YLBHI Nilai Jokowi Tak Prioritaskan Penanganan Kasus HAM

Suara.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengatakan banyak kasus kriminalisasi di negeri ini, terutama kepada mereka yang memperjuangkan keadilan, seperti buruh, tani, dan ulama.

"Karena itu jadi banyak sekali persoalan hukum yang diabaikan salah satunya penuntasan HAM masa lalu dan juga korban minoritas di berbagai tempat yang tidak bisa mendapat haknya," kata Ketua YLBHI Asfinawati di acara Evaluasi 3 Tahun dan Launching Posko Pengawasan Nawa Cita oleh Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, di Ke:Kini, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (20/10/2017).

Asfinawati menilai pemerintah belum fokus menyelesaikan kasus hukum dan HAM, melainkan konsentrasi pada kepentingan pembangunan ekonomi yang justru banyak menumbuhkan problem baru, seperti korupsi.

Asfinawati menyebut sejumlah kasus HAM yang sampai sekarang tak jelas penyelesaiannya, di antaranya tragedi Semanggi. Bahkan, menurut dia, kepolisian seakan menutup mata untuk kembali menguak siapa pelaku penembakan mahasiswa Trisakti.

"Nah ini kan kalau ditarik kebelakang soal tragedi Semanggi satu dan lainnya jadi ada banyak sekali kasus pelanggaran HAM yang nggak diselesaikan," kata dia.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo bisa saja mendesak Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk kembali menyelidiki kasus tersebut. Sebab, semua kekuasaan di Indonesia berada di tangan Presiden.

"Ya kan langsung pimpinan, langsungnya kapolri adalah Presiden. Jadi itu sebenarnya ada dalam jangkauan Presiden," kata dia.

Asfinawati menambahkan di sisa dua tahun masa jabatan Jokowi, dia berharap hukum dan HAM dijadikan prioritas untuk diselesaikan. Sebab, isu ini merupakan bagian dari program Nawa Cita. (Maidian Reviani)