Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Azis Syamsudin [suara.com/Oke Atmaja]
Ketua DPP Partai Golkar Azis Syamsuddin menegaskan Fraksi Golkar mendukung pembentukan Densus Tindak Pidana Korupsi Polri.
"Partai Golkar sepanjang itu sesuai ketentuan Undang-Undang kita akan dukung dan perpanjangan tangan kita di fraksi akan mendukung dalam proses dan pengawalan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut," kata Azis di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (18/10/2017).
Menurut Azis keberadaan densus nanti tidak akan tumpang tindih dengan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Karena KPK mempunyai salah satu fungsi melakukan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum baik itu kepolisian atau kejaksaan. Dan koordinasi itu adalah tugas daripada KPK yang tertuang di dalam undang- undang KPK," ujar Azis.
Menanggapi pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla tentang adanya ketakutan dari pejabat untuk mengambil keputusan jika nanti Densus Tipikor Polri tetap dibentuk, menurut Azis hal itu bisa saja diantisipasi di awal.
Dalam rapat Komisi III dengan Polri, DPR menekankan agar jangan sampai pembentukan densus justru melahirkan konflik of Interest serta tumpang tindih dengan lembaga lain yang menangani persoalan sama.
"Penekanan yang kami lakukan itu bagaimana KPK ini dapat melakukan koordinasi dan supervisi terhadap aparat penegak hukum. Baik itu sama kepolisian dan kejaksaan," kata Azis.
Wacana pembentukan densus yang digagas Polri ini membuat kegaduhan. Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla berbeda sikap. Presiden tak secara tegas menolak densus. Sementara Jusuf Kalla tegas menolak.
"Partai Golkar sepanjang itu sesuai ketentuan Undang-Undang kita akan dukung dan perpanjangan tangan kita di fraksi akan mendukung dalam proses dan pengawalan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut," kata Azis di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (18/10/2017).
Menurut Azis keberadaan densus nanti tidak akan tumpang tindih dengan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Karena KPK mempunyai salah satu fungsi melakukan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum baik itu kepolisian atau kejaksaan. Dan koordinasi itu adalah tugas daripada KPK yang tertuang di dalam undang- undang KPK," ujar Azis.
Menanggapi pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla tentang adanya ketakutan dari pejabat untuk mengambil keputusan jika nanti Densus Tipikor Polri tetap dibentuk, menurut Azis hal itu bisa saja diantisipasi di awal.
Dalam rapat Komisi III dengan Polri, DPR menekankan agar jangan sampai pembentukan densus justru melahirkan konflik of Interest serta tumpang tindih dengan lembaga lain yang menangani persoalan sama.
"Penekanan yang kami lakukan itu bagaimana KPK ini dapat melakukan koordinasi dan supervisi terhadap aparat penegak hukum. Baik itu sama kepolisian dan kejaksaan," kata Azis.
Wacana pembentukan densus yang digagas Polri ini membuat kegaduhan. Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla berbeda sikap. Presiden tak secara tegas menolak densus. Sementara Jusuf Kalla tegas menolak.
Tag
Komentar
Terpopuler
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Siapa Zamroni Aziz? Kepala Kanwil Kemenag NTB, Viral Lempar Gagang Mikrofon Saat Lantik Pejabat!
- Prompt Gemini AI untuk Edit Foto Masa Kecil Bareng Pacar, Hasil Realistis dan Lucu
- Bali United: 1 Kemenangan, 2 Kekalahan, Johnny Jansen Dipecat?
- 10 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 September 2025, Kesempatan Klaim Pemain OVR 110-111
Pilihan
-
Stanley Matthews: Peraih Ballon dOr Pertama yang Bermain hingga Usia 50 Tahun
-
Jordi Amat Tak Sabar Bela Timnas Indonesia Hadapi Arab Saudi
-
Hasil BRI Super League: Persib Menang Comeback Atas Arema FC
-
Malaysia Turunin Harga Bensin, Netizen Indonesia Auto Julid: Di Sini yang Turun Hujan Doang!
-
Drama Bilqis dan Enji: Ayu Ting Ting Ungkap Kebenaran yang Selama Ini Disembunyikan
Terkini
-
Bikin 'Sus'! KPU Bantah Ubah Data Gibran, tapi Akui Selidiki Perubahan Tampilan Website
-
Marak Kasus Anak Keracunan MBG, Kepala BPOM Buka Suara: Ini Pembelajaran Bagi Kita
-
Instruksi Bahlil: Kader Golkar Wajib Peka Sosial dan Kawal Program Nasional Tanpa Kompromi
-
Ada 400.000 Lowongan Kerja di Jerman, Pemerintah Push SMK Genjot Skill Bahasa Asing Sejak Kelas 1
-
Wamen Stella Jelaskan Skema Sekolah Garuda: 80 Persen Gratis 20 Persen Berbayar, Prioritas Prestasi!
-
Tiga Kecelakaan dalam Sebulan, TransJakarta Gandeng KNKT Audit Total, Gubernur DKI Turun Tangan
-
Jelang Hari Tani 2025, AGRA Sebut Kebijakan Agraria Pemerintahan Prabowo Hanya Untungkan Elite
-
Gara-gara Tak Dibuatkan Mie Instan, Suami di Cakung Tega Bakar Istri hingga Tewas
-
Mahasiswi IPB Jadi Korban Pengeroyokan Brutal Sekuriti PT TPL, Jaket Almamater Hangus Dibakar
-
Pemda Diingatkan Mendagri Agar Realisasikan Pendapatan dan Belanja Sesuai Target