Presiden Joko Widodo menjamin bahwa program dana desa sebagai salah satu program andalan pemerintah untuk membangun desa dan mengurangi ketimpangan masih berada pada jalur yang tepat dan dinilai tepat sasaran. Namun, dirinya juga menyadari bahwa dalam pelaksanaannya dibutuhkan perbaikan sistem, prosedur, dan pengawasannya agar dana tersebut dapat lebih memajukan desa.
"Kita tahu ada kurang lebih 900 kepala desa yang ditangkap karena dana desa. Tapi dari 74 ribu desa yang ada, bahwa ada yang 'belok' kita tidak tutup mata. Tetapi dari hasil survei yang kita lakukan, banyak juga yang tepat sasaran. Memang perlu diperbaiki prosedurnya agar lebih sederhana, juga diperbaiki pengawasannya," ujar Presiden di Lapangan Olahraga Kerkoff, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat pada Selasa, (17/10/2017).
Ia juga mengingatkan, dari 74 ribu desa yang ada di Indonesia, tidak mungkin bagi pemerintah untuk mengawasi jalannya pemanfaatan dana desa satu per satu. Oleh karenanya, Kepala Negara mengajak peran serta masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan dana desa yang telah diberikan pemerintah pusat.
"Uang itu ditransfer langsung dari pusat menuju ke desa. Tanggung jawab ada di desa, masyarakat juga harus ikut mengawasi dan mengontrol uang itu jadi barang apa. Apakah jadi irigasi, jalan, dan sebagainya. Tidak mungkin pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah mengikuti begitu banyaknya desa," ucapnya.
Adapun bagi para kepala desa, Presiden mengimbau agar masyarakat turut dilibatkan dalam hal menentukan pemanfaatan dana desa itu. Baginya, apa pun pemanfaatan dana desa tersebut diperbolehkan sepanjang itu merupakan hal-hal yang produktif yang dapat memajukan perekonomian desa.
"Yang paling penting, pengawasan yang paling baik itu adalah dari masyarakat," sekali lagi Presiden menegaskan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Terpopuler: Geger Data Australia Soal Pendidikan Gibran hingga Lowongan Kerja Freeport
- 5 Fakta SUV Baru Mitsubishi: Xforce Versi Futuristik, Tenaga di Atas Pajero Sport
- Bawa Bukti, Roy Suryo Sambangi Kemendikdasmen: Ijazah Gibran Tak Sah, Jabatan Wapres Bisa Gugur
- Mahasiswi IPB Jadi Korban Pengeroyokan Brutal Sekuriti PT TPL, Jaket Almamater Hangus Dibakar
- Diundang Dolce & Gabbana, Penampilan Anggun Mayang Banjir Pujian: Netizen Bandingkan dengan Fuji
Pilihan
-
Danantara Buka Kartu, Calon Direktur Keuangan Garuda dari Singapore Airlines?
-
Jor-joran Bangun Jalan Tol, Buat Operator Buntung: Pendapatan Seret, Pemeliharaan Terancam
-
Kerugian Garuda Indonesia Terbang Tinggi, Bengkak Rp2,42 Triliun
-
Petaka Arsenal! Noni Madueke Absen Dua Bulan Akibat Cedera Lutut
-
Ngamuk dan Aniaya Pemotor, Ini Rekam Jejak Bek PSM Makassar Victor Luiz
Terkini
-
AgenBRILink LQQ, Wujud Nyata Inklusi Keuangan BRI di Bengkulu Utara
-
Danantara Buka Kartu, Calon Direktur Keuangan Garuda dari Singapore Airlines?
-
DPR Kaji Ulang Status Pejabat BUMN, Bakal Kembali Jadi Penyelenggara Negara?
-
Kementerian BUMN Akan Jadi Badan Penyelenggara BUMN
-
Viral Proyek Yve Habitat Mangkrak Bikin Geram Konsumen, Pengembang Buka Suara
-
Dunia Pekerjaan Makin Canggih Tapi Lulusan Ilmu Komputer Banyak Menganggur, Apa Penyebabnya?
-
Buruh Girang Menkeu Purbaya Pertimbangkan Penurunan Cukai Hasil Tembakau
-
Wamen Nezar Ungkap 4 Fokus dalam Peta Jalan Pengembangan AI di Indonesia
-
Heboh RDN Dibobol, SIPF Pastikan Investor Punya Jaring Pengaman
-
Pemerintah Andalkan AI Jadi Mesin Ekonomi Baru Indonesia