Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan masih banyak yang perlu dibenahi dalam pemilihan Kepala Daerah serentak 2018.
Menurutnya Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Bawaslu harus mendeteksi kerawanan sejak dini jelang pilkada sampai usainya pelaksanaan.
"Ada satu maping kerawaman Pilkada, yakni sebelum Pilkada, selama pilkada dan setelah Pilkada ada semua. Apakah berupa sebelumnya ada oknum yang akan tidak netral menjadi masalah, netralitas Aparatur Sipil Negara masalah? Apakah netralitas penyelenggara Pilkada masalah? Apakah money politik masalah? Apakah isu politik SARA masalah juga? dan kampanye bohong atau Hoax. Ini yang perlu kita selesaikan," kata Wiranto dalam rapat koordinasi pilkada serentak 2018 di Hotel Kartika Chandra, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (23/10/2017).
Maka itu, Wiranto meminta kepada Badan Pengawas Pemilu secepatnya menyelesaikan penelitian tentang indeks kerawanan Pilkada Serentak 2018.
"Saya minta bawaslu segera menyelesaikan penelitianya tentang indeks kerawanan pemilu. Tahun lalu beberapa bulan sebelumnya sudah mengambil satu prakarsa antara Menkopolhukam dengan bawaslu untuk memetakan kerawanan di setiap daerah Pilkada serentak," ujar Wiranto.
Wiranto menambahkan dengan dilakukan antisipasi sejak dini, berharap kerawan Pilkada serentak 2018 tidak akan terjadi.
"Sehingga sejak dini lakukan pencegahan negatif-negatif, saat pilkada digelar. Maka indeks kerawanan pemilih sudah masuk wilayah yang aman kondusif. Kita tidak kecolongan," ujar Wiranto.
Wiranto menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo dalam HUT Republik Indonesia ke-72, tentang pengamanan Pilkada serentak 2018.
"Dalam merawat kematangan demokrasi terutama di Pilkada serentak 2018 sebagai bagian penting dalam menjaga momentum pemerintah untuk terus memperhatikan stabilitas keamanan, mendorong kemampuan peningkatan profesionalitas kita," ujar Wiranto.
Baca Juga: Jelang Pilkada Jatim, Gus Ipul Dinobatkan Jadi Santri Inspiratif
"Berarti kalau aparat keamanan sudah bisa menjaga stabilitas, menjaga keamanan, pemangku kepentingan dapat baik. Sehingga hambatan permasalah apapun gangguan akan dapat kita selesaikan dengan sebaik-baiknya," Wiranto menambahkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Bantah Tukar Guling dengan Thomas, Purbaya Jelaskan Tugas Wamenkeu Juda Agung
-
Kisah Pilu Anak NTT yang Bunuh Diri, Mi'ing Bagito Blak-blakan Sentil Koruptor
-
Jika BPJS Mati Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Darurat, Ini Penjelasan Mensos!
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
-
JPO Sarinah Segera Dibuka Akhir Februari 2026, Akses ke Halte Jadi Lebih Mudah!
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin