- Syahdan Husein membacakan nota pembelaan atas dakwaan penghasutan kerusuhan Agustus 2025 di PN Jakarta Pusat pada 2 Maret 2026.
- Syahdan menyatakan kerusuhan adalah dampak pembatasan partisipasi politik dan mengkritik rezim sebagai negara kekuasaan otoriter.
- Pembelaan menyoroti rekayasa MK, politik dinasti, ekonomi yang memburuk, dan menuntut pembubaran DPR RI.
Suara.com - Syahdan Husein membacakan nota pembelaan atau pledoi atas dakwaan penghasutan dalam kerusuhan besar yang terjadi pada akhir Agustus 2025.
Sang aktivis dituding telah menggerakkan massa melalui siaran pers Gejayan Memanggil dan berbagai konten protes di media sosial.
"Apakah demikian saya melakukannya di kerusuhan yang terjadi pada akhir bulan Agustus 2025 tersebut? Bukankah ini semua dari rentetan konflik yang ada di Indonesia sejak Jokowi dan Prabowo berkuasa?" ujar Syahdan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).
Syahdan menegaskan bahwa gelombang perlawanan pemuda merupakan imbas dari partisipasi politik yang dibatasi serta cengkraman oligarki yang kian kuat.
Ia menilai rezim Prabowo-Gibran telah membangun Machtstaat atau negara kekuasaan yang lebih mengutamakan kontrol koersif daripada kedaulatan rakyat.
"Otoritarian, konservatisme, populisme kanan, dan kesewenang-wenangan penguasa telah menjadi pemicu pemantik ketidakpuasan pemuda dalam memperhatikan isu politik yang penuh konflik dan segala intrik," tutur Syahdan.
Lebih lanjut, Syahdan melihat pemerintahan saat ini sudah mengalami cacat berat sejak awal karena adanya rekayasa usia calon wakil presiden di Mahkamah Konstitusi.
Ia mengkritik keras praktik politik dinasti yang menempatkan anak, menantu, hingga keponakan penguasa dalam berbagai jabatan strategis di pemerintahan dan BUMN.
Syahdan juga menuntut pembubaran DPR RI karena lembaga legislatif tersebut dianggap hanya menjadi tukang stempel kebijakan eksekutif yang nirempati terhadap rakyat.
Baca Juga: Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?
Selain masalah politik, ia memaparkan data penurunan populasi kelas menengah sebesar 17,13 persen akibat tekanan ekonomi dan inflasi yang tidak terkendali.
"Kita melihat sendiri bagaimana rezim memang tidak becus mengelola pemerintahan," sorotnya.
Syahdan menutup pledoi dengan menyatakan bahwa seluruh aspirasi yang ia suarakan adalah bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan, bukan sebuah penghasutan kriminal.
"Aspirasi itu benar-benar didasarkan kenyataan yang ada," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Audiens Debat ICW Kritik Jawaban Normatif Politisi dan Desak Reformasi Antikorupsi
-
Anies Baswedan Soroti Dinasti Politik: Pemerintah Harusnya Bekerja untuk Rakyat, Bukan Keluarga!
-
Anies Baswedan Beri Restu: Ormas Gerakan Rakyat Resmi Jadi Partai, Apa Langkah Selanjutnya?
-
Dituntut 2 Tahun Penjara Terkait Demo Agustus, Syahdan Husein Soroti Kasus Aparat Bunuh Anak di Tual
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
KPK Amankan 17 Orang dalam OTT Imigrasi, Eks Dirjen dan Kakanwil Jawa Barat Ikut Terjaring
-
DJKI Selesaikan 104 Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Mediasi
-
Rincian Korupsi Eks Kepala BGN: Proyek Sepeda Listrik MBG Hingga Sepatu
-
Kejagung Ungkap Detik-detik Penangkapan Dadan Hindayana dan Dua Eks Pimpinan BGN
-
Buru Wamen Imipas, KPK Dapat Info Silmy Karim Masih di Jakarta dan Sekitarnya
-
Ambisi Prabowo Saat 30 Ribu Dapur MBG Berjalan: 3 Juta Lapangan Pekerjaan Tercipta
-
Korupsi MBG, Kejagung Telusuri Ribuan SPPG yang Diduga Terafiliasi Dadan Hindayana
-
Wamen Imigrasi Silmy Karim Diburu KPK Terkait OTT, Terlibat Kasus Izin Tinggal WNA?
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Gubernur Ahmad Luthfi Ingin Pemerataan Pendidikan di Lereng Gunung Sumbing dan Merbabu