Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Tak tampak kekhawatiran pada wajah Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno.
Ketika diminta menanggapi ancaman Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menarik dukungan kepada pemerintahan Anies Baswedan, Sandiaga menjawab dengan penuh percaya diri.
"Saya masih terus berkomunikasi dan kita memiliki satu komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan kami juga ingin hubungan industrial yang baik, ekonomi yang berkeadilan," ujar Sandiaga di Siloam Hospital, Lippo Karawaci, Tangerang, Kamis (9/11/2017).
KSPI kecewa berat. Mereka mencabut dukungan karena menganggap Anies-Sandiaga tak memenuhi janji kampanye. Upah minium porvinsi tahun 2018 yang ditetapkan Anies-Sandiaga hanya Rp3.648.035 atau naik 8,71 persen dari UMP 2017. Padahal, pekerja mengusulkan Rp3,9 juta.
Buruh akan unjuk rasa mengangkat isu penolakan upah minimum Provinsi Jakarta tahun 2018, Jumat (10/11/2017). Mereka juga akan kembali menegaskan sikap mencabut dukungan kepada Anies dan Sandiaga.
Sandiaga menekankan pemerintah tetap memiliki komitmen dalam menyejahterahkan buruh. Sandaiga mengatakan selalu terbuka berdialog dengan mereka.
"Dan dengan teman-teman, ini kita punya agenda bersilaturahim dan kebetulan teman-teman kita masih konsentrasi katanya mau setelah tanggal 10 (November) mau duduk lagi. Insyaallah kita bisa merajut terus kebersamaan untuk hubungan industrial yang lebih baik," kata dia.
Apakah Sandiaga akan segera ketemu Said Iqbal untuk bicara?
"Ya Pak Said Iqbal masih di Genewa, jadi begitu dia pulang kita sudah berkomunikasi lagi," kata Sandiaga.
Deputi Presiden KSPI Muhammad Rusdi mengatakan aksi besok sekaligus untuk menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Formula Kenaikan Upah Minimum.
“PP ini menjadi dasar penentuan upah minimum provinsi. Niat aksi ini sudah lama, karena perpres itulah biang kerok upah minimum yang rendah,” tegas Rusdi, Jumat (3/11/2017).
Ia mengatakan PP Nomor 78 Tahun 2015 itulah yang membuat pemerintah Jakarta menetapkan UMP 2018 sebesar Rp3.648.035.
Menurutnya nilai UMP yang diusulkan buruh sudah didasarkan survei nilai kebutuhan hidup layak plus perkiraan inflasi tahun depan.
"Sebelum ke Istana, kami akan mampir ke Balai Kota Jakarta untuk meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno merevisi ketapan UMP 2018,” kata dia.
Ia berharap Anies-Sandiaga tak perlu malu-malu merevisi UMP. Sebab, tahun 2010, (mantan) Gubernur Fauzi Bowo pernah merevisi ketapan UMP.
“Kami minta Anies-Sandiaga merevisi UMP dari Rp3.648.035 menjadi Rp3.917.000," kata dia.
Rusdi mengatakan aksi akan diikuti 20 ribu hingga 30 ribu buruh dari daerah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.
“Buruh dari Jawa Tengah dan Jawa Timur juga akan datang menggunakan kereta dan bus. Aksi ini akan seperti Aksi 212,” kata dia.
Ketika diminta menanggapi ancaman Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menarik dukungan kepada pemerintahan Anies Baswedan, Sandiaga menjawab dengan penuh percaya diri.
"Saya masih terus berkomunikasi dan kita memiliki satu komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan kami juga ingin hubungan industrial yang baik, ekonomi yang berkeadilan," ujar Sandiaga di Siloam Hospital, Lippo Karawaci, Tangerang, Kamis (9/11/2017).
KSPI kecewa berat. Mereka mencabut dukungan karena menganggap Anies-Sandiaga tak memenuhi janji kampanye. Upah minium porvinsi tahun 2018 yang ditetapkan Anies-Sandiaga hanya Rp3.648.035 atau naik 8,71 persen dari UMP 2017. Padahal, pekerja mengusulkan Rp3,9 juta.
Buruh akan unjuk rasa mengangkat isu penolakan upah minimum Provinsi Jakarta tahun 2018, Jumat (10/11/2017). Mereka juga akan kembali menegaskan sikap mencabut dukungan kepada Anies dan Sandiaga.
Sandiaga menekankan pemerintah tetap memiliki komitmen dalam menyejahterahkan buruh. Sandaiga mengatakan selalu terbuka berdialog dengan mereka.
"Dan dengan teman-teman, ini kita punya agenda bersilaturahim dan kebetulan teman-teman kita masih konsentrasi katanya mau setelah tanggal 10 (November) mau duduk lagi. Insyaallah kita bisa merajut terus kebersamaan untuk hubungan industrial yang lebih baik," kata dia.
Apakah Sandiaga akan segera ketemu Said Iqbal untuk bicara?
"Ya Pak Said Iqbal masih di Genewa, jadi begitu dia pulang kita sudah berkomunikasi lagi," kata Sandiaga.
Deputi Presiden KSPI Muhammad Rusdi mengatakan aksi besok sekaligus untuk menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Formula Kenaikan Upah Minimum.
“PP ini menjadi dasar penentuan upah minimum provinsi. Niat aksi ini sudah lama, karena perpres itulah biang kerok upah minimum yang rendah,” tegas Rusdi, Jumat (3/11/2017).
Ia mengatakan PP Nomor 78 Tahun 2015 itulah yang membuat pemerintah Jakarta menetapkan UMP 2018 sebesar Rp3.648.035.
Menurutnya nilai UMP yang diusulkan buruh sudah didasarkan survei nilai kebutuhan hidup layak plus perkiraan inflasi tahun depan.
"Sebelum ke Istana, kami akan mampir ke Balai Kota Jakarta untuk meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno merevisi ketapan UMP 2018,” kata dia.
Ia berharap Anies-Sandiaga tak perlu malu-malu merevisi UMP. Sebab, tahun 2010, (mantan) Gubernur Fauzi Bowo pernah merevisi ketapan UMP.
“Kami minta Anies-Sandiaga merevisi UMP dari Rp3.648.035 menjadi Rp3.917.000," kata dia.
Rusdi mengatakan aksi akan diikuti 20 ribu hingga 30 ribu buruh dari daerah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.
“Buruh dari Jawa Tengah dan Jawa Timur juga akan datang menggunakan kereta dan bus. Aksi ini akan seperti Aksi 212,” kata dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Program Magang Fresh Graduate 2025 Dibuka Oktober: Gaji UMP hingga Tips Lolos Seleksi
-
Dapat Gaji UMP Selama 6 Bulan, Bagaimana Mekanisme Program Magang 20.000 Fresh Graduate?
-
Buruh Tuntut Upah Naik 10,5 Persen, Menaker: Prosesnya Masih Panjang
-
Kesenjangan Pendapatan: Gaji dan Tunjangan DPR Capai Puluhan Juta, UMP Tertinggi Hanya Rp5,3 Juta
-
Daftar UMP 2025 Seluruh Indonesia, Resmi Berlaku Naik 6,5 Persen Sejak 1 Januari!
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu