Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengakui, bahwa indeks demokrasi selama tiga tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kall turun. Dari 73,04 persen pada 2015 turun jadi 72,82 persen 2016 dan 70,09 persen pada 2017.
Dia mengatakan turunnya indeks demokrasi itu tak lepas dari efek konflik Pilkada di beberapa daerah.
"Biasanya indikator ini muncul karena ada Pilkada dan Pemilu. Perbandingan antara pemilu ke pemilu ini yang secara fluktuatif akan membangun skor," kata Wiranto dalam konfrensi pers tentang Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Kamis (19/10/2017).
Dia menjelaskan, dalam mengukur indeks demokrasi ada 26 item dan tak hanya menyangkut kinerja pemerintah namun juga tentang keterlibatan masyarakat sebagai aktor. Meski begitu, partisipasi masyarakat dalam memilih meningkat.
"Tapi dari sisi partisipasi pemilih meningkat, dari 69,2 persen di tahun 2016, menjadi 74,5 persen di 2017," ujar dia.
Selain itu, Wiranto menuturkan, stabilitas merupakan dasar bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan dan pada ujungnya untuk menyejahterakan serta memberikan keadilan bagi masyarakat. Dia mengklaim stabilitas keamanan dan politik cukup baik dalam tiga tahun pemerintahan ini.
"Untuk bisa membangun perlu ada stabilitas, politik, keamanan, dan hukum. Secara umum dalam tiga tahun ini stabilitas cukup baik," kata dia.
Dia menambahkan, sejak reformasi 1998 pergantian dari rezim orde baru, Indonesia terus membangun demokrasi.
Baca Juga: Wiranto akan Minta Penjelasan Tito Soal Densus Tipikor
"Demokrasi kita sedang bergerak, dan Pemerintah Jokowi-JK ingin menata demokrasi sebaik-baiknya. Kini konteks demokrasi Indonesia dalam kategori sedang," ujar dia.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menambahkan, turunnya indeks demokrasi tahun ini karena faktor isu Sara dan hoax di konflik Pilkada.
"Yang turun itu DKI dan Sumatera Barat karena isu SARA dan hoax. Indeksnya memang turun, tahun depan bisa pulih," kata dia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Hakim Sebut Kerugian Rp171,9 Triliun Kasus Minyak Asumtif, Eks Bos Pertamina Divonis 9 Tahun
-
Diduga Jadi Tempat Prostitusi Malam Hari, 'Jalur Tikus' Taman Kota Cawang Akhirnya Dilas Permanen!
-
Berupaya Kabur Saat Ditangkap, Bandar Narkoba Ko Erwin Ditembak di Kaki
-
Tampang Koko Erwin Bandar Pemasok Narkoba Eks Kapolres Bima, Kini Pincang di Kursi Roda
-
KPK Terima Hasil Audit BPK, Berapa Angka Pasti Kerugian Negara Kasus Korupsi Haji?
-
Pemprov DKI Jakarta Tambah 63 Sekolah Swasta Gratis Mulai Juli 2026, Total Ada 103
-
PDIP Larang Keras Kadernya Cari Untung dari Program MBG, Apa Alasannya?
-
Perang! Pakistan Klaim Serangannya Menewaskan 133 Tentara Afghanistan
-
Vonis 9 Tahun Eks Dirut Pertamina Patra Niaga, Kerugian Rp171 Triliun Dibantah Hakim!
-
Kasus Suspek Campak Naik Tajam Awal 2026, Kemenkes Minta Warga Waspada dan Kenali Gejalanya