Suara.com - Partai Komunis Tiongkok (PKT) melarang kader dan anggotanya serta pejabat pemerintahan untuk berdoa dan menyembah Tuhan.
Sebabnya, seperti yang tertulis dalam editorial surat kabar berpengaruh di Cina, People's Daily, Kamis (12/10/2017), keyakinan beragama adalah akar dari praktik korupsi pejabat.
Pemerintah Cina tidak pernah melarang, bahkan menjamin kebebasan warganya untuk memeluk sistem kepercayaan,baik Kristen, Buddhisme, maupun Islam.
Namun, kebijakan resmi itu melarang anggota PKT maupun pejabat pemerintah untuk beragama. Semuanya harus mengembangkan sikap ateisme untuk menangkal pola pikir tradisional yang mengambat kemajuan peradaban, termasuk korupsi.
“Banyaknya pejabat yang diturunkan karena korupsi adalah orang yang sering berpartisipasi dalam ‘kegiatan takhayul warisan era feodalistik’ seperti sering ke vihara, berdoa kepada Tuhan,” demikian editorial People’s Daily.
“Sejumlah pejabat bahkan terobsesi dengan hal itu hingga mau menggosok bahu para guru spiritual, berteman atau menganggap mereka saudara. Akhirnya mereka melakukan korupsi untuk membayar guru-guru mereka itu,” tambah editorial tersebut.
Surat kabar itu lantas merujuk kasus mantan pejabat partai di wilayah Sichuan, Li Chuncheng, yang dipenjara selama 13 tahun pada tahun 2015 karena kasus suap dan korupsi.
Saat kasusnya terungkap, Chuncheng mengakui seringkali mengunjungi dan memberikan uang dalam jumlah besar kepada guru spiritual geomansi dan ahli fengsui atau peramal.
Untuk diketahui, sejak Presiden Xi Jinping menyatakan perang terhadap pejabat-pejabat korup pada akhir 2012, Tiongkok kekinian gencar menerapkan kebijakan antisipatif.
Baca Juga: Christian Sugiono Mulai Larang Titi Kamal Bepergian Jauh
Tak hanya membuat kebijakan, Tiongkok juga sudah memenjarakan puluhan pejabat senior PKT karena kasus korupsi. Tak sedikit dari mereka yang dihukum mati.
Berita Terkait
-
Usut Kasus Pelindo, KPK Periksa Bekas Direktur Operasional Lagi
-
Astaga, Terpidana Korupsi Masuk di Kepengurusan Golkar Terbaru!
-
KPK Periksa Kurir Pengantar Uang Korupsi e-KTP
-
Gamawan Bantah Bertemu Marliem, Tapi Pernah Ditemui 2 Orang Asing
-
7 Kader Terbelit Korupsi dalam Sebulan, Ini Kata Wasekjen Golkar
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Terkait Reformasi Polri, Boni Hargens Apresiasi Komitmen Kapolri Listyo Sigit
-
Banyak Kasus Terlambat Ditangani, Dokter Ingatkan Pentingnya Deteksi Dini Kanker Paru
-
Terbongkar! WNA China Sulap Apartemen Jakarta Jadi Pabrik Vape Narkoba Etomidate
-
Alih Fungsi Kali Ciputat dan Kelalaian Proyek Jadi Biang Kerok Banjir di Taman Mangu Indah?
-
Hakim Militer Minta Ahli Kimia Uji Campuran Air Keras dalam Kasus Andrie Yunus
-
Ade Armando Pamit dari PSI: Tameng untuk Jokowi atau Sekadar Strategi 'Cuci Tangan' Politik?
-
Siasat Licin Teroris JAD di Sulteng: Jualan Buah di Siang Hari, Sebar Propaganda ISIS di Medsos
-
Waka DPR Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Pendidikan: Harus Ada Efek Jera dan Sanksi Berat!
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat