Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan masih banyak yang perlu dibenahi dalam pemilihan Kepala Daerah serentak 2018.
Menurutnya Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Bawaslu harus mendeteksi kerawanan sejak dini jelang pilkada sampai usainya pelaksanaan.
"Ada satu maping kerawaman Pilkada, yakni sebelum Pilkada, selama pilkada dan setelah Pilkada ada semua. Apakah berupa sebelumnya ada oknum yang akan tidak netral menjadi masalah, netralitas Aparatur Sipil Negara masalah? Apakah netralitas penyelenggara Pilkada masalah? Apakah money politik masalah? Apakah isu politik SARA masalah juga? dan kampanye bohong atau Hoax. Ini yang perlu kita selesaikan," kata Wiranto dalam rapat koordinasi pilkada serentak 2018 di Hotel Kartika Chandra, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (23/10/2017).
Maka itu, Wiranto meminta kepada Badan Pengawas Pemilu secepatnya menyelesaikan penelitian tentang indeks kerawanan Pilkada Serentak 2018.
"Saya minta bawaslu segera menyelesaikan penelitianya tentang indeks kerawanan pemilu. Tahun lalu beberapa bulan sebelumnya sudah mengambil satu prakarsa antara Menkopolhukam dengan bawaslu untuk memetakan kerawanan di setiap daerah Pilkada serentak," ujar Wiranto.
Wiranto menambahkan dengan dilakukan antisipasi sejak dini, berharap kerawan Pilkada serentak 2018 tidak akan terjadi.
"Sehingga sejak dini lakukan pencegahan negatif-negatif, saat pilkada digelar. Maka indeks kerawanan pemilih sudah masuk wilayah yang aman kondusif. Kita tidak kecolongan," ujar Wiranto.
Wiranto menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo dalam HUT Republik Indonesia ke-72, tentang pengamanan Pilkada serentak 2018.
"Dalam merawat kematangan demokrasi terutama di Pilkada serentak 2018 sebagai bagian penting dalam menjaga momentum pemerintah untuk terus memperhatikan stabilitas keamanan, mendorong kemampuan peningkatan profesionalitas kita," ujar Wiranto.
Baca Juga: Jelang Pilkada Jatim, Gus Ipul Dinobatkan Jadi Santri Inspiratif
"Berarti kalau aparat keamanan sudah bisa menjaga stabilitas, menjaga keamanan, pemangku kepentingan dapat baik. Sehingga hambatan permasalah apapun gangguan akan dapat kita selesaikan dengan sebaik-baiknya," Wiranto menambahkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Luluh Lantakkan Kota Caracas, Ini Besaran Dua Gempa yang Guncang Venezuela
-
Gempa Bumi Venezuela, Banyak Gedung Runtuh di Caracas dan La Guaira
-
Diduga Terima Suap Ruko dan Miliaran Rupiah, Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Jalani Sidang Perdana
-
Venezuela Diguncang Gempa Bumi 'Raksasa' 7,2 SR, Korban Berjatuhan
-
Mendagri Hadiri Puncak PENAS XVII 2026, Dukung Penguatan Petani dan Nelayan di Gorontalo
-
Mendagri Tegaskan Penguatan Program Bedah Rumah sebagai Bentuk Keberpihakan kepada Rakyat
-
6 Fakta Skandal BEM FH UBK Mengaku Dapat Uang 'Pelicin' dalam Demo Mahasiswa
-
Gerindra Tepis Isu 'Mata-matai' Wapres Gibran: Yang Ada Adalah Perintah untuk...
-
Mencekam! Gempa Dahsyat M 7,1 Guncang Venezuela, Peringatan Berpotensi Tsunami Dikeluarkan
-
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Siap-siap Hujan di Wilayah Selatan dan Timur