- Syahdan Husein membacakan nota pembelaan atas dakwaan penghasutan kerusuhan Agustus 2025 di PN Jakarta Pusat pada 2 Maret 2026.
- Syahdan menyatakan kerusuhan adalah dampak pembatasan partisipasi politik dan mengkritik rezim sebagai negara kekuasaan otoriter.
- Pembelaan menyoroti rekayasa MK, politik dinasti, ekonomi yang memburuk, dan menuntut pembubaran DPR RI.
Suara.com - Syahdan Husein membacakan nota pembelaan atau pledoi atas dakwaan penghasutan dalam kerusuhan besar yang terjadi pada akhir Agustus 2025.
Sang aktivis dituding telah menggerakkan massa melalui siaran pers Gejayan Memanggil dan berbagai konten protes di media sosial.
"Apakah demikian saya melakukannya di kerusuhan yang terjadi pada akhir bulan Agustus 2025 tersebut? Bukankah ini semua dari rentetan konflik yang ada di Indonesia sejak Jokowi dan Prabowo berkuasa?" ujar Syahdan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).
Syahdan menegaskan bahwa gelombang perlawanan pemuda merupakan imbas dari partisipasi politik yang dibatasi serta cengkraman oligarki yang kian kuat.
Ia menilai rezim Prabowo-Gibran telah membangun Machtstaat atau negara kekuasaan yang lebih mengutamakan kontrol koersif daripada kedaulatan rakyat.
"Otoritarian, konservatisme, populisme kanan, dan kesewenang-wenangan penguasa telah menjadi pemicu pemantik ketidakpuasan pemuda dalam memperhatikan isu politik yang penuh konflik dan segala intrik," tutur Syahdan.
Lebih lanjut, Syahdan melihat pemerintahan saat ini sudah mengalami cacat berat sejak awal karena adanya rekayasa usia calon wakil presiden di Mahkamah Konstitusi.
Ia mengkritik keras praktik politik dinasti yang menempatkan anak, menantu, hingga keponakan penguasa dalam berbagai jabatan strategis di pemerintahan dan BUMN.
Syahdan juga menuntut pembubaran DPR RI karena lembaga legislatif tersebut dianggap hanya menjadi tukang stempel kebijakan eksekutif yang nirempati terhadap rakyat.
Baca Juga: Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?
Selain masalah politik, ia memaparkan data penurunan populasi kelas menengah sebesar 17,13 persen akibat tekanan ekonomi dan inflasi yang tidak terkendali.
"Kita melihat sendiri bagaimana rezim memang tidak becus mengelola pemerintahan," sorotnya.
Syahdan menutup pledoi dengan menyatakan bahwa seluruh aspirasi yang ia suarakan adalah bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan, bukan sebuah penghasutan kriminal.
"Aspirasi itu benar-benar didasarkan kenyataan yang ada," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Audiens Debat ICW Kritik Jawaban Normatif Politisi dan Desak Reformasi Antikorupsi
-
Anies Baswedan Soroti Dinasti Politik: Pemerintah Harusnya Bekerja untuk Rakyat, Bukan Keluarga!
-
Anies Baswedan Beri Restu: Ormas Gerakan Rakyat Resmi Jadi Partai, Apa Langkah Selanjutnya?
-
Dituntut 2 Tahun Penjara Terkait Demo Agustus, Syahdan Husein Soroti Kasus Aparat Bunuh Anak di Tual
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
-
Aktivis Kecam Klaim DPR, Sebut Visum Gratis Bagi Korban Kekerasan Seksual Adalah Mandat UU
-
TB Hasanuddin Sentil Menhan dan Menlu Jarang Rapat di Komisi I: Kami Merasa Tertutup untuk Diskusi!
-
Megawati Kritik Lemhannas: Jangan Dipersempit Hanya Jadi Lembaga Pencetak Sertifikat
-
Aktivis KontraS Disiram Air Keras, TB Hasanuddin: Momentum Revisi UU Peradilan Militer
-
Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi di Papua Imbas 12 Warga Sipil Meninggal
-
Warga Lebanon Pulang di Tengah Gencatan Senjata Rapuh, Serangan Israel Masih Terjadi
-
Geram! JK Ungkit Jasa Bawa Jokowi dari Solo ke Jakarta: Kasih Tahu Semua Sama Termul-termul Itu
-
Minta Jokowi Perlihatkan Ijazah, JK: Saya Tidak Melawan, Saya Senior yang Menasihati
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!