Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Badan Pengawas Pemilihan Umum menyampaikan sejumlah temuan dari hasil pengawasan selama tahap pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2019.
Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, temuan pertama terkait ketaatan prosedur, misalnya partai tidak tepat waktu mengikuti pendaftaran di KPU.
Menurut Pasal 14 ayat 5 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik, peserta pemilu, anggota DPR, DPRD, DPD, KPU menerima pendaftaran partai mulai pukul 08.00 sampai pukul 16.00 WIB dan hari terakhir pendaftaran mulai pukul 08.00 hingga pukul 24.00 WIB
"Dalam pelaksanaan, waktu pendaftaran dibuka tidak tepat waktu. Hasil pengawasan Bawaslu pada tanggal 4 Oktober pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu di KPU dibuka pukul 08.25 Pada tanggal 7 Oktober pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu di KPU dibuka pukul 09.15 . Pada tanggal 8 Oktober 2017 pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu dibuka pukul 09.15," ujar Afifuddin dalam jumpa pers di gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (17/10/2017).
Kedua, terkait penggunaan Sistem Informasi Partai Politik. Bawaslu menyebut tiga temuan dalam proses input data sipol, yakni trouble shooting laman sipol di tengah proses pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran yakni tanggal 9 Oktober 2017 antara pukul 11.00 sampai 11.30 WIB.
"Temuan kedua yakni traffic uploading data SIPOL. Misalnya partai (Hanura) melakukan input data tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, namun data tersebut muncul di sipol pukul 13.00. Proses uploading data di Sipol membutuhkan waktu 180 menit," kata dia.
Afifuddin mengatakan bawaslu juga menemukan penggunaan sipol yakni tidak bisa mengidentifikasi dokumen ganda. Ia mencontohkan kasus yang dialami Partai Solidaritas Indonesia dalam menginput data.
"Seperti PSI, tidak ada pemberitahuan (notifikasi) pada saat melakukan upload dokumen sipol telah selesai. Hal ini mengakibatkan partai politik tidak mengetahui apakah dokumen tersebut sudah terupload atau belum. Dalam kejadian yang dialami PSI terjadi upload dokumen lebih dari satu kali," kata dia.
KPU menutup pendaftaran calon peserta pemilu 2019 pada Senin (16/10/2017) pukul 24.00 WIB.
Sebanyak 27 partai mendaftar ke KPU. Berkas sepuluh partai di antaranya dinyatakan lengkap yaitu Partai Perindo, PSI, PDI Perjuangan, Hanura, Nasdem, PAN, PKS, Gerindra, Golkar, dan PPP.
Sementara berkas 17 partai lainnya masih dalam pemeriksaan KPU.
Tujuh belas partai yang masih dalam tahap pemeriksaan, yakni Partai Berkarya, Partai Republik, Partai Garuda, Partai Bhinneka Indonesia, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Rakyat, Partai Pemersatu Bangsa, Partai Idaman, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Indonesia Kerja, Partai Bulan Bintang, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Suara Rakyat Indonesia, PNI Marhaenis, Partai Reformasi, dan Partai Republikan.
Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, temuan pertama terkait ketaatan prosedur, misalnya partai tidak tepat waktu mengikuti pendaftaran di KPU.
Menurut Pasal 14 ayat 5 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik, peserta pemilu, anggota DPR, DPRD, DPD, KPU menerima pendaftaran partai mulai pukul 08.00 sampai pukul 16.00 WIB dan hari terakhir pendaftaran mulai pukul 08.00 hingga pukul 24.00 WIB
"Dalam pelaksanaan, waktu pendaftaran dibuka tidak tepat waktu. Hasil pengawasan Bawaslu pada tanggal 4 Oktober pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu di KPU dibuka pukul 08.25 Pada tanggal 7 Oktober pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu di KPU dibuka pukul 09.15 . Pada tanggal 8 Oktober 2017 pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu dibuka pukul 09.15," ujar Afifuddin dalam jumpa pers di gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (17/10/2017).
Kedua, terkait penggunaan Sistem Informasi Partai Politik. Bawaslu menyebut tiga temuan dalam proses input data sipol, yakni trouble shooting laman sipol di tengah proses pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran yakni tanggal 9 Oktober 2017 antara pukul 11.00 sampai 11.30 WIB.
"Temuan kedua yakni traffic uploading data SIPOL. Misalnya partai (Hanura) melakukan input data tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, namun data tersebut muncul di sipol pukul 13.00. Proses uploading data di Sipol membutuhkan waktu 180 menit," kata dia.
Afifuddin mengatakan bawaslu juga menemukan penggunaan sipol yakni tidak bisa mengidentifikasi dokumen ganda. Ia mencontohkan kasus yang dialami Partai Solidaritas Indonesia dalam menginput data.
"Seperti PSI, tidak ada pemberitahuan (notifikasi) pada saat melakukan upload dokumen sipol telah selesai. Hal ini mengakibatkan partai politik tidak mengetahui apakah dokumen tersebut sudah terupload atau belum. Dalam kejadian yang dialami PSI terjadi upload dokumen lebih dari satu kali," kata dia.
KPU menutup pendaftaran calon peserta pemilu 2019 pada Senin (16/10/2017) pukul 24.00 WIB.
Sebanyak 27 partai mendaftar ke KPU. Berkas sepuluh partai di antaranya dinyatakan lengkap yaitu Partai Perindo, PSI, PDI Perjuangan, Hanura, Nasdem, PAN, PKS, Gerindra, Golkar, dan PPP.
Sementara berkas 17 partai lainnya masih dalam pemeriksaan KPU.
Tujuh belas partai yang masih dalam tahap pemeriksaan, yakni Partai Berkarya, Partai Republik, Partai Garuda, Partai Bhinneka Indonesia, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Rakyat, Partai Pemersatu Bangsa, Partai Idaman, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Indonesia Kerja, Partai Bulan Bintang, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Suara Rakyat Indonesia, PNI Marhaenis, Partai Reformasi, dan Partai Republikan.
Komentar
Berita Terkait
-
Mengapa KPU Tak Verifikasi Keaslian Ijazah Jokowi Saat Pilpres 2014?
-
Ijazah Jokowi Tanpa Sensor Akhirnya Dirilis, Drama Berjilid-jilid Segera Berakhir?
-
Profil Bonatua Silalahi, Peneliti yang Ungkap Salinan Ijazah Jokowi di KPU
-
Ini dia Penampakan Salinan Ijazah Jokowi Telegalisir dari KPU
-
Di RDPU Komisi II DPR, Akademisi UI Usul Bawaslu Dibubarkan dan Cabut Wewenang Sengketa MK
Terpopuler
- Iran Sakit Hati Kapal dan Minyak Miliknya Rp 1,17 triliun Dilelang Indonesia
- 10 Potret Rumah Baru Tasya Farasya yang Mewah, Intip Detail Interiornya
- 4 HP Xiaomi RAM 8 GB Paling Murah, Performa Handal Multitasking Lancar
- 5 Shio yang Diprediksi Beruntung dan Sukses pada 27 Maret 2026
- Panas! Keluarga Bongkar Aib Bunga Zainal, Sebut Istri Sukhdev Singh Pelit hingga Nikah tanpa Wali
Pilihan
-
Mengamuk! Timnas Indonesia Hantam Saint Kitts dan Nevis Empat Gol
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
Terkini
-
Houthi Resmi Gabung Perang Iran, Tembakkan Rudal Balistik ke Israel
-
Dukung Earth Hour, BNI Perkuat Operasional Rendah Emisi dan Efisiensi Energi
-
Pembersihan Lumpur dan Rehabilitasi Sawah Terus Diakselerasi Satgas PRR
-
Tancap Gas! Satgas PRR Serahkan 120 Rumah kepada Penyintas Bencana di Tapanuli Selatan
-
Wacana WFH ASN: Solusi Hemat BBM atau Celah untuk Long Weekend?
-
Menteri PU Nyetir Sendiri Lintasi Trans Jawa, Puji Kualitas Tol Bebas Lubang
-
Tak Ada yang Kebal Hukum: Mantan PM Nepal Sharma Oli Ditangkap Terkait Tewasnya Demonstran
-
Donald Trump: Pangeran MBS Kini Mencium Pantat Saya
-
Sampah Menggunung di Pasar Induk Kramat Jati Capai 6.970 Ton, Pasar Jaya Kebut Pengangkutan
-
Antisipasi Copet hingga Jambret, Ribuan Personel Jaga Ketat Pasar Murah di Monas