Kawasan sekitar Tanah Abang [suara.com/Dian Rosmala]
Pemuda berinisial ST sibuk sekali mengatur arus kendaraan di depan Blok G, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2017). ST merupakan koordinator sukarelawan pengatur lalu lintas.
Di tengah kesibukan, wartawan Suara.com menemuinya untuk meminta pendapat seputar peran preman di Tanah Abang. ST berkata orang-orang yang punya pekerjaan sepertinya turut berkontribusi untuk membantu mobilitas masyarakat di pusat grosir terbesar di Asia Tenggara ini.
"Kami di sini juga cukup membantu bang. Kami mengatur lalu lintas, tapi sering disebut preman. Kami bukan preman, kami membantu, kami tidak cuma ngambil duitnya doang," ujar ST kepada Suara.com.
Tingginya aktivitas masyarakat di Tanah Abang membuat kawasan tersebut nyaris tak pernah tidur. Selalu ramai.
Terutama di bagian luar, sebagian besar trotoar pun sampai diserobot pedagang kaki lima yang ingin mendapatkan rezeki dari keramaian. Semrawut.
Pasar Tanah Abang ibarat magnet. Banyak kalangan bawah yang berkepentingan di sana. PKL, tukang angkat barang atau porter, tukang parkir.
ST tentu saja tak bisa berbuat banyak untuk mengatasi kesemrawutan. Dia bukan aparat pemerintah.
"Itu teman saya semua bang. Kalau mau mengatur mereka, caranya itu seperti apa? Saya di sini cari uang. Ya sama juga dengan mereka, sama-sama cari uang. Nggak mungkin kan kita larang," ujar ST.
Kesemrawutan di sekitar pasar bersejarah ini selalu menjadi perhatian dari generasi ke generasi pemimpin. Tak ada yang benar-benar berhasil mengatasinya.
Tak jadi soal bagi ST kalau nanti pemerintahan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno kembali menertibkan kawasan Tanah Abang. Yang terpenting bagi dia nasib sukarelawan pengatur lalu lintas, PKL, dan tukang parkir diperhatikan.
"Kalau ditanya kami maunya gimana, ya kami nggak tahu. Kami ikut saja kok sama pemerintah. Tapi ya memohon juga kami pikirkan. kami ini kan sama-sama punya anak," tutur ST.
ST mengaku kalau nanti dilibatkan pemerintah untuk mengatur kawasan Tanah Abang.
"Bagus dong kalau Pak Sandi ngajak kami semua bicara. Supaya kami juga tahu kan. Tapi ya tadi itu, saya tidak tahu kalau ditanya ini harus dibuat seperti apa," ujar ST.
Parmin ketika ditemui Suara.com di depan Blok G sedang berjualan. Dia seorang PKL.
Prinsipnya, Parmin tidak menolak ketertiban. Dia tidak menyoal apabila nanti dilarang berjualan di trotoar. Tapi sekali lagi, ini urusan perut. Parmin berharap betul pemerintah punya solusi konkrit buat orang-orang kecil.
"Ya kalau Satpol PP datang kan kami masuk bang. Kalau mereka pergi ya kami keluar lagi. Kami ini jualan. Anak kami sekolah. Kalau diminta tidak di sini (trotoar), yang nggak apa-apa sih, tapi sediakan kami tempat yang bisa buat jualan," kata Parmin.
Di tengah kesibukan, wartawan Suara.com menemuinya untuk meminta pendapat seputar peran preman di Tanah Abang. ST berkata orang-orang yang punya pekerjaan sepertinya turut berkontribusi untuk membantu mobilitas masyarakat di pusat grosir terbesar di Asia Tenggara ini.
"Kami di sini juga cukup membantu bang. Kami mengatur lalu lintas, tapi sering disebut preman. Kami bukan preman, kami membantu, kami tidak cuma ngambil duitnya doang," ujar ST kepada Suara.com.
Tingginya aktivitas masyarakat di Tanah Abang membuat kawasan tersebut nyaris tak pernah tidur. Selalu ramai.
Terutama di bagian luar, sebagian besar trotoar pun sampai diserobot pedagang kaki lima yang ingin mendapatkan rezeki dari keramaian. Semrawut.
Pasar Tanah Abang ibarat magnet. Banyak kalangan bawah yang berkepentingan di sana. PKL, tukang angkat barang atau porter, tukang parkir.
ST tentu saja tak bisa berbuat banyak untuk mengatasi kesemrawutan. Dia bukan aparat pemerintah.
"Itu teman saya semua bang. Kalau mau mengatur mereka, caranya itu seperti apa? Saya di sini cari uang. Ya sama juga dengan mereka, sama-sama cari uang. Nggak mungkin kan kita larang," ujar ST.
Kesemrawutan di sekitar pasar bersejarah ini selalu menjadi perhatian dari generasi ke generasi pemimpin. Tak ada yang benar-benar berhasil mengatasinya.
Tak jadi soal bagi ST kalau nanti pemerintahan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno kembali menertibkan kawasan Tanah Abang. Yang terpenting bagi dia nasib sukarelawan pengatur lalu lintas, PKL, dan tukang parkir diperhatikan.
"Kalau ditanya kami maunya gimana, ya kami nggak tahu. Kami ikut saja kok sama pemerintah. Tapi ya memohon juga kami pikirkan. kami ini kan sama-sama punya anak," tutur ST.
ST mengaku kalau nanti dilibatkan pemerintah untuk mengatur kawasan Tanah Abang.
"Bagus dong kalau Pak Sandi ngajak kami semua bicara. Supaya kami juga tahu kan. Tapi ya tadi itu, saya tidak tahu kalau ditanya ini harus dibuat seperti apa," ujar ST.
Parmin ketika ditemui Suara.com di depan Blok G sedang berjualan. Dia seorang PKL.
Prinsipnya, Parmin tidak menolak ketertiban. Dia tidak menyoal apabila nanti dilarang berjualan di trotoar. Tapi sekali lagi, ini urusan perut. Parmin berharap betul pemerintah punya solusi konkrit buat orang-orang kecil.
"Ya kalau Satpol PP datang kan kami masuk bang. Kalau mereka pergi ya kami keluar lagi. Kami ini jualan. Anak kami sekolah. Kalau diminta tidak di sini (trotoar), yang nggak apa-apa sih, tapi sediakan kami tempat yang bisa buat jualan," kata Parmin.
Ketika ditanya soal konsep penataan seperti apa yang ideal untuk PKL di Tanah Abang, Parmin tak mau mikir berat-berat. Sederhana saja buat dia, yang penting tidak kehilangan mata pencaharian. Titik.
"Kami mah orang kecil. Nggak tahulah harus kasih solusi gimana. Pokoknya kami tetap bisa cari uang dah. Jangan kita disuruh pergi, tapi hilang semua pekerjaan kita," kata Parmin.
Akan libatkan preman
Sebelumnya, Anies dan Sandiaga akan melibatkan preman Tanah Abang untuk membicarakan konsep penataan kawasan sekitar jantung ekonomi Jakarta ini. Perspektif mereka dibutuhkan agar solusi yang diputuskan nanti betul-betul tepat.
"Mereka (preman) mendukung. Yang paling mendukung teman-teman dari daerah sana yang mendukung penataan," ujar Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Jumat (3/11/2017).
Anies mengatakan rancangan penataan kawasan Tanah Abang sebetulnya sudah ada. Tinggal sosialisasi saja.
"Sudah ada rancangannya, tapi kami tidak akan sosialisasikan sebelum kami implementasi di sana. Jadi kami tidak akan ceritakan rencana, jadi kami akan tunjukkan," kata Anies.
Komentar
Berita Terkait
-
Jelang Hari Buruh, Jukir Liar dan PKL di Monas Jadi Target Penertiban
-
Bikin Macet Parah! Satpol PP Jatinegara Tertibkan 43 PKL Ular hingga Anjing di Balimester
-
Jelang Lebaran, Aktivitas Porter Tanah Abang Menurun, Pendapatan Ikut Tergerus
-
Tanah Abang Bergeliat: Tren Butter Yellow hingga Paper Silk Jadi Primadona
-
Penuh Sesak Pasar Tanah Abang Menjelang Lebaran
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
Terkini
-
Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat
-
Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan
-
Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun
-
Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos
-
Dukung Rekomendasi Reformasi Polri, Abdullah Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Program SMK 4 Tahun dan SMK Go Global Mulai Berjalan, Ini Jurusan yang Jadi Prioritas
-
Sowan ke MUI, KSP Dudung Siap Lapor Aspirasi Ulama ke Presiden Prabowo
-
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus DJKA ke Eks Menhub Budi Karya Sumadi
-
Sebar Propaganda Lewat Medsos, Densus 88 Tangkap 8 Terduga Teroris Jaringan JAD di Sulteng!
-
PRT Bakal Disertifikasi, Wamen PPPA Veronica Tan Siapkan Skema Pelatihan agar Hak Pekerja Terpenuhi