Suara.com - Ribuan buruh akan melakukan aksi demonstrasi ke Balai Kota, kantor Gubernur DKI Jakarta pada Jumat (10/11/2017). Massa buruh ini akan menggeruduk kantor Balai Kota untuk menolak Upah Minimun Provinsi DKI Jakarta 2018 senilai Rp3,648 juta yang diputuskan Gubernur Anies Baswedan.
"Hari Jumat 10 November nanti kami KSPI, SPI, FSUI dan elemen gerakan buruh lainnya akan aksi di Balai Kota dan di depan Istana. Kami menolak UMP 2018 yang diputuskan Gubernur DKI Anies Baswedan, karena upah yang ditetapkan sangat murah," kata Said Iqbal, Presiden KSPI di kantornya, Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (8/11/2017).
Dia mengatakan, UMP DKI 2018 yang hanya sekitar Rp3,6 juta dinilai sangat kecil. Sebab upah buruh naiknya cuma 8,71 persen. Buruh menuntut UMP DKI 2018 senilai Rp3,9 juta.
"Kami minta UMP 2018 Rp3,9 juta. Sebab survei kebutuhan hidup layak (KHL) buruh di Jakarta tahun 2018 Rp3,6 (juta, red). Namun berdasarkan KHL ditambah inflasi angkanya yang kami temukan Rp3,9 (juta,red)," ujar dia.
Oleh sebab itu, buruh menuntut Pemprov DKI Jakarta mengubah UMP 2018 yang telah diputuskan itu. Dia mendesak agar Pemprov DKI tidak menggunakan PP no 78 tahun 2015 tentang pengupahan, sebab PP itu menggunakan UMP DKI 2018 yang telah diputuskan itu," kata dia.
Selain mendemo Anies-Sandi di Balai Kota, ribuan buruh yang juga akan hadir dari berbagai daerah akan melakukan aksi longmarch ke Istana Kepresidenan. Buruh menuntut Presiden Jokowi mencabut PP no 78 tahun 2015 tentang pengupahan.
"Kami mensetting aksi demonstrasi dari jam 10.00 pagi sampai malam di Balai Kota dan Istana. Kami akan aksi sampai ada hasil, sampai jam berapa kami belum tahu," ujar dia.
Dia menambahkan, estimasi massa buruh yang akan mengikuti aksi pada Jumat besok sebanyak 8.000 sampai 12.000 orang. Massa buruh akan datang dari Jabodetabek, Bandung, Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Lampung.
Berita Terkait
-
Ribuan Personel Gabungan Dikerahkan untuk Amankan Aksi Buruh di Monas
-
Lawan Pramono dan KDM, KSPI Bakal Ajukan Gugatan Kebijakan Upah Jakarta dan Jawa Barat ke PTUN
-
Said Iqbal Kritik Keras Dedi Mulyadi: Jangan Jawab Kebijakan Upah Buruh dengan Konten Medsos!
-
Buruh Kembali Demo Besok: Dari Masalah Upah, Tolak Pilkada via DPRD Hingga Copot Wamenaker
-
Ribuan Buruh Geruduk Istana, Tuntut Revisi UMP DKI dan UMSK Jawa Barat
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Pilihan
-
Hasil Uji Coba: Tanpa Ampun, Timnas Indonesia U-17 Dihajar China Tujuh Gol
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
Terkini
-
Cara Mengaktifkan BPJS Kesehatan Mandiri dan Perusahaan yang Tidak Aktif
-
Jalur Wisata Pusuk Sembalun Tertutup Longsor, Gubernur NTB Instruksikan Percepatan Pembersihan
-
BMKG: Jakarta Barat dan Jakarta Selatan Diprakirakan Hujan Sepanjang Hari
-
Minggu Pagi Berdarah di Jaksel, Polisi Ringkus 6 Pemuda Bersamurai Saat Tawuran di Pancoran
-
Masa Depan Penegakan HAM Indonesia Dinilai Suram, Aktor Lama Masih Bercokol Dalam Kekuasaan
-
Anggota DPR Sebut Pemilihan Adies Kadir sebagai Hakim MK Sesuai Konstitusi
-
Google Spil Tiga Jenis Kemitraan dengan Media di HPN 2026, Apa Saja?
-
KBRI Singapura Pastikan Pendampingan Penuh Keluarga WNI Korban Kecelakaan Hingga Tuntas
-
Survei Indikator Politik: 70,7 Persen Masyarakat Dukung Kejagung Pamerkan Uang Hasil Korupsi
-
Geger Pria di Tambora Terekam CCTV Panggul Karung Diduga Isi Mayat, Warga Tak Sadar