Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai sampai tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla masih banyak masyarakat yang hidupnya susah.
"Saya melihat harus kita obyektif ya melihat bahwa dalam tiga tahun pemerintahan Pak Jokowi itu masih masyarakat masih merasakan kesulitan-kesulitan hidup," kata Fadli di DPR, Jakarta, Jumat (20/10/2017).
Menurut Fadli itu terjadi karena pemerintah mengarahkan anggaran lebih kepada pembangunan infrastruktur.
"Tapi infrastrukturnya itu tidak membawakan multiplay efek, termasuk pada industri pada penyerapan tenaga kerja yang akhirnya justru industri yang menopang infrastruktur seperti besi dan semen malah menurun," tuturnya.
Kemudian, kata dia, juga karena utang negara masih banyak. Belum lagi, minimnya lapangan pekerjaan.
"Dan, ekonomi kita tidak bertumbuh seperti yang dijanjikan tujuh persen, hanya diangka lima persen. 5,1 persen paling tinggi, jadi ekonomi kita tidak sesuai yang diharapkan dan kemajuan-kemajuan itu tidak sesuai yang diharapkan karena itu menurut saya masih banyak hal yang perlu diperbaharui," tuturnya.
Di bidang politik, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menyebutkan indeks demokrasi Indonesia menurun sejak 2015. Kini, indeks demokrasi Indonesia di angka 70. Sedangkan, indeks demokrasi pada tahun 2015 berada di angka 73, dan tahun 2016 berada di angka 72.
"Ini karena semakin banyak represi kepada kelompok-kelompok kritis pada aktivis, kepada ulama, belum lagi perpu ormas, demokrasi pun mengalami kemunduran. Ini yang kita lihat dalam 3 tahun pemerintahan Jokowi," ujar dia.
Fadli mengibaratkan apa yang dilakukan Presiden Jokowi selama ini seperti one man show. Jokowi merangkap segala jenis jabatan birokrasi.
"Ya kadang dia sebagai presiden, kadang gubernur, kadang menjadi bupati sampai-sampai kadang-kadang menjadi ketua RT yang bagi-bagi kaos, bagi-bagi sepeda dan sebagainya yang tidak perlu dilakukan oleh seorang presiden," kata dia.
Fadli menilai janji Presiden Jokowi ketika kampanye belum terealisasi semua. Fadli khawatir Jokowi malah fokus persiapan pemilu 2019. Sebab, tahun depan Indonesia sudah memasuki tahun politik.
"Kita khawatir orientasi presiden yang masih punya ambisi untuk maju lagi di 2019, tapi lebih pada orientasi politik ketimbang orientasi untuk menyukseskan program-program untuk mensejahterakan rakyat ini yang jangan sampai terjadi," tuturnya.
"Mandat 5 tahun itu untuk menepati janji-janji yang ada yang selama ini disampaikan dan kalaupun mau maju jangan sampai orientasi yang dilakukan sekarang itu sebagai bagian untuk aktivitas politik yang akan datang," Fadli menambahkan.
Tag
Berita Terkait
-
Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
-
Siasat Jokowi Mati-matian untuk PSI, Ambisi Tiga Periode atau Sekoci Politik Keluarga?
-
Jokowi 'Mati-matian' Bela PSI: Bukan Sekadar Dukungan, Tapi Skema Dinasti Politik 2029
-
Jokowi Turun Gunung, Bakal Pidato Perdana Sebagai Ketua Dewan Penasehat di Rakernas PSI
-
Tim Peneliti Ijazah Jokowi Buka Suara, Sebut Dokumen KPU Harusnya Sah Diuji Publik
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
Terkini
-
Niat Bersihkan Rumah Kosong, Warga Sleman Temukan Kerangka Manusia di Lantai Dua
-
Jakarta Diguyur Hujan dari Pagi Sampai Malam: Peta Sebaran Hujan Lengkap dari BMKG
-
Seskab Teddy Ungkap Posisi Indonesia di BoP: Dana USD 1 Miliar Tidak Wajib dan untuk Gaza
-
Prabowo Kumpulkan Eks Menlu: Apa Saja Poin Krusial Arah Politik Luar Negeri di Istana?
-
Partai Demokrat Desak Angka Ambang Batas Parlemen Dikecilkan, Herman Khaeron Ungkap Alasannya!
-
Temui Putra Mahkota Abu Dhabi, Megawati Kenalkan Pancasila sebagai Falsafah Pemersatu Bangsa
-
Saat Indonesia Jadi Pasar Rokok Terbesar ASEAN, Siapa Lindungi Generasi Muda?
-
OTT Beruntun di Kemenkeu, KPK Sita 3 Kg Emas dan Duit Miliaran dari Penangkapan Pejabat Bea Cukai
-
Edit Logo NU dan Disamakan dengan Simbol Yahudi, Warga Laporkan Akun X ke Polda Metro Jaya
-
Mensesneg Bocorkan Jadwal Pelantikan Hakim MK Baru Adies Kadir