Suara.com - Presiden Tiongkok Xi Jinping kekinian menjadi pemimpin yang memunyai kuasa besar di negeri Panda tersebut, setelah mendiang pendiri RRT Mao Zedong.
Itu setelah Kongres ke-19 Partai Komunis Tiongkok (PKT) memutuskan memasukkan nama dan pemikiran Xi Jinping sebagai teori pembimbing partai maupun negara tersebut dalam konstitusinya.
Keputusan itu disepakati dalam pertemuan terakhir kongres PKT, setelah Xi Jinping berjanji membawa Tiongkok ke "era baru", yakni menjadi negara dominan dan adidaya di internasional.
Secara teoritis, seperti dilansir The Guardian, Selasa (24/10/2017), PKT menyetujui pemikiran Xi mengenai "Sosialisme dengan karakterisasi Tiongkok untuk era baru" dimasukkan dalam kontitusi sebagai teori pembimbing.
"Partai kita semakin kuat dalam kepemimpinan di dalam negeri maupun dunia. Sistem sosialis kita mendemonstrasikan kekuatan dan vitalitas. Rakyat dan bangsa Tiongkok memunyai masa depan cerah," tegas Xi Jinping dalam pidato penutupan kongres di hadapan 2.200 delegasi.
Sejak RRT didirikan, PKT hanya menyetujui teori pembimbing partainya disebut sebagai "Marxisme-Leninisme dan Pemikiran Mao Zedong".
Sementara segala pembaruan mengenai tahapan sosialis Tiongkok dimasukkan sebagai wacana pendukung ideologi tersebut.
Pemikiran-pemikiran Mao telah diakui oleh dunia, terutama dalam bidang filsafat, politik, ekonomi, maupun kemiliteran. Bahkan, banyak gerakan rakyat di negara-negara lain mengklaim diri sebagai "Maois".
Baca Juga: Menang di MA, Anies Siap Gusur Lahan Fatmawati untuk Proyek MRT
Sementara dimasukkannya nama dan pemikiran Xi Jinping mengenai "Sosialisme berkarakter Tiongkok menuju era baru" dalam ideologi PKT, dinilai banyak pihak hanya karena alasan politis.
Apalagi, keputusan itu dibuat ketika Xi Jingping hidup dan berkuasa. Sebabnya, nama dan pemikiran Deng Xiaoping—pemimpin RRT setelah Mao yang melakukan restorasi sistem kapitalisme di Tiongkok dan pemikirannya dianggap sebagai mazhab tersendiri dalam Sosialime—baru dimasukkan dalam konstitusi partai setelah dirinya meninggal.
"Tak ada yang khas dalam pemikiran Xi. Kalau namanya dimasukkan dalam nama ideologi PKT secara konstitusional, maka hanya bersifat politis. Dia ingin memunyai kekuasaan besar," kritik Bill Bishop, penerbit media Sinocism.
"Jadi, ketika ada yang mengkritik atau melawan Xi, ia secara mudah mencap seseorang itu melawan PKT," tambahnya.
Berita Terkait
- 
            
              Indonesia Diserbu Buruh Tiongkok? Luhut: Rumor Kampungan
 - 
            
              Komunis Cina Dilarang Sembah Tuhan untuk Cegah Korupsi
 - 
            
              Tiongkok Yakin Kereta Cepat Jakarta-Bandung Selesai Akhir 2019
 - 
            
              Agustus 2017, Neraca Perdagangan Surplus Tertinggi dalam 5 Tahun
 - 
            
              Pengusaha Bunuh Diri usai Bertemu Mantan Istri di Situs Kencan
 
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
 - 
            
              KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
 - 
            
              Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
 - 
            
              Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
 - 
            
              Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
 - 
            
              Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
 - 
            
              BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
 - 
            
              PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
 - 
            
              Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
 - 
            
              KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid