Kawasan sekitar Tanah Abang [suara.com/Dian Rosmala]
Pemuda berinisial ST sibuk sekali mengatur arus kendaraan di depan Blok G, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2017). ST merupakan koordinator sukarelawan pengatur lalu lintas.
Di tengah kesibukan, wartawan Suara.com menemuinya untuk meminta pendapat seputar peran preman di Tanah Abang. ST berkata orang-orang yang punya pekerjaan sepertinya turut berkontribusi untuk membantu mobilitas masyarakat di pusat grosir terbesar di Asia Tenggara ini.
"Kami di sini juga cukup membantu bang. Kami mengatur lalu lintas, tapi sering disebut preman. Kami bukan preman, kami membantu, kami tidak cuma ngambil duitnya doang," ujar ST kepada Suara.com.
Tingginya aktivitas masyarakat di Tanah Abang membuat kawasan tersebut nyaris tak pernah tidur. Selalu ramai.
Terutama di bagian luar, sebagian besar trotoar pun sampai diserobot pedagang kaki lima yang ingin mendapatkan rezeki dari keramaian. Semrawut.
Pasar Tanah Abang ibarat magnet. Banyak kalangan bawah yang berkepentingan di sana. PKL, tukang angkat barang atau porter, tukang parkir.
ST tentu saja tak bisa berbuat banyak untuk mengatasi kesemrawutan. Dia bukan aparat pemerintah.
"Itu teman saya semua bang. Kalau mau mengatur mereka, caranya itu seperti apa? Saya di sini cari uang. Ya sama juga dengan mereka, sama-sama cari uang. Nggak mungkin kan kita larang," ujar ST.
Kesemrawutan di sekitar pasar bersejarah ini selalu menjadi perhatian dari generasi ke generasi pemimpin. Tak ada yang benar-benar berhasil mengatasinya.
Tak jadi soal bagi ST kalau nanti pemerintahan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno kembali menertibkan kawasan Tanah Abang. Yang terpenting bagi dia nasib sukarelawan pengatur lalu lintas, PKL, dan tukang parkir diperhatikan.
"Kalau ditanya kami maunya gimana, ya kami nggak tahu. Kami ikut saja kok sama pemerintah. Tapi ya memohon juga kami pikirkan. kami ini kan sama-sama punya anak," tutur ST.
ST mengaku kalau nanti dilibatkan pemerintah untuk mengatur kawasan Tanah Abang.
"Bagus dong kalau Pak Sandi ngajak kami semua bicara. Supaya kami juga tahu kan. Tapi ya tadi itu, saya tidak tahu kalau ditanya ini harus dibuat seperti apa," ujar ST.
Parmin ketika ditemui Suara.com di depan Blok G sedang berjualan. Dia seorang PKL.
Prinsipnya, Parmin tidak menolak ketertiban. Dia tidak menyoal apabila nanti dilarang berjualan di trotoar. Tapi sekali lagi, ini urusan perut. Parmin berharap betul pemerintah punya solusi konkrit buat orang-orang kecil.
"Ya kalau Satpol PP datang kan kami masuk bang. Kalau mereka pergi ya kami keluar lagi. Kami ini jualan. Anak kami sekolah. Kalau diminta tidak di sini (trotoar), yang nggak apa-apa sih, tapi sediakan kami tempat yang bisa buat jualan," kata Parmin.
Di tengah kesibukan, wartawan Suara.com menemuinya untuk meminta pendapat seputar peran preman di Tanah Abang. ST berkata orang-orang yang punya pekerjaan sepertinya turut berkontribusi untuk membantu mobilitas masyarakat di pusat grosir terbesar di Asia Tenggara ini.
"Kami di sini juga cukup membantu bang. Kami mengatur lalu lintas, tapi sering disebut preman. Kami bukan preman, kami membantu, kami tidak cuma ngambil duitnya doang," ujar ST kepada Suara.com.
Tingginya aktivitas masyarakat di Tanah Abang membuat kawasan tersebut nyaris tak pernah tidur. Selalu ramai.
Terutama di bagian luar, sebagian besar trotoar pun sampai diserobot pedagang kaki lima yang ingin mendapatkan rezeki dari keramaian. Semrawut.
Pasar Tanah Abang ibarat magnet. Banyak kalangan bawah yang berkepentingan di sana. PKL, tukang angkat barang atau porter, tukang parkir.
ST tentu saja tak bisa berbuat banyak untuk mengatasi kesemrawutan. Dia bukan aparat pemerintah.
"Itu teman saya semua bang. Kalau mau mengatur mereka, caranya itu seperti apa? Saya di sini cari uang. Ya sama juga dengan mereka, sama-sama cari uang. Nggak mungkin kan kita larang," ujar ST.
Kesemrawutan di sekitar pasar bersejarah ini selalu menjadi perhatian dari generasi ke generasi pemimpin. Tak ada yang benar-benar berhasil mengatasinya.
Tak jadi soal bagi ST kalau nanti pemerintahan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno kembali menertibkan kawasan Tanah Abang. Yang terpenting bagi dia nasib sukarelawan pengatur lalu lintas, PKL, dan tukang parkir diperhatikan.
"Kalau ditanya kami maunya gimana, ya kami nggak tahu. Kami ikut saja kok sama pemerintah. Tapi ya memohon juga kami pikirkan. kami ini kan sama-sama punya anak," tutur ST.
ST mengaku kalau nanti dilibatkan pemerintah untuk mengatur kawasan Tanah Abang.
"Bagus dong kalau Pak Sandi ngajak kami semua bicara. Supaya kami juga tahu kan. Tapi ya tadi itu, saya tidak tahu kalau ditanya ini harus dibuat seperti apa," ujar ST.
Parmin ketika ditemui Suara.com di depan Blok G sedang berjualan. Dia seorang PKL.
Prinsipnya, Parmin tidak menolak ketertiban. Dia tidak menyoal apabila nanti dilarang berjualan di trotoar. Tapi sekali lagi, ini urusan perut. Parmin berharap betul pemerintah punya solusi konkrit buat orang-orang kecil.
"Ya kalau Satpol PP datang kan kami masuk bang. Kalau mereka pergi ya kami keluar lagi. Kami ini jualan. Anak kami sekolah. Kalau diminta tidak di sini (trotoar), yang nggak apa-apa sih, tapi sediakan kami tempat yang bisa buat jualan," kata Parmin.
Ketika ditanya soal konsep penataan seperti apa yang ideal untuk PKL di Tanah Abang, Parmin tak mau mikir berat-berat. Sederhana saja buat dia, yang penting tidak kehilangan mata pencaharian. Titik.
"Kami mah orang kecil. Nggak tahulah harus kasih solusi gimana. Pokoknya kami tetap bisa cari uang dah. Jangan kita disuruh pergi, tapi hilang semua pekerjaan kita," kata Parmin.
Akan libatkan preman
Sebelumnya, Anies dan Sandiaga akan melibatkan preman Tanah Abang untuk membicarakan konsep penataan kawasan sekitar jantung ekonomi Jakarta ini. Perspektif mereka dibutuhkan agar solusi yang diputuskan nanti betul-betul tepat.
"Mereka (preman) mendukung. Yang paling mendukung teman-teman dari daerah sana yang mendukung penataan," ujar Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Jumat (3/11/2017).
Anies mengatakan rancangan penataan kawasan Tanah Abang sebetulnya sudah ada. Tinggal sosialisasi saja.
"Sudah ada rancangannya, tapi kami tidak akan sosialisasikan sebelum kami implementasi di sana. Jadi kami tidak akan ceritakan rencana, jadi kami akan tunjukkan," kata Anies.
Komentar
Berita Terkait
-
Ikuti Perintah Prabowo, Gubernur Pramono Bakal Tertibkan Atribut Partai dan PKL di Trotoar
-
Kampung Starling: Riuh Rendah 'Dapur' Kafein Ibu Kota yang Terjepit Beton dan Janji Politik
-
Viral Nenek Curi 16 Potong Pakaian di Tanah Abang, Ketahuan Usai Barang Jatuh dari Balik Gamis
-
Palak Pedagang Pakai Sajam, Dua Preman 'Penguasa' BKT Diringkus Polisi
-
Cuan dari Gang Sempit: Kisah PKL Malioboro yang Sukses Ternak Ratusan Tikus Mencit
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
Terkini
-
Momen Langka di Abu Dhabi, Kala Prananda Prabowo Jadi Fotografer Dadakan Megawati
-
Haris Rusly Moti: Strategi Multi-alignment, Manuver Cerdas Prabowo untuk Palestina Merdeka
-
Anak Buah Terjaring OTT KPK, Menkeu Purbaya: Kenapa Terpukul? Ini Titik Masuk Perbaikan
-
Operasi Pekat Jaya Sepekan, Polda Metro Jaya Tangkap 105 Pelaku Tawuran, 56 Sajam Disita
-
Telak! Baru 7 Hari Dilantik Menkeu Purbaya, Kepala Kanwil Bea Cukai Sumbagsel Diciduk KPK
-
Prabowo Naikkan Gaji Hakim untuk Cegah Penegak Hukum Korupsi, Eks Ketua KPK: Tak Sesederhana Itu
-
Saat 16 Ormas Sepakat RI Gabung BoP, Israel Masih Terus Serang Palestina
-
Ciduk Kepala Pajak Banjarmasin Lewat OTT, KPK Sita Duit Tunai Lebih dari Rp1 Miliar
-
Buntut Siswa SD di NTT Bunuh Diri, Komisi X DPR Bakal Panggil Mendikdasmen Pekan Depan
-
Abraham Samad Akui Minta Prabowo Agar 57 Eks Pegawai Gagal TWK Abal-abal Kembali ke KPK