- Lolly memastikan Bawaslu tetap akan melakukan pengawasan dengan baik.
- Bawaslu diberikan amanah untuk memastikan konsep yang jelas.
- Pagu indikatif anggaran yang diajukan Bawaslu RI kepada Komisi II DPR RI sebanyak Rp 1,9 triliun.
Suara.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Lolly Suhenty, mengungkapkan tantangan yang dihadapi pihaknya untuk melakukan pengawasan pemilu secara digital di tengah anggaran yang terbatas.
Sekadar informasi, pagu indikatif anggaran yang diajukan Bawaslu RI kepada Komisi II DPR RI sebanyak Rp 1,9 triliun (Rp 1.987.386.912.000). Namun, anggaran tersebut belum disetujui.
Menurut Lolly, anggaran Bawaslu pada tahun 2025 dan 2026 terbatas sehingga pihaknya kesulitan untuk berupaya menjalankan pengawasan pemilu secara digital.
Meski begitu, dia memastikan Bawaslu tetap akan melakukan pengawasan dengan baik.
“Pertanyaan saya adalah apakah keterbatasan data, dana yang kita punya harus membatasi upaya dan kreasi untuk memastikan pelaksanaan pengawasan berjalan baik? Tidak mungkin, bagi Bawaslu itu tidak mungkin,” kata Lolly di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).
“Sesuatu yang sudah kita tahu akan berpotensi menimbulkan masalah yang besar, berdampak besar, tapi karena tidak ada anggaran lalu tidak dilakukan upayanya. Bagi Bawaslu, itu tidak mungkin,” tambah dia.
Sebab, lanjut Lolly, Bawaslu diberikan amanah untuk memastikan konsep yang jelas, mitigasi yang kuat, dan intervensi yang baik dalam pengawasan pemilu.
Untuk itu, Lolly menegaskan bahwa pihaknya melakukan sejumlah langkah. Salah satunya ialah memastikan hubungan dengan pihak IT yang memiliki kemampuan canggih.
“Langkah yang akan Bawaslu lakukan adalah pertama, memastikan kita terhubung dengan teman-teman yang canggih kemampuan IT-nya. Dalam konteks kerelawanan, bekerja untuk demokrasi, maka perspektifnya dulu yang akan kita samakan,” ujar Lolly.
Baca Juga: Skandal Jet Pribadi Pimpinan KPU RI, KPK: Kami Siap Pelajari Putusan DKPP
“Yang kedua, banyak cara untuk memastikan upaya-upaya ini walaupun minim anggaran. Misalnya dalam bayangan pertama kami adalah, kita kumpulkan dulu teman-teman yang paham soal isu pengawasan berbasiskan teknologi, lalu kita identifikasi apa yang upaya yang bisa kita lakukan bersama-sama, setiap orang ada perannya masing-masing.” lanjut dia.
Hal berikutnya yang juga dilakukan Bawaslu ialah memastikan pengawasan berbasis teknologi itu bisa digunakan.
Bawaslu, lanjut dia, akan memastikan konsepnya dan negara perlu ikut bertanggung jawab agar pengawasan tersebut bisa berjalan dengan baik.
“Dalam prosesnya ada yang harus berbasiskan anggaran, ada yang tidak dan ini yang sedang kami upayakan. Seminim-minimnya ikhtiar, niat harus kuat dulu, kira-kira gitu ya,” tandas Lolly.
Berita Terkait
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Komisioner KPU Kena Sanksi Jet Pribadi: DPR Turun Tangan, Ini yang akan Dilakukan!
-
DPR Hormati Sanksi DKPP untuk KPU Soal Jet Pribadi: Harus Sensitif pada Publik!
-
DPR Ultimatum Pimpinan KPU usai Kena Sanksi DKPP: Kalau Ada Pesawat Biasa Kenapa Pakai Jet Pribadi?
Terpopuler
- Catat Tanggalnya! Ribuan Warga Badui Bakal Turun Gunung Temui Gubernur Banten Bulan April
- 5 Rekomendasi Smartwatch yang Bisa Balas WhatsApp, Mulai Rp400 Ribuan
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Donald Trump: Pangeran MBS Kini Mencium Pantat Saya
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
Pilihan
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Bulgaria
-
Melihat 3 Pemain yang Bakal Jadi Senjata Utama Timnas Indonesia Hadapi Bulgaria
-
Profil Sertu Farizal Rhomadhon, Prajurit TNI asal Kulon Progo yang Gugur di Lebanon
Terkini
-
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Jenazah Praka Farizal Segera Dipulangkan ke Indonesia
-
3 Prajurit TNI Gugur Akibat Serangan Israel, Publik Menantikan Sikap Tegas Prabowo
-
Sempat Viral Zebra Cross Hilang, Pemprov DKI Akhirnya Bikin 5 Titik di Tebet
-
Pakar Pidana: Kasus Penyiraman Aktivis KontraS Harus Diadili di Peradilan Umum
-
Kasus Amsal Sitepu Disorot DPR: Kriminalisasi terhadap Pekerja Kreatif adalah Keterbelakangan Hukum
-
Babak Baru Korupsi Kuota Haji: KPK Tetapkan Petinggi Maktour dan Ketum Kesthuri Sebagai Tersangka
-
Usut Tuntas Kasus Aktivis KontraS, Ketua YLBHI Desak Polri Tangkap Otak di Balik Teror Air Keras
-
PDIP Kutuk Keras Penyerangan TNI di Lebanon, Megawati Beri Instruksi Khusus Ini ke Kader
-
Negosiasi Selat Hormuz Berlanjut, Menlu Sugiono: Ada Sinyal Positif untuk Kapal RI
-
Minta Polisi Ungkap Pendana Isu Ijazah Palsu, Tim Hukum Jokowi: Saya Dengar Ada 'Charlie Chaplin'