Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Azis Syamsudin [suara.com/Oke Atmaja]
Ketua DPP Partai Golkar Azis Syamsuddin menegaskan Fraksi Golkar mendukung pembentukan Densus Tindak Pidana Korupsi Polri.
"Partai Golkar sepanjang itu sesuai ketentuan Undang-Undang kita akan dukung dan perpanjangan tangan kita di fraksi akan mendukung dalam proses dan pengawalan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut," kata Azis di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (18/10/2017).
Menurut Azis keberadaan densus nanti tidak akan tumpang tindih dengan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Karena KPK mempunyai salah satu fungsi melakukan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum baik itu kepolisian atau kejaksaan. Dan koordinasi itu adalah tugas daripada KPK yang tertuang di dalam undang- undang KPK," ujar Azis.
Menanggapi pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla tentang adanya ketakutan dari pejabat untuk mengambil keputusan jika nanti Densus Tipikor Polri tetap dibentuk, menurut Azis hal itu bisa saja diantisipasi di awal.
Dalam rapat Komisi III dengan Polri, DPR menekankan agar jangan sampai pembentukan densus justru melahirkan konflik of Interest serta tumpang tindih dengan lembaga lain yang menangani persoalan sama.
"Penekanan yang kami lakukan itu bagaimana KPK ini dapat melakukan koordinasi dan supervisi terhadap aparat penegak hukum. Baik itu sama kepolisian dan kejaksaan," kata Azis.
Wacana pembentukan densus yang digagas Polri ini membuat kegaduhan. Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla berbeda sikap. Presiden tak secara tegas menolak densus. Sementara Jusuf Kalla tegas menolak.
"Partai Golkar sepanjang itu sesuai ketentuan Undang-Undang kita akan dukung dan perpanjangan tangan kita di fraksi akan mendukung dalam proses dan pengawalan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut," kata Azis di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (18/10/2017).
Menurut Azis keberadaan densus nanti tidak akan tumpang tindih dengan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Karena KPK mempunyai salah satu fungsi melakukan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum baik itu kepolisian atau kejaksaan. Dan koordinasi itu adalah tugas daripada KPK yang tertuang di dalam undang- undang KPK," ujar Azis.
Menanggapi pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla tentang adanya ketakutan dari pejabat untuk mengambil keputusan jika nanti Densus Tipikor Polri tetap dibentuk, menurut Azis hal itu bisa saja diantisipasi di awal.
Dalam rapat Komisi III dengan Polri, DPR menekankan agar jangan sampai pembentukan densus justru melahirkan konflik of Interest serta tumpang tindih dengan lembaga lain yang menangani persoalan sama.
"Penekanan yang kami lakukan itu bagaimana KPK ini dapat melakukan koordinasi dan supervisi terhadap aparat penegak hukum. Baik itu sama kepolisian dan kejaksaan," kata Azis.
Wacana pembentukan densus yang digagas Polri ini membuat kegaduhan. Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla berbeda sikap. Presiden tak secara tegas menolak densus. Sementara Jusuf Kalla tegas menolak.
Tag
Komentar
Terpopuler
- Siapa Saja 5 Pelatih Tolak Melatih Timnas Indonesia?
- 5 Rekomendasi Bedak Cushion Anti Longsor Buat Tutupi Flek Hitam, Cocok Untuk Acara Seharian
- 10 Sepatu Jalan Kaki Terbaik dan Nyaman dari Brand Lokal hingga Luar Negeri
- 5 Pilihan Sunscreen Wardah dengan SPF 50, Efektif Hempas Flek Hitam hingga Jerawat
- 23 Kode Redeem FC Mobile 6 November: Raih Hadiah Cafu 113, Rank Up Point, dan Player Pack Eksklusif
Pilihan
-
6 HP Snapdragon dengan RAM 8 GB Paling Murah, Lancar untuk Gaming dan Multitasking Intens
-
Harga Emas di Pegadaian Stabil Tinggi Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Kompak Naik
-
PSSI Kalah Cepat? Timur Kapadze Terima Tawaran Manchester City
-
Menkeu Purbaya Segera Ubah Rp1.000 jadi Rp1, RUU Ditargetkan Selesai 2027
-
Menkeu Purbaya Kaji Popok Bayi, Tisu Basah, Hingga Alat Makan Sekali Pakai Terkena Cukai
Terkini
-
Ini Penampakan Uang Rp 500 Juta yang Diamankan KPK dari OTT Bupati Ponorogo
-
Hilang di Makassar Ditemukan di Jambi, Begini Kronologi Bocah Bilqis Diculik Wanita Misterius
-
Drama Penculikan di Makassar Berakhir, Bocah Bilqis Ditemukan Selamat di Jambi Usai Sepekan Hilang
-
KPK Beberkan Aliran Suap Proyek RSUD Ponorogo: Bupati Sugiri Diduga Terima Rp 1,4 Miliar
-
Kasus Dugaan Suap Bupati Ponorogo: Diduga Minta Rp 1,5 Miliar ke Direktur RS untuk Amankan Jabatan
-
Pakai Rompi Oranye, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Resmi Jadi Tersangka Kasus Suap Jabatan
-
Evaluasi Semua Lembaga Produk Reformasi: Prabowo Tegaskan Bukan Hanya Polri yang Dikaji
-
Prediksi Cuaca Hari Ini 9 November 2025: Waspada Hujan Lebat di Berbagai Wilayah
-
Polisi Temukan Serbuk Pemicu Ledakan di Rumah Terduga Pelaku Peledakan SMAN 72
-
Densus 88 Terlibat Dalami Motif Terduga Pelaku Peledakan di SMAN 72