- Lolly memastikan Bawaslu tetap akan melakukan pengawasan dengan baik.
- Bawaslu diberikan amanah untuk memastikan konsep yang jelas.
- Pagu indikatif anggaran yang diajukan Bawaslu RI kepada Komisi II DPR RI sebanyak Rp 1,9 triliun.
Suara.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Lolly Suhenty, mengungkapkan tantangan yang dihadapi pihaknya untuk melakukan pengawasan pemilu secara digital di tengah anggaran yang terbatas.
Sekadar informasi, pagu indikatif anggaran yang diajukan Bawaslu RI kepada Komisi II DPR RI sebanyak Rp 1,9 triliun (Rp 1.987.386.912.000). Namun, anggaran tersebut belum disetujui.
Menurut Lolly, anggaran Bawaslu pada tahun 2025 dan 2026 terbatas sehingga pihaknya kesulitan untuk berupaya menjalankan pengawasan pemilu secara digital.
Meski begitu, dia memastikan Bawaslu tetap akan melakukan pengawasan dengan baik.
“Pertanyaan saya adalah apakah keterbatasan data, dana yang kita punya harus membatasi upaya dan kreasi untuk memastikan pelaksanaan pengawasan berjalan baik? Tidak mungkin, bagi Bawaslu itu tidak mungkin,” kata Lolly di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).
“Sesuatu yang sudah kita tahu akan berpotensi menimbulkan masalah yang besar, berdampak besar, tapi karena tidak ada anggaran lalu tidak dilakukan upayanya. Bagi Bawaslu, itu tidak mungkin,” tambah dia.
Sebab, lanjut Lolly, Bawaslu diberikan amanah untuk memastikan konsep yang jelas, mitigasi yang kuat, dan intervensi yang baik dalam pengawasan pemilu.
Untuk itu, Lolly menegaskan bahwa pihaknya melakukan sejumlah langkah. Salah satunya ialah memastikan hubungan dengan pihak IT yang memiliki kemampuan canggih.
“Langkah yang akan Bawaslu lakukan adalah pertama, memastikan kita terhubung dengan teman-teman yang canggih kemampuan IT-nya. Dalam konteks kerelawanan, bekerja untuk demokrasi, maka perspektifnya dulu yang akan kita samakan,” ujar Lolly.
Baca Juga: Skandal Jet Pribadi Pimpinan KPU RI, KPK: Kami Siap Pelajari Putusan DKPP
“Yang kedua, banyak cara untuk memastikan upaya-upaya ini walaupun minim anggaran. Misalnya dalam bayangan pertama kami adalah, kita kumpulkan dulu teman-teman yang paham soal isu pengawasan berbasiskan teknologi, lalu kita identifikasi apa yang upaya yang bisa kita lakukan bersama-sama, setiap orang ada perannya masing-masing.” lanjut dia.
Hal berikutnya yang juga dilakukan Bawaslu ialah memastikan pengawasan berbasis teknologi itu bisa digunakan.
Bawaslu, lanjut dia, akan memastikan konsepnya dan negara perlu ikut bertanggung jawab agar pengawasan tersebut bisa berjalan dengan baik.
“Dalam prosesnya ada yang harus berbasiskan anggaran, ada yang tidak dan ini yang sedang kami upayakan. Seminim-minimnya ikhtiar, niat harus kuat dulu, kira-kira gitu ya,” tandas Lolly.
Berita Terkait
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Komisioner KPU Kena Sanksi Jet Pribadi: DPR Turun Tangan, Ini yang akan Dilakukan!
-
DPR Hormati Sanksi DKPP untuk KPU Soal Jet Pribadi: Harus Sensitif pada Publik!
-
DPR Ultimatum Pimpinan KPU usai Kena Sanksi DKPP: Kalau Ada Pesawat Biasa Kenapa Pakai Jet Pribadi?
Terpopuler
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
Pilihan
-
Hakim Andi Sebut Nadiem Makarim Seharusnya Dibebaskan
-
Selain 10 Tahun Penjara, Nadiem Makarim Wajib Bayar Uang Pengganti Rp809,59 Miliar
-
Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara!
-
Jangan Puji Pemerintah karena Kerja: Mengapa Publik Begitu Mudah Terpesona?
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
Terkini
-
Di Balik Viral Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung: Tradisi Adat atau Simbol Politik?
-
Potongan Jadi 8 Persen Mulai Besok, Koalisi Ojol Nasional: Janji Prabowo-Dasco Terbukti
-
MUI Usul RUU Pidana LGBT, Gus Ipul: Patut Ditindaklanjuti, Tapi Dibahas Dulu
-
TKD Anjlok 59 Persen, Jakarta Tak Bisa Lagi Bergantung pada APBD demi Kejar Status Kota Global
-
Sempat Tertahan di Papua, Bobby Nasution Pastikan Kontingen Pesparawi Sumut Pulang Besok
-
PDIP Surati Nanik S Deyang Minta Data Nama-nama Kader yang Terlibat MBG
-
BNN Catat 50 Orang Meninggal Tiap Hari Akibat Narkoba, Rehabilitasi Harus Jadi Prioritas
-
Buru Bupati dan Sekda Kuansing, KPK Telusuri Dugaan Kebocoran Informasi
-
Dittipideksus Bareskrim Sita 18,1 Ton Sianida Ilegal, Dua Tersangka Ditetapkan
-
Kasus Eltras Jadi Evaluasi, Polda NTT Sisir Seluruh Tempat Hiburan Malam