Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai sampai tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla masih banyak masyarakat yang hidupnya susah.
"Saya melihat harus kita obyektif ya melihat bahwa dalam tiga tahun pemerintahan Pak Jokowi itu masih masyarakat masih merasakan kesulitan-kesulitan hidup," kata Fadli di DPR, Jakarta, Jumat (20/10/2017).
Menurut Fadli itu terjadi karena pemerintah mengarahkan anggaran lebih kepada pembangunan infrastruktur.
"Tapi infrastrukturnya itu tidak membawakan multiplay efek, termasuk pada industri pada penyerapan tenaga kerja yang akhirnya justru industri yang menopang infrastruktur seperti besi dan semen malah menurun," tuturnya.
Kemudian, kata dia, juga karena utang negara masih banyak. Belum lagi, minimnya lapangan pekerjaan.
"Dan, ekonomi kita tidak bertumbuh seperti yang dijanjikan tujuh persen, hanya diangka lima persen. 5,1 persen paling tinggi, jadi ekonomi kita tidak sesuai yang diharapkan dan kemajuan-kemajuan itu tidak sesuai yang diharapkan karena itu menurut saya masih banyak hal yang perlu diperbaharui," tuturnya.
Di bidang politik, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menyebutkan indeks demokrasi Indonesia menurun sejak 2015. Kini, indeks demokrasi Indonesia di angka 70. Sedangkan, indeks demokrasi pada tahun 2015 berada di angka 73, dan tahun 2016 berada di angka 72.
"Ini karena semakin banyak represi kepada kelompok-kelompok kritis pada aktivis, kepada ulama, belum lagi perpu ormas, demokrasi pun mengalami kemunduran. Ini yang kita lihat dalam 3 tahun pemerintahan Jokowi," ujar dia.
Fadli mengibaratkan apa yang dilakukan Presiden Jokowi selama ini seperti one man show. Jokowi merangkap segala jenis jabatan birokrasi.
"Ya kadang dia sebagai presiden, kadang gubernur, kadang menjadi bupati sampai-sampai kadang-kadang menjadi ketua RT yang bagi-bagi kaos, bagi-bagi sepeda dan sebagainya yang tidak perlu dilakukan oleh seorang presiden," kata dia.
Fadli menilai janji Presiden Jokowi ketika kampanye belum terealisasi semua. Fadli khawatir Jokowi malah fokus persiapan pemilu 2019. Sebab, tahun depan Indonesia sudah memasuki tahun politik.
"Kita khawatir orientasi presiden yang masih punya ambisi untuk maju lagi di 2019, tapi lebih pada orientasi politik ketimbang orientasi untuk menyukseskan program-program untuk mensejahterakan rakyat ini yang jangan sampai terjadi," tuturnya.
"Mandat 5 tahun itu untuk menepati janji-janji yang ada yang selama ini disampaikan dan kalaupun mau maju jangan sampai orientasi yang dilakukan sekarang itu sebagai bagian untuk aktivitas politik yang akan datang," Fadli menambahkan.
Tag
Berita Terkait
-
Sayembara Logo Projo Ramai Antusias dari Warganet, Hasilnya di Luar Dugaan
-
Soal Whoosh Disebut Investasi Sosial, Anggota Komisi VI DPR: Rugi Ini Siapa Yang Akan Talangi?
-
Jokowi Klaim Proyek Whoosh Investasi Sosial, Tapi Dinikmati Kelas Atas
-
Setahun Pasca-Jokowi: Rakyat Curigai 'Nyawa Busuk' dan Potensi Kejahatan dalam Kebijakan Masa Lalu!
-
Roy Suryo Cs Berhasil Dapatkan Salinan Ijazah Jokowi dari KPU
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
KPK Lamban Ungkap Tersangka Korupsi Gubernur Riau, Apa Alasannya?
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG