Akbar Tandjung [suara.com/Dian Rosmala]
Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Akbar Tandjung tidak sependapat dengan sikap Ketua Umum Setya Novanto terkait rencana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi yang digagas Polri.
Akbar menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi sudah cukup baik dalam melakukan pemberantasan korupsi.
"KPK sudah cukup baik. Kita tetap membutuhkan institusi seperti KPK yang memang kita melihat mereka telah lakukan tugasnya dengan baik," kata Akbar di Hotel Kartika Chandra, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan Kamis (19/10/2017).
Namun jika pemerintah memiliki alasan khusus dan dirasa perlu membentuk Densus Tipikor, kata Akbar, tentu itu hak pemerintah.
"Tapi saya tetap berpendapat KPK telah berjalan dengan baik, cukup bagus dengan adanya institusi KPK," ujar Akbar.
Negara-negara di Eropa, katanya, juga sudah memiliki lembaga seperti KPK dan itu sangat efektif untuk berantas korupsi.
"Usianya juga panjang. Nah KPK ini kita lihat juga sudah menjalankan tugasnya dengan baik," kata Akbar.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mendukung pembentukan Densus Tipikor. Bahkan, ia memerintahkan Fraksi Golkar di DPR untuk mengawal pembentukan densus tersebut.
"Tentu kita mendukung karena dengan densus ini sama dengan hal-hal yang lain. Kemudian kerja sama antara Kepolisian, Kejaksaan, KPK tentu akan bersama-sama," kata Novanto.
Presiden Joko Widodo mengatakan Densus Tipikor masih tahap wacana yang disampaikan Polri. Jokowi mengatakan wacana tersebut akan dibahas dalam rapat terbatas yang akan berlangsung pekan depan.
"Rencana itu masih usulan, Minggu depan kami bahas dalam ratas," kata Jokowi usai menutup Kongres XI Legiun Veteran RI di Hotel Borobudur, Jakarta.
Jokowi tidak berbicara lebih jauh mengenai Densus Tipikor. Dia mengatakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto yang akan memberikan penjelasan.
"Untuk lebih lengkap ke pak menkopolhukam," ujar dia.
Akbar menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi sudah cukup baik dalam melakukan pemberantasan korupsi.
"KPK sudah cukup baik. Kita tetap membutuhkan institusi seperti KPK yang memang kita melihat mereka telah lakukan tugasnya dengan baik," kata Akbar di Hotel Kartika Chandra, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan Kamis (19/10/2017).
Namun jika pemerintah memiliki alasan khusus dan dirasa perlu membentuk Densus Tipikor, kata Akbar, tentu itu hak pemerintah.
"Tapi saya tetap berpendapat KPK telah berjalan dengan baik, cukup bagus dengan adanya institusi KPK," ujar Akbar.
Negara-negara di Eropa, katanya, juga sudah memiliki lembaga seperti KPK dan itu sangat efektif untuk berantas korupsi.
"Usianya juga panjang. Nah KPK ini kita lihat juga sudah menjalankan tugasnya dengan baik," kata Akbar.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mendukung pembentukan Densus Tipikor. Bahkan, ia memerintahkan Fraksi Golkar di DPR untuk mengawal pembentukan densus tersebut.
"Tentu kita mendukung karena dengan densus ini sama dengan hal-hal yang lain. Kemudian kerja sama antara Kepolisian, Kejaksaan, KPK tentu akan bersama-sama," kata Novanto.
Presiden Joko Widodo mengatakan Densus Tipikor masih tahap wacana yang disampaikan Polri. Jokowi mengatakan wacana tersebut akan dibahas dalam rapat terbatas yang akan berlangsung pekan depan.
"Rencana itu masih usulan, Minggu depan kami bahas dalam ratas," kata Jokowi usai menutup Kongres XI Legiun Veteran RI di Hotel Borobudur, Jakarta.
Jokowi tidak berbicara lebih jauh mengenai Densus Tipikor. Dia mengatakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto yang akan memberikan penjelasan.
"Untuk lebih lengkap ke pak menkopolhukam," ujar dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Siapkan Putri Akbar Tandjung untuk Pilkada Solo, Ketum Golkar: Masih Muda Juga
-
Mahfud MD Bertemu Jusuf Kalla hingga Akbar Tanjung: Ilmu Tanpa Moral dan Etika Itu Merusak
-
Jokowi Blusukan ke Golkar Sejak 2004: Pernah Ketemu dengan Akbar Tanjung di Bambu Apus
-
Wawancara Sekar Tandjung, Putri Akbar Tanjung Terjun ke Politik Demi Teruskan Jejak Ayahnya
-
Diusung Golkar Jadi Cawapres Prabowo, Gibran Cium Tangan Akbar Tanjung Hingga Aburizal Bakrie
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Penjaringan Ketua DPC PDIP Brebes Dinilai Tak Transparan, Pencalonan Cahrudin Sengaja Dijegal?
-
Bikin Riuh, Dito Ariotedjo Tiba-Tiba Tanya Ijazah Erick Thohir ke Roy Suryo
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'