Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai sampai tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla masih banyak masyarakat yang hidupnya susah.
"Saya melihat harus kita obyektif ya melihat bahwa dalam tiga tahun pemerintahan Pak Jokowi itu masih masyarakat masih merasakan kesulitan-kesulitan hidup," kata Fadli di DPR, Jakarta, Jumat (20/10/2017).
Menurut Fadli itu terjadi karena pemerintah mengarahkan anggaran lebih kepada pembangunan infrastruktur.
"Tapi infrastrukturnya itu tidak membawakan multiplay efek, termasuk pada industri pada penyerapan tenaga kerja yang akhirnya justru industri yang menopang infrastruktur seperti besi dan semen malah menurun," tuturnya.
Kemudian, kata dia, juga karena utang negara masih banyak. Belum lagi, minimnya lapangan pekerjaan.
"Dan, ekonomi kita tidak bertumbuh seperti yang dijanjikan tujuh persen, hanya diangka lima persen. 5,1 persen paling tinggi, jadi ekonomi kita tidak sesuai yang diharapkan dan kemajuan-kemajuan itu tidak sesuai yang diharapkan karena itu menurut saya masih banyak hal yang perlu diperbaharui," tuturnya.
Di bidang politik, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menyebutkan indeks demokrasi Indonesia menurun sejak 2015. Kini, indeks demokrasi Indonesia di angka 70. Sedangkan, indeks demokrasi pada tahun 2015 berada di angka 73, dan tahun 2016 berada di angka 72.
"Ini karena semakin banyak represi kepada kelompok-kelompok kritis pada aktivis, kepada ulama, belum lagi perpu ormas, demokrasi pun mengalami kemunduran. Ini yang kita lihat dalam 3 tahun pemerintahan Jokowi," ujar dia.
Fadli mengibaratkan apa yang dilakukan Presiden Jokowi selama ini seperti one man show. Jokowi merangkap segala jenis jabatan birokrasi.
"Ya kadang dia sebagai presiden, kadang gubernur, kadang menjadi bupati sampai-sampai kadang-kadang menjadi ketua RT yang bagi-bagi kaos, bagi-bagi sepeda dan sebagainya yang tidak perlu dilakukan oleh seorang presiden," kata dia.
Fadli menilai janji Presiden Jokowi ketika kampanye belum terealisasi semua. Fadli khawatir Jokowi malah fokus persiapan pemilu 2019. Sebab, tahun depan Indonesia sudah memasuki tahun politik.
"Kita khawatir orientasi presiden yang masih punya ambisi untuk maju lagi di 2019, tapi lebih pada orientasi politik ketimbang orientasi untuk menyukseskan program-program untuk mensejahterakan rakyat ini yang jangan sampai terjadi," tuturnya.
"Mandat 5 tahun itu untuk menepati janji-janji yang ada yang selama ini disampaikan dan kalaupun mau maju jangan sampai orientasi yang dilakukan sekarang itu sebagai bagian untuk aktivitas politik yang akan datang," Fadli menambahkan.
Tag
Berita Terkait
-
Said Didu Bongkar 5 Kedaulatan RI yang 'Dirampas' Jokowi demi Oligarki Selama Satu Dekade
-
Berapa Tarif Yakup Hasibuan? Pengacara Jokowi dalam Kasus Tuduhan Ijazah Palsu
-
Terpopuler: 7 Fakta Panas Ijazah Jokowi, Promo BRI Hemat Rp1,3 Juta
-
Kuasa Hukum Jokowi Singgung Narasi Sesat Jelang Gelar Perkara Ijazah Palsu
-
Polda Siapkan Gelar Perkara Khusus Kasus Ijazah Jokowi: Permintaan Roy Suryo Cs Jadi Pemicu?
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Nasib 8 ABK di Ujung Tanduk, Kapal Terbakar di Lampung, Tim SAR Sisir Lautan
-
30 Tahun Jadi TPS, Lahan Tiba-tiba Diklaim Pribadi, Warga Pondok Kelapa 'Ngamuk' Robohkan Pagar
-
Baju Basah Demi Sekolah, Curhat Pilu Siswa Nias Seberangi Sungai Deras di Depan Wapres Gibran
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat
-
Mendagri Bersama Menteri PKP Resmikan Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana di Tapanuli Tengah
-
Percepat Pemulihan Pascabencana, Mendagri Instruksikan Pendataan Hunian Rusak di Tapanuli Utara
-
Jabotabek Mulai Ditinggalkan, Setengah Juta Kendaraan 'Eksodus' H-5 Natal
-
Mubes Warga NU Keluarkan 9 Rekomendasi: Percepat Muktamar Hingga Kembalikan Tambang ke Negara
-
BNI Bersama BUMN Peduli Hadir Cepat Salurkan Bantuan Nyata bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Relawan BNI Bergabung dalam Aksi BUMN Peduli, Dukung Pemulihan Warga Terdampak Bencana di Aceh