Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengakui, bahwa indeks demokrasi selama tiga tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kall turun. Dari 73,04 persen pada 2015 turun jadi 72,82 persen 2016 dan 70,09 persen pada 2017.
Dia mengatakan turunnya indeks demokrasi itu tak lepas dari efek konflik Pilkada di beberapa daerah.
"Biasanya indikator ini muncul karena ada Pilkada dan Pemilu. Perbandingan antara pemilu ke pemilu ini yang secara fluktuatif akan membangun skor," kata Wiranto dalam konfrensi pers tentang Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Kamis (19/10/2017).
Dia menjelaskan, dalam mengukur indeks demokrasi ada 26 item dan tak hanya menyangkut kinerja pemerintah namun juga tentang keterlibatan masyarakat sebagai aktor. Meski begitu, partisipasi masyarakat dalam memilih meningkat.
"Tapi dari sisi partisipasi pemilih meningkat, dari 69,2 persen di tahun 2016, menjadi 74,5 persen di 2017," ujar dia.
Selain itu, Wiranto menuturkan, stabilitas merupakan dasar bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan dan pada ujungnya untuk menyejahterakan serta memberikan keadilan bagi masyarakat. Dia mengklaim stabilitas keamanan dan politik cukup baik dalam tiga tahun pemerintahan ini.
"Untuk bisa membangun perlu ada stabilitas, politik, keamanan, dan hukum. Secara umum dalam tiga tahun ini stabilitas cukup baik," kata dia.
Dia menambahkan, sejak reformasi 1998 pergantian dari rezim orde baru, Indonesia terus membangun demokrasi.
Baca Juga: Wiranto akan Minta Penjelasan Tito Soal Densus Tipikor
"Demokrasi kita sedang bergerak, dan Pemerintah Jokowi-JK ingin menata demokrasi sebaik-baiknya. Kini konteks demokrasi Indonesia dalam kategori sedang," ujar dia.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menambahkan, turunnya indeks demokrasi tahun ini karena faktor isu Sara dan hoax di konflik Pilkada.
"Yang turun itu DKI dan Sumatera Barat karena isu SARA dan hoax. Indeksnya memang turun, tahun depan bisa pulih," kata dia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
Terkini
-
ILUNI UI Soroti Risiko Hukum di Balik Transformasi BUMN: Era Baru, Tantangan Baru
-
H-7 Keberangkatan, Pemerintah: Persiapan Haji 2026 Hampir Rampung 100 Persen
-
Kasus Pelecehan Seksual FH UI: Bukti Dunia Pendidikan Kita Sedang Tidak Baik-Baik Saja?
-
Tak Perlu KTP Pemilik Lama, Polri Longgarkan Syarat Pajak Kendaraan Bekas di Seluruh Daerah!
-
Eropa Bersiap AS Keluar dari NATO, Trump yang 'Mencla-mencle' Jadi Sorotan Jerman
-
Ancam Kesehatan dan Lingkungan: DKI Gelar Operasi Basmi Ikan Sapu-sapu Jumat Lusa
-
Horor di Sekolah Turki: Anak Mantan Polisi Tembak 4 Orang Tewas, 20 Lainnya Luka-luka
-
Pemimpin Fatah Marwan Barghouti Disiksa di Penjara Israel, Dipukuli hingga Diserang Anjing
-
Fakta Baru Kasus Begal Damkar di Gambir: 3 dari 5 Pelaku Ternyata Penjahat Kambuhan!
-
Catat! Ini Jadwal Lengkap Keberangkatan Haji Indonesia 2026