Karenanya, tahun 1869, Gubernur Jenderal Pieter Mijer mengajukan permohonan untuk membangun "hotel" baru di belakang yang pada saat ini dikenal dengan nama "Istana Merdeka". Sementara bangunan lama yang menghadap ke Jalan Rijswijk akhirnya diperluas.
Bila masuk lewat pintu depan Istana Negara, ada ruang depan yang punya tiga lampu kandelabra besar dan sepasang cermin antik yang tingginya hampir mencapai tiga meter. Total ada 22 lampu kandelabra di Istana Negara.
Pintu depan itu memang hanya dibuka saat momen-momen khusus, misalnya "open house" Idul Fitri, 1 Syawal 1438 H yang bersamaan dengan 25 Juni 2017.
Pejabat dan masyarakat yang ingin bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo, Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Kalla masuk lewat pintu itu dan mengantri di sepanjang ruang depan hingga ke ruang perjamuan.
Istana Negara memang pada dasarnya terdiri dari dua balairung besar, yaitu ruang upacara dan ruang jamuan. Ruang upacara adalah tempat penyelenggaraan upacara-upacara resmi kenegaraan.
Pada masa Hindia Belanda, ruang upacara dipakai sebagai "ballroom" untuk pesta-pesta yang disemarakkan dengan acara dansa.
Pada masa penguasa Orde Baru, Soeharto, persisnya saat peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, Istana Negara juga dipakai untuk acara jamuan makan Presiden dan para veteran.
Tidak heran saat Soeharto berkuasa, ruang upacara tersedia dua perangkat gamelan: Jawa dan Bali, masing-masing ditempatkan di timur dan di barat dari podium yang berada di sisi selatan Ruang Upacara.
Tapi saat masa Presiden Joko Widodo, gamelan itu belum pernah dimainkan lagi.
Baca Juga: Anies Akui 'Rumah Berlapis' Tak Jauh Beda dengan Rusun Era Ahok
Menurut Kepala Biro Pengelolaan Istana MF Darmastuti, gamelannya disimpan di Istana Yogyakarta bersama dengan satu set wayangnya.
"Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi untuk menampilkan istana sebagai 'The Ultimate Show Case of Indonesia'. Karena Indonesia tidak hanya Jawa atau Bali, jadi pengelola istana mencoba mempadu-padankan semua ornamen-ornamen dari seluruh Indonesia dalam ruangan istana," kata Darmastuti.
Berita Terkait
-
Partai Berkarya Buka Suara Soal Tommy dan 'Paradise Papers'
-
Jokowi Minta Masyarakat Teliti Saat Pinjam Modal ke Bank
-
Jokowi Tak Undang Tamu Negara Asing ke Pernikahan Kahiyang
-
Garap Perhutanan Sosial, Jokowi Dorong Masyarakat Ambil KUR
-
Komitmen Presiden Jokowi Dituntut untuk Bongkar 'Paradise Papers'
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat