Sidang gugatan partai di Bawaslu [suara.com/Delfia Cornelia]
Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia mendatangkan enam saksi untuk memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU, di Bawaslu, Jakarta, Rabu (08/11/2017).
Salah satu saksi memprotes sikap petugas KPU yang melakukan check list. Menurutnya petugas tidak sopan dengan ingin cepat-cepat menyelesaikan pengecekan data karena capek.
"Mengenai check list, petugas KPU selalu memaksakan supaya check list cepat kelar karena mereka terlalu capek, mereka ada yang tidak tidur dua hari tiga hari," kata saksi bernama Salomon Tanjung.
Menanggapi kesaksian tersebut, komisioner KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan semua petugas KPU menggunakan standar yang sama dalam melayani pendaftaran partai calon peserta pemilu 2019.
"Bahwa semuanya capek, semuanya juga memeriksa. Semua petugas partai juga capek, petugas KPU juga capek. Sudah kita sampaikan bahwa. kita ini standarnya layanan, jadi tidak boleh mengeluh, seperti yang sudah disampaikan saksi,"ujarnya
Hasyim Asy'ari menambahkan tanggal 17 Oktober 2017 jam 24.00 WIB merupakan hari terakhir proses melengkapi berkas partai calon peserta pemilu. Lewat dari tanggal itu, KPU tidak melayani penambahan dokumen dari partai.
"Kalau ada partai yang menyampaikan pada tanggal 17 Oktober jam 24.00, maka tidak bisa menambahkan dokumen kelengkapan lagi, tapi kalau sebelumnya maka harus kita periksa kelengkapan datanya. Sehingga saat pemeriksaan dokumen sangat mungkin seperti yang dialami PPPI ini sampai tanggal 18 jam 05.00,"katanya.
Hasyim mengatakan 14 partai yang berkasnya sudah dinyatakan lengkap kini tinggal menunggu finalisasi.
"Administrasi diperiksa sekali lagi sebelum disampaikan ke parpol. Sehingga yang belum memenuhi syarat akan diberikan kesempatan untuk perbaikan, dan partai yang melakukan perbaikan akan lebih mudah," kata Hasyim. (Julistania)
Salah satu saksi memprotes sikap petugas KPU yang melakukan check list. Menurutnya petugas tidak sopan dengan ingin cepat-cepat menyelesaikan pengecekan data karena capek.
"Mengenai check list, petugas KPU selalu memaksakan supaya check list cepat kelar karena mereka terlalu capek, mereka ada yang tidak tidur dua hari tiga hari," kata saksi bernama Salomon Tanjung.
Menanggapi kesaksian tersebut, komisioner KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan semua petugas KPU menggunakan standar yang sama dalam melayani pendaftaran partai calon peserta pemilu 2019.
"Bahwa semuanya capek, semuanya juga memeriksa. Semua petugas partai juga capek, petugas KPU juga capek. Sudah kita sampaikan bahwa. kita ini standarnya layanan, jadi tidak boleh mengeluh, seperti yang sudah disampaikan saksi,"ujarnya
Hasyim Asy'ari menambahkan tanggal 17 Oktober 2017 jam 24.00 WIB merupakan hari terakhir proses melengkapi berkas partai calon peserta pemilu. Lewat dari tanggal itu, KPU tidak melayani penambahan dokumen dari partai.
"Kalau ada partai yang menyampaikan pada tanggal 17 Oktober jam 24.00, maka tidak bisa menambahkan dokumen kelengkapan lagi, tapi kalau sebelumnya maka harus kita periksa kelengkapan datanya. Sehingga saat pemeriksaan dokumen sangat mungkin seperti yang dialami PPPI ini sampai tanggal 18 jam 05.00,"katanya.
Hasyim mengatakan 14 partai yang berkasnya sudah dinyatakan lengkap kini tinggal menunggu finalisasi.
"Administrasi diperiksa sekali lagi sebelum disampaikan ke parpol. Sehingga yang belum memenuhi syarat akan diberikan kesempatan untuk perbaikan, dan partai yang melakukan perbaikan akan lebih mudah," kata Hasyim. (Julistania)
Komentar
Berita Terkait
-
'Kartu Mati' MK untuk Parpol: Mengapa Keterwakilan 30 Persen Perempuan Kini Jadi Syarat Wajib?
-
Kesaksian Akbar Husein soal Tragedi Bawaslu 2019: Ditangkap, Disiksa, hingga Ada yang Meninggal
-
Akbar Husein Kenang Kerusuhan 21-22 Mei 2019 di Bawaslu: Ada Koordinasi Aktivis hingga Purnawirawan
-
Final dan Mengikat, Dasco Pastikan Putusan MK Soal Kuota Perempuan 30 Persen Masuk Revisi UU Pemilu
-
Sodorkan Konsep MLPR, Pakar UMY Ridho Al-Hamdi Usulkan 'Omnibus Law Politik' yang Terbuka
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
BEM UBK Ultimatum Gibran 5x24 Jam: Penuhi Tuntutan atau Aksi Berjilid-jilid
-
BGN Mendadak Setop MBG Selama Libur Sekolah, Seluruh Dapur Bakal Diaudit
-
Periksa Pejabat ESDM, KPK Usut Produksi Metrik Ton Batu Bara hingga Setoran PNBP dalam Kasus Kukar
-
Komnas HAM Desak Sanksi SPPG Terbukti Sebabkan Keracunan MBG
-
Tolak Kelola Dapur MBG Demi Etika, Wali Murid di Sleman Bongkar Sisi Buruk Makan Bergizi Gratis
-
Suster Sesilia Turun ke Jalan, Biarawati Ini Pasang Badan Dukung Demo Mahasiswa di DPR RI
-
BGN Siapkan Efisiensi Besar-Besaran, 8 Juta Penerima MBG Terancam Dicoret
-
KPK Telusuri Aset Tersangka Korupsi Haji Rp622 Miliar, Pengelola Apartemen Ikut Diperiksa
-
Mengapa Keterlibatan Komcad di Pengamanan Demo Mahasiswa Jadi Alarm Demokrasi?
-
Alasan Efisiensi, BGN Mau Hapus MBG Untuk Siswa SMA