Ketua Pansel Calon Anggota Komnas HAM Periode 2017-2022 Jimly Asshiddiqie didampingi anggota saat memberikan keterangan pers terkait 14 nama calon anggota Komnas HAM yang lulus seleksi awal di Jakarta, Rabu (2/8).
Komisi III DPR sudah memilih tujuh anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia periode 2017-2022. Ahmad Taufan Damanik, Mohammad Choirul Anam, Beka Ulung Hapsara, Munafrizal Manan, Sandrayati Moniaga, Hairansyah, dan Ammiruddin Al Rahab.
Tanggal 13 November 2017, kemarin, mereka rapat paripurna untuk menyusun kepengurusan. Hasilnya, Ahmad Taufik Damanik terpilih menjadi ketua.
"Berdasarkan hasil keputusan sidang paripurna 13 November 2017, yang diikuti oleh ketujuh anggota Komnas HAM yang baru, telah dihasilkan keputusan tentang komposisi kepengurusan," kata Ahmad Taufan Damanik di gedung Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2017).
Dosen politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara tersebut mengatakan sidang paripurna pemilihan ketua dan pengurus diawali dengan musyawarah yang dipenuhi suasana keterbukaan dan keakraban. Hasilnya mufakat yang solid dan mencerminkan kebersamaan di antara sesama komisioner.
"Pertama, bahwa akan dilakukan optimalisasi pada upaya peningkatan pelayanan publik mencakup penegakan dan pemajuan HAM," katanya.
Komitmen kedua, kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat akan mendapatkan perhatian khusus, baik yang penyelidikannya telah dituntaskan maupun yang penyelesaiannya masih dalam proses penyelidikan oleh tim bentukan Komnas HAM. Demikian pula dengan kasus-kasus HAM lainnya, kepengurusan Komnas HAM yang baru akan berkomitmen melakukan upaya yang optimal.
Kemudian, Komnas HAM akan melakukan optimalisasi pelaksanaan fungsi, baik fungsi pengkajian dan penelitian, fungsi pendidikan dan penyuluhan, fungsi pemantauan dan penyelidikan dan fungsi mediasi dalam rangka mengantisipasi terjadinya dan meluasnya kasus-kasus pelanggaran HAM dan menonjolkan aspek pemajuan HAM di Indonesia.
"Komnas HAM akan menegaskan komitmen independensi dan imparsialitas kelembagaan dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewenang , khususnya dalam memasuki masa tahun politik pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 dan pemilihan umum anggota legislatif serta presiden tahun 2019," katanya.
Komisioner di Komisi Badan Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Perempuan dan Anak ASEAN itu mengatakan komitmen kelima yang dibangun oleh Komisioner yang baru adalah Komnas HAM menyadari peran serta publik yang signifikan dalam usaha pemajuan dan penegakan HAM. Karena itu, dukungan dan partisipasi publik diharapkan oleh Komnas HAM.
"Komnas HAM akan terbuka terhadap segala ide, gagasan dan kerja sama dalam rangka pemajuan dan penegakan HAM," kata Taufan Damanik.
Berikut susunan lengkap kepengurus Komnas HAM periode 2017-2022:
1.Ketua : Ahmad Taufan Damanik
2.Wakil Ketua Bidang Internal: Hairansyah
3.Wakil Ketua Bidang Eksternal: Sandrayati Moniaga
4.Koodinator Subkomisi Pemajuan HAM: Beka Ulung Hapsara
a.Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan: Beka Ulung Hapsara
b.Komisioner Pengkajian dan Penelitian: Mochammad Choirul Anam
5.Koordinator Subkomisi Penegakan HAM: Amiruddin Al Rahab
a. Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan: Amiruddin Al Rahab
b. Komisioner Mediasi : Munafrizal Manan
c. Komisioner Pengaduan : Tim
Tanggal 13 November 2017, kemarin, mereka rapat paripurna untuk menyusun kepengurusan. Hasilnya, Ahmad Taufik Damanik terpilih menjadi ketua.
"Berdasarkan hasil keputusan sidang paripurna 13 November 2017, yang diikuti oleh ketujuh anggota Komnas HAM yang baru, telah dihasilkan keputusan tentang komposisi kepengurusan," kata Ahmad Taufan Damanik di gedung Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2017).
Dosen politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara tersebut mengatakan sidang paripurna pemilihan ketua dan pengurus diawali dengan musyawarah yang dipenuhi suasana keterbukaan dan keakraban. Hasilnya mufakat yang solid dan mencerminkan kebersamaan di antara sesama komisioner.
"Pertama, bahwa akan dilakukan optimalisasi pada upaya peningkatan pelayanan publik mencakup penegakan dan pemajuan HAM," katanya.
Komitmen kedua, kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat akan mendapatkan perhatian khusus, baik yang penyelidikannya telah dituntaskan maupun yang penyelesaiannya masih dalam proses penyelidikan oleh tim bentukan Komnas HAM. Demikian pula dengan kasus-kasus HAM lainnya, kepengurusan Komnas HAM yang baru akan berkomitmen melakukan upaya yang optimal.
Kemudian, Komnas HAM akan melakukan optimalisasi pelaksanaan fungsi, baik fungsi pengkajian dan penelitian, fungsi pendidikan dan penyuluhan, fungsi pemantauan dan penyelidikan dan fungsi mediasi dalam rangka mengantisipasi terjadinya dan meluasnya kasus-kasus pelanggaran HAM dan menonjolkan aspek pemajuan HAM di Indonesia.
"Komnas HAM akan menegaskan komitmen independensi dan imparsialitas kelembagaan dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewenang , khususnya dalam memasuki masa tahun politik pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 dan pemilihan umum anggota legislatif serta presiden tahun 2019," katanya.
Komisioner di Komisi Badan Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Perempuan dan Anak ASEAN itu mengatakan komitmen kelima yang dibangun oleh Komisioner yang baru adalah Komnas HAM menyadari peran serta publik yang signifikan dalam usaha pemajuan dan penegakan HAM. Karena itu, dukungan dan partisipasi publik diharapkan oleh Komnas HAM.
"Komnas HAM akan terbuka terhadap segala ide, gagasan dan kerja sama dalam rangka pemajuan dan penegakan HAM," kata Taufan Damanik.
Berikut susunan lengkap kepengurus Komnas HAM periode 2017-2022:
1.Ketua : Ahmad Taufan Damanik
2.Wakil Ketua Bidang Internal: Hairansyah
3.Wakil Ketua Bidang Eksternal: Sandrayati Moniaga
4.Koodinator Subkomisi Pemajuan HAM: Beka Ulung Hapsara
a.Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan: Beka Ulung Hapsara
b.Komisioner Pengkajian dan Penelitian: Mochammad Choirul Anam
5.Koordinator Subkomisi Penegakan HAM: Amiruddin Al Rahab
a. Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan: Amiruddin Al Rahab
b. Komisioner Mediasi : Munafrizal Manan
c. Komisioner Pengaduan : Tim
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Melawan Kriminalisasi PT Position: JATAM Minta Komnas HAM Bela 11 Masyarakat Adat Maba Sangaji
-
TNI Nyatakan Terbuka Bekerja Sama dengan Tim Investigasi Kerusuhan Agustus
-
Enam Lembaga HAM Bentuk Tim Investigasi Kerusuhan, Tegaskan Suara Korban Tak Boleh Terhapus
-
Tim Pencari Fakta Dibentuk: LNHAM Siap Bongkar Borok Kekerasan Aparat di Kerusuhan Agustus
-
Inisiatif Ungkap Fakta Kerusuhan Agustus; 6 Lembaga HAM 'Gerak Duluan', Bentuk Tim Independen
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Pemerintah Sebut UU Pers Beri Jaminan Perlindungan Hukum Wartawan, Iwakum Sebut Ini
-
Menpar Widiyanti Targetkan Industri MICE Indonesia Susul Vietnam di Peringkat Global
-
Puji Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, BGN Puji Jateng Paling Siap Jalankan Program Gizi Nasional
-
Jokowi 'Dikepung' Politik? Rocky Gerung Bongkar Alasan di Balik Manuver Prabowo-Gibran 2029
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan