Suara.com - Sekretaris Fraksi PAN DPR RI Yandri Susanto menilai, kerja kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla masih belum sempurna selama tiga tahun kepemimpinannya (20/10/2014 hingga 20/10/2017).
Ia mengatakan, pemerintah masih bekum tuntas menjaga demokrasi. Salah satu indikator yang terukur tampak pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.
"Tentu banyak kemajuan, tapi juga harus banyak penyempurnaan-penyempurnaan, karena setiap pemerintah tak ada yang sempurna," kata Yandri dihubungi, Jakarta, Jumat (20/10/2017).
"Kalau masalah demokrasi mungkin yang paling kentara pilkada DKI saja. Penampakan keberpihakan pemerintah dalam tanda kutip sangat terlihat, itu sebaiknya jangan diulangi lagi," tudingnya.
Namun, di lain sisi, Ketua DPP PAN ini mengapresiasi karena 269 pilkada pada tahun 2015 dan 201 pilkada tahun 2016 berjalan aman.
Dia berharap 171 pilkada yang digelar serentak pada 2018 juga bisa berjalan lancar.
Kabinet Jokowi-JK genap bekerja selama tiga tahun pada Jumat hari ini. Ada sembilan program kerja yang dijalankan kabinet ini. Sembilan program kerja ini dinamakan Nawacita.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
Bantah Terima Uang Miliaran, Rismon Sianipar Ungkap Alasan Pilih Damai di Kasus Ijazah Jokowi
-
Legislator Golkar Tagih Revisi UU Pemilu: Banyak Putusan MK Mendesak Segera Ditindaklanjuti
-
Ketegangan di Yerusalem Meningkat usai Pemasangan Pintu Besi di Kawasan Bersejarah
-
Di Balik Layar OTT KPK: Membongkar Gurita Sindikasi 'Jatah Preman' Kepala Daerah Lewat Ajudan
-
Menteri PPPA: Hentikan Normalisasi Candaan Merendahkan Martabat Perempuan
-
Revisi UU Pemilu Masuk Tahap Awal, Anggota Komisi II DPR Beberkan 10 Isu yang Akan Dikaji
-
22 Tahun Digantung DPR, Aktivis Sebut Penundaan RUU PPRT Sebagai Ujian Moral Bangsa
-
Menkes Budi Bongkar Jutaan Orang Kaya Nikmati Subsidi BPJS: Demi Keadilan Kita Hapus!
-
Hasil Studi IHDC: 1 dari 5 Anak Jakarta Alami Gangguan Memori Akibat Anemia
-
Rekrutmen Nasional 30 Ribu Manajer Koperasi Desa Resmi Dibuka, Ini Syaratnya