Pelaku Pelecehan Seksual
-
Kisi-kisi Negosiasi AS - Iran di Pakistan Putaran Kedua
-
Tak Lagi Gratis, Pemprov DKI Bakal Atur Ulang Skema Pajak Kendaraan Listrik
-
Ikan Sapu-Sapu Jakarta Bisa Pupuk Organik, KKP Ingatkan Bahaya Jika Dikonsumsi
-
Wamenkomdigi: Generative AI Bikin Lansia Bingung, Konten Rekayasa Wajib Watermark
-
Pemerintah AS Kaji Ulang Aturan Daur Ulang Plastik, Lingkungan Terancam?
-
Pemerintah Buka 30.000 Posisi Manajer Koperasi Desa! Cek Syarat dan Cara Daftarnya di Sini