Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Azis Syamsudin [suara.com/Oke Atmaja]
Ketua DPP Partai Golkar Azis Syamsuddin menegaskan Fraksi Golkar mendukung pembentukan Densus Tindak Pidana Korupsi Polri.
"Partai Golkar sepanjang itu sesuai ketentuan Undang-Undang kita akan dukung dan perpanjangan tangan kita di fraksi akan mendukung dalam proses dan pengawalan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut," kata Azis di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (18/10/2017).
Menurut Azis keberadaan densus nanti tidak akan tumpang tindih dengan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Karena KPK mempunyai salah satu fungsi melakukan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum baik itu kepolisian atau kejaksaan. Dan koordinasi itu adalah tugas daripada KPK yang tertuang di dalam undang- undang KPK," ujar Azis.
Menanggapi pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla tentang adanya ketakutan dari pejabat untuk mengambil keputusan jika nanti Densus Tipikor Polri tetap dibentuk, menurut Azis hal itu bisa saja diantisipasi di awal.
Dalam rapat Komisi III dengan Polri, DPR menekankan agar jangan sampai pembentukan densus justru melahirkan konflik of Interest serta tumpang tindih dengan lembaga lain yang menangani persoalan sama.
"Penekanan yang kami lakukan itu bagaimana KPK ini dapat melakukan koordinasi dan supervisi terhadap aparat penegak hukum. Baik itu sama kepolisian dan kejaksaan," kata Azis.
Wacana pembentukan densus yang digagas Polri ini membuat kegaduhan. Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla berbeda sikap. Presiden tak secara tegas menolak densus. Sementara Jusuf Kalla tegas menolak.
"Partai Golkar sepanjang itu sesuai ketentuan Undang-Undang kita akan dukung dan perpanjangan tangan kita di fraksi akan mendukung dalam proses dan pengawalan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut," kata Azis di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (18/10/2017).
Menurut Azis keberadaan densus nanti tidak akan tumpang tindih dengan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Karena KPK mempunyai salah satu fungsi melakukan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum baik itu kepolisian atau kejaksaan. Dan koordinasi itu adalah tugas daripada KPK yang tertuang di dalam undang- undang KPK," ujar Azis.
Menanggapi pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla tentang adanya ketakutan dari pejabat untuk mengambil keputusan jika nanti Densus Tipikor Polri tetap dibentuk, menurut Azis hal itu bisa saja diantisipasi di awal.
Dalam rapat Komisi III dengan Polri, DPR menekankan agar jangan sampai pembentukan densus justru melahirkan konflik of Interest serta tumpang tindih dengan lembaga lain yang menangani persoalan sama.
"Penekanan yang kami lakukan itu bagaimana KPK ini dapat melakukan koordinasi dan supervisi terhadap aparat penegak hukum. Baik itu sama kepolisian dan kejaksaan," kata Azis.
Wacana pembentukan densus yang digagas Polri ini membuat kegaduhan. Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla berbeda sikap. Presiden tak secara tegas menolak densus. Sementara Jusuf Kalla tegas menolak.
Tag
Komentar
Terpopuler
- Catat Tanggalnya! Ribuan Warga Badui Bakal Turun Gunung Temui Gubernur Banten Bulan April
- 5 Rekomendasi Smartwatch yang Bisa Balas WhatsApp, Mulai Rp400 Ribuan
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Donald Trump: Pangeran MBS Kini Mencium Pantat Saya
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
Pilihan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Bulgaria
-
Melihat 3 Pemain yang Bakal Jadi Senjata Utama Timnas Indonesia Hadapi Bulgaria
Terkini
-
Sengketa Temuan Kasus Andrie Yunus: Polisi Sebut Tak Ada Sipil, KontraS Ungkap 'Operasi Sadang'
-
Korsel Bagi-bagi Duit Tak Mau Warganya Hidup Susah saat Harga BBM Naik
-
Dari Teknisi ke Tumpukan Kelapa Busuk: Perjuangan Rosikin di Pinggir Rel Kramat Pulo Demi Mimpi Anak
-
Jaksa Agung Didesak Turun Tangan Seret Penyiram Air Keras Andrie Yunus ke Peradilan Umum
-
Terkuak! Korban Mutilasi di Serang Baru Ternyata Dibunuh karena Tolak Curi Mobil Majikan
-
PDIP-Demokrat Kompak Desak Prabowo Bentuk TGPF Kasus Air Keras Andrie Yunus
-
Ejek Donald Trump, Iran Serukan Persatuan Negara Arab untuk Usir Kekuatan AS dari Timur Tengah
-
Kondisi Terkini Andrie Yunus, Masih Berjuang Pulih di HCU RSCM
-
DPR Israel Sahkan RUU Bisa Hukum Mati Langsung Warga Palestina
-
Dugaan Aktor Besar di Balik Teror Air Keras Andrie Yunus, Desak Komnas HAM Bertindak